Riyan: Hindari Sengketa Pilkada Berbiaya Mahal, Segera Bentuk Badan Peradilan Khusus Sengketa Pilkada di Ibukota Provinsi

Riyan: Hindari Sengketa Pilkada Berbiaya Mahal, Segera Bentuk Badan Peradilan Khusus Sengketa Pilkada di Ibukota Provinsi 

pengacarabukittinggi.blogspot.com , Jakarta - Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan berkaca pada sengketa pilkada 2020 yang masih berbiaya mahal seperti selama ini. Menurut Riyan, Pemerintah dan DPR harus segera membuat undang-undang pembentukan badan peradilan khusus sengketa pilkada. 

Badan peradilan khusus itulah yang kelak memiliki kewenangan mengadili seluruh perkara hukum berkaitan dengan pelaksanaan pilkada. "Sengketa pilkada berbiaya mahal karena sampai saat ini semua sengketa pilkada dari seluruh penjuru negeri diselesaikan di Jakarta. Badan peradilan khusus itu hendaknya berkedudukan di ibu kota provinsi agar sengketa pilkada tidak berbiaya mahal seperti selama ini," ujarnya di Jakarta, Senin (5/1). 

Apalagi menurut Riyan pembentukan badan peradilan khusus merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2013 telah membatalkan kewenangan mahkamah mengadili sengketa pilkada. Artinya, sejak putus an itu ditetapkan sampai pilkada kali ini, keterlibatan MK hanya bersifat transisi sambil menunggu terbentuknya peradilan khusus.

Pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa pilkada harus segera dilaksanakan karena Riyan mengungkapkan itu merupakan amanat Pasal 157 UU 10/2016. Pasal itu pada intinya menyebutkan untuk sementara penanganan sengketa pilkada masih ditangani MK sebelum dibentuknya badan peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil pilkada.

Jadi, dengan pemerintah dan DPR segera membuat undang-undang pembentukan badan peradilan khusus sengketa pilkada. Badan peradilan khusus itulah yang kelak memiliki kewenangan mengadili seluruh perkara hukum berkaitan dengan pelaksanaan pilkada. Baik menyangkut perkara perselisihan hasil pilkada, administrasi pilkada, maupun perkara tindak pidana pilkada. Badan peradilan khusus itu hendaknya berkedudukan di ibu kota provinsi agar sengketa pilkada tidak berbiaya mahal seperti selama ini. Berbiaya mahal karena semua sengketa pilkada dari seluruh penjuru negeri diselesaikan di Jakarta.(*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sekilas Kebebasan Berpendapat

-Kebebasan berpendapat diatur dalam Universal Declaration of Human Rights pada pasal 19 yang berbunyi “Everyone has the right to freedom of opinion and expression, this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontier (setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas). -Seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan gagasannya dijamin secara konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan (constitutional guarantee) dalam perlindungan (to protect), penghormatan (to respect), dan pemenuhan (to fulfil) terhadap kemerdekaan mengemukakan pendapat. Dalam Pasal 28 UUD 1945 dinyatakan secara tegas bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan...
Read more »

Wasit Asing

Wasit Asing Alhamdulillah Semen Padang bisa menang Kata orang gara-gara peran wasit asing Wasit asing yang katanya fair play Semoga saja Sepak bola Indonesia semakin maju Jangan hanya terpola pada satu kelompok Harus fair tidak hanya kala bermain Tetapi juga kala pemilihan Ketua PSSI Dan manajemen harus lahirkan fair management Dalam manajemen yang jujur akan mudah melahirkan hasil-hasil yang baik
Read more »

Riyan : Jangan ada Intimidasi di Alek Gadang Pilkada Badunsanak Kota Bukittinggi

Riyan : Jangan ada Intimidasi di Alek Gadang Pilkada Badunsanak Kota Bukittinggi  Tindakan mengintimidasi tersebut bisa dipidana PengacaraBukittinggi, Bukittinggi -- Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyerukan agar tidak ada intimidasi dalam alek gadang Pilkada Badunsanak di Bukittinggi, Senin (19/10). Pasalnya, tindakan intimidasi tersebut bisa dipidana sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. "Kami mengimbau semua pihak tidak boleh melakukan tindakan intimidatif karena hal tersebut sudah merupakan tindak pidana," ujar Riyan ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (19/10). Larangan tersebut diatur dalam Pasal 531 UU Pemilu yang menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara atau menggagalkan pemungut...
Read more »

