Riyan: Hindari Sengketa Pilkada Berbiaya Mahal, Segera Bentuk Badan Peradilan Khusus Sengketa Pilkada di Ibukota Provinsi

Riyan: Hindari Sengketa Pilkada Berbiaya Mahal, Segera Bentuk Badan Peradilan Khusus Sengketa Pilkada di Ibukota Provinsi 

pengacarabukittinggi.blogspot.com , Jakarta - Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan berkaca pada sengketa pilkada 2020 yang masih berbiaya mahal seperti selama ini. Menurut Riyan, Pemerintah dan DPR harus segera membuat undang-undang pembentukan badan peradilan khusus sengketa pilkada. 

Badan peradilan khusus itulah yang kelak memiliki kewenangan mengadili seluruh perkara hukum berkaitan dengan pelaksanaan pilkada. "Sengketa pilkada berbiaya mahal karena sampai saat ini semua sengketa pilkada dari seluruh penjuru negeri diselesaikan di Jakarta. Badan peradilan khusus itu hendaknya berkedudukan di ibu kota provinsi agar sengketa pilkada tidak berbiaya mahal seperti selama ini," ujarnya di Jakarta, Senin (5/1). 

Apalagi menurut Riyan pembentukan badan peradilan khusus merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2013 telah membatalkan kewenangan mahkamah mengadili sengketa pilkada. Artinya, sejak putus an itu ditetapkan sampai pilkada kali ini, keterlibatan MK hanya bersifat transisi sambil menunggu terbentuknya peradilan khusus.

Pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa pilkada harus segera dilaksanakan karena Riyan mengungkapkan itu merupakan amanat Pasal 157 UU 10/2016. Pasal itu pada intinya menyebutkan untuk sementara penanganan sengketa pilkada masih ditangani MK sebelum dibentuknya badan peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil pilkada.

Jadi, dengan pemerintah dan DPR segera membuat undang-undang pembentukan badan peradilan khusus sengketa pilkada. Badan peradilan khusus itulah yang kelak memiliki kewenangan mengadili seluruh perkara hukum berkaitan dengan pelaksanaan pilkada. Baik menyangkut perkara perselisihan hasil pilkada, administrasi pilkada, maupun perkara tindak pidana pilkada. Badan peradilan khusus itu hendaknya berkedudukan di ibu kota provinsi agar sengketa pilkada tidak berbiaya mahal seperti selama ini. Berbiaya mahal karena semua sengketa pilkada dari seluruh penjuru negeri diselesaikan di Jakarta.(*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Riyan Permana Putra Ungkap Jalan Keluar Meredam Kasus Kekerasan terhadap Anak di Padang Panjang

Gambar
  Riyan Permana Putra Ungkap Jalan Keluar Meredam Kasus Kekerasan terhadap Anak di Padang Panjang   Bukittinggi – Polisi mengamankan seorang pria yang tega memukuli anaknya hingga tewas. Si anak yang baru berusia 3 tahun dipukuli dengan keras karena buang air kecil di celana (mengompol). Kasat Reskrim Polres Padang Panjang Iptu Ferlyanto Pratama mengatakan peristiwa itu terjadi di Rao-rao, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Sumatera Barat, pada Jumat (23/7) sore. "Tersangka sudah kita amankan, sesuai dengan laporan yang masuk kepada kita kemarin sore," jelas Kasat Ferly, Sabtu (24/7/2021). Menanggapi hal ini Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan, “Kita prihatin dengan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Padang Panjang, Sumatera Barat. Hari Anak Nasional 2021 diperingati 23 Juli 2021. Peringatan Hari Anak Nasional ini berdasarkan amanat...
Read more »