Ketua Dewan Pembina DPN PPKHI Apresiasi Keberhasilan Ketua PPKHI Bukittinggi yang Berperan dalam Tim Hukum yang Mengharuskan KPU Melakukan Verifikasi Faktual Ulang Pertama di Indonesia terhadap Bapaslon Independen

Gambar
Ketua Dewan Pembina DPN PPKHI Apresiasi Keberhasilan Ketua PPKHI Bukittinggi yang Berperan dalam Tim Hukum yang Mengharuskan KPU Melakukan Verifikasi Faktual Ulang Pertama di Indonesia terhadap Bapaslon Independen   Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Ketua PPKHI Kota Bukittinggi Menyambut Kedatangan Bapak Decky Wijaya, S.H., M.H.,  Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Nasional PPKHI. Foto: Istimewa pengacarabukittinggi.blogspot.com – Bukittinggi, Dalam kunjungan Bapak Decky Wijaya, S.H., M.H., yang merupakan Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia ( DPN PPKHI) ke Bukittinggi pada Kamis, (3/12/2020) terungkap bahwa akhir-akhir ini Bukittinggi hangat dengan informasi tentang Pilkada Bukittinggi yang akan dihelat pada 2020 ini. Berita terbaru adalah tentang adanya Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi (Bawaslu Kota Bukittinggi) dengan Nomor Registrasi : 001/PS.REG/13.1375/VIII/2020 yang memutuskan KPU Buki...
Read more »

Ketua Advokasi FPII Bukittinggi - Agam Kecam Aksi Kekerasan Terhadap Wartawan di Medan

Gambar
Ketua Advokasi FPII Bukittinggi -  Agam Kecam Aksi Kekerasan Terhadap Wartawan di Medan Bukittinggi - Terhadap adanya aksi kekerasan terhadap jurnalis yang kembali terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Wajah pimred sebuah media online, Persada Bhayangkara Sembiring (25) disiram air keras oleh dua orang tak dikenal (OTK) di dekat Rumah Makan BPK Tesalonika, Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (25/7/2021) malam. Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi yang juga merupakan Ketua Advokasi Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Korwil Bukittinggi - Agam, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan kami berharap tidak ada lagi kekerasan terhadap wartawan yang seperti itu di wilayah peliputandi Bukittinggi - Agam, Sumatera Barat. Kita sangat mengecam tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan yang meliput. "Terkait hal tersebut di atas, kami mengingatkan bahwa Kerja Jurnalistik dil...
Read more »

Apa Bedanya Alfamart, Indomaret dan Niagara?

Bung Hatta akan menangis Melihat terseok-seoknya koperasi Tak kecuali di kampung halamannya Tapi Bung Hatta tetap bisa sedikit tersedu-sedu Mini market memang tak begitu massif di kampungnya Tetapi tetap saja Mini market karya orang-orang kaya di kampung Berdiri megah di Bukittinggi Sama saja menurut saya Mini market Alfamart atau Indomaret Apa bedanya dengan Budiman dan Niagara? Jika memang ingin beda Coba pemilik Budiman dan Niagara lakukanlah aksi CSR ke kampung Aksi CSR apakah sudah pernah Hei anak muda Tanyakanlah ke minimarket-mini market lainnya Seperti Aslam Tetap saja mati itu pedagang-pedagang kecil Kalah dengan pemodal-pemodal besar yang orang kampungnya juga itu Lalu apa yang harus kita lakukan Mudahkan aliran modal Berinovasilah dan berkaryalah
Read more »

DPC Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Bantu Korban Kebakaran di Sungai Landia, Kabupaten Agam

Gambar
DPC Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Bantu Korban Kebakaran di Sungai Landia, Kabupaten Agam pengacarabukittinggi.blogspot.com – Kebakaran melanda Kabupaten Agam. Kali ini rumah milik Muslim, (65) suku Sikumbang di Jorong Ranah Nagari Sungai Landia Kecamatan Ampek Koto hangus dimamah si jago merah, sekitar pukul 14.0) WIB, Selasa (27/1). Ludesnya rumah Muslim (65) langsung direspon Riyan Permana Putra, S.H., M.H. yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (DPC PPKHI Kota Bukittinggi). "Semoga bantuan dari DPC PPKHI Kota Bukittinggi bermanfaat untuk Bapak Muslim dan keluarga yang sedang berduka karena bencana," katanya usai menyerahkan bantuan, Jumat (29/1/2021). Riyan Permana Putra, S.H., M.H. juga berharap bantuan itu bisa membantu keluarga Muslim. Bantuan ini diberikan sebagai wujud pengabdian pengacara DPC PPKHI Kota Bukittinggi kepada masyarakat. Di lokasi kebakaran...
Read more »

Seharusnya Tak Ada Polemik Antara DPRD dan Kepala Daerah Bukittinggi, Untuk Wujudkan Great Bukittinggi

Gambar
  Seharusnya Tak Ada Polemik Antara DPRD dan Kepala Daerah Bukittinggi, Untuk Wujudkan Great Bukittinggi pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi – Menanggapi berbagai polemik yang terjadi antara antara DPRD Bukittinggi dan Kepala Daerah di Bukittinggi, yang terlihat dari adanya pernyataan dari beberapa wakil rakyat Bukittinggi, mulai dari Ibra Yasser hingga kepada polemik yang terbaru sebagaimana diungkap oleh Rahmi Brisma dan H. Syafril   yang menyayangkan tidak hadirnya Walikota pada rapat LKPJ Walikota Tahun 2020.     Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan bahwa hubungan antara kepala daerah di Bukittinggi dengan partai politik di DPRD Bukittinggi adalah hubungan kerja dengan kedudukan setara dan kemitraan. Seharusnya tidak ada polemik diantara mereka agar mempermudah mewujudkan visi Great Bukittinggi, yakni visi Kota Bukittinggi 2021-2026 untuk Mencipt...
Read more »

Dibuka, Pengambilan Sumpah Advokat Periode Desember 2020 di Pengadilan Tinggi Padang

Dibuka, Pengambilan Sumpah Advokat Periode Desember 2020 di Pengadilan Tinggi Padang  Untuk wilayah Sumatera Barat, PPKHI selalu membuka pendaftaran pengambilan sumpah advokat setiap bulannya di Pengadilan Tinggi Padang dengan biaya Rp. 2.500.000, - untuk 10 orang peserta dan 3.500.000,- untuk 5 orang peserta sudah termasuk Berita Acara Sumpah (BAS), KTA (Kartu Tanda Anggota), dan SK (Surat Keputusan), dapat menghubungi: 081285341919.  Syarat yang harus dilengkapi untuk mengikuti Penyumpahan dengan biaya terjangkau di Pengadilan Tinggi Padang adalah: Foto copy KTP, Sertifikat PKPA, Sertifikat UPA , Ijazah S1 Hukum, Foto dileges, Surat magang bagi yang sudah magang, SKCK asli, Surat pernyataan belum pernah di pidana dari Pengadilan Negeri, Pas photo 4x6 = 4 lembar dan 4x3 = 4 lembar dengan latar belakang merah. Menariknya, biaya sumpah dilakukan setelah tanggal sumpah keluar dari pengadilan tinggi. Jika syarat-syarat sudah terpenuhi, Anda dapat mengirimkan berkas untuk mengikut...
Read more »

Kapatoman, Cafe Millenial Minang

Kapatoman, Cafe Millenial Minang  pengacarabukittinggi.blogspot.com, Bukittinggi - Berita tentang perbaikan jalan arah ke Ngarai Sianok, tak menyurutkan langkah pengacara muda Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H., dkk ( traveller) untuk menuju Kapatoman Cafe. Karna masih bisa berkunjung menuju Kapatoman Cafe dengan melewati arah Padang Luar dan melewati Guguak Randah, Koto Gadang dan Sianok. Dari pusat Kota, Kapatoman Cafe bisa dijangkau dengan waktu tempuh 15 menit menggunakan kendaraan. Dengan adanya perbaikan jalan di Kelok Cindua, kira-kira bertambah menjadi 10 menit perjalanan, menjadi 25 menit. Jangan memaksakan diri untuk melewati Kelok Cindua hingga 18 Desember 2020 karna akan ada aksi buka tutup jalan yang akan memakan waktu lebih lama, lewat saja ke arah Padang Luar dan melewati Guguak Randah, Koto Gadang, dan Sianok. Meski perjalanan sedikit terganggu, itu tak menyurutkan langkah kami untuk menikmati keindahan Ngarai Sianok dan untuk ikut berkontribusi memajukan k...
Read more »