Suami Serang Mantan Istri, Bersama Anggota Keluarga di Gadut

Gambar
Suami Serang Mantan Istri, Bersama Anggota Keluarga di Gadut  Agam - Pada Senin (24/5/2021) merupakan hari yang pilu bagi Fatimah (25 tahun), wanita yang tinggal di Aro Kandikir, Gadut didatangi tamu tidak diundang, pasalnya mantan suami Yuhasril (34 tahun) datang bersama keluarganya untuk menagih uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).  Menurut keterangan Fatimah, "Ini karena saat saya masih serumah pasangan suami istri ini hendak membeli rumah bersubsidi di Panji Perumahan Green View, namun permohonan mereka ditolak. Sementara uang sebesar Rp. 25.500.000 (Dua puluh lima juta lima ratus rupiah) sudah disetorkan ke pihak pengembang dan Rp. 10.500.000 (Sepuluh juta lima ratus rupiah) sudah dikembalikan oleh pihak pengembang, sisanya Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) masih di tangan pengembang developer," jelasnya kepada wartawan.  "Karena pihak mantan suami saya merasa uang tersebut sudah ditangan saya. Mantan dari suami saya mengajak sauda...
Read more »

Viral Video Pedagang Lontong di Padang Protes saat Operasi Yustisi, Riyan sebut Aparat Harus Humanis dan Kedepankan Soft Approach

Gambar
Viral Video Pedagang Lontong di Padang Protes saat Operasi Yustisi, Riyan sebut Aparat Harus Humanis dan Kedepankan Soft Approach Bukittinggi – Terkait beredarnya video di media sosial seorang pedagang lontong protes karena dirazia operasi yustisi di Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar). Cuplikan video yang beredar ini hasil berita tayangan di SCTV Padang. Tampak dalam video adu argumen pedagang lontong dengan pihak kepolisian. Pedagang ini tidak terima dan protes karena disuruh tutup lapak dagangan pada pukul 20.00 WIB. Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, yang juga Kasubid Pemetaan Masalah Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi, Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., meminta kejadian serupa tidak terulang di Sumatera Barat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pendekatan yang seharusnya digunakan aparat  sebaiknya mengutamakan tindakan pencegahan (soft approach) yang mengedepankan prinsip-prinsip humanis hak asasi manu...
Read more »

Lakatas Kembali Bantu Anak Penderita Tumor Mata di Pasaman

Gambar
Lakatas Kembali Bantu Anak Penderita Tumor Mata di Pasaman pengacarabukittinggi.blogspot.com , BUKITTINGGI - Walau Pandemi Covid-19 belum berlalu, tidak mengurangi semangat komunitas sosial Lancar Karna Tabah dan Sabar (Lakatas) untuk tetap turun ke lapangan melaksanakan tugas sosialnya, Minggu (25/4/2021).  Lakatas sebuah komunitas sosial yang juga tergabung dalam Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi dengan dipimpin Bapak Ketua Jhony Prasetya Simabur, kali ini memberikan bantuan kepada Alifka yang baru berusia 3 tahun berdomisili di Lungguak Batu, Kecamata Bonjol, Pasaman Timur. Alifka adalah anak penderita tumor mata yang sudah dideritanya selama setahun yang merupakan anak dari pasangan  Bapak Repianto (38 tahun) dan Marlina (37 tahun) yang bekerja sebagai petani.  Sebelumnya Lakatas telah memberikan bantuan yang langsung diterima oleh pihak keluarga. Kali ini Lakatas kembali memberi bantuan untuk dibawa berobat ke Rumah Sakit M. Jamil Kota Padang.  "Kami...
Read more »

Lakatas Bersama Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi Lakukan Aksi Sosial Penggalangan Dana Peduli Bencana Alam

Gambar
Lakatas Bersama Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi Lakukan Aksi Sosial Penggalangan Dana Peduli Bencana Alam pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Bencana alam yang beberapa waktu terakhir ini melanda sebagian tanah air, di Sulawesi Barat dan Kalimatan Selatan mengundang simpati maupun keprihatinan dari semua pihak, tidak terkecuali dari Lakatas Kota Bukittinggi yang juga merupakan Mitra Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi.  Lakatas yang juga merupakan mitra Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi  menggelar aksi sosial penggalangan dana di jalan dan pasar Kota Bukittinggi, pada Rabu (20/1/2021). Ketua Lakatas Kota Bukittinggi, Jhony Prasetya Simabur yang memimpin aksi sosial penggalangan dana peduli bencana yang juga merupakan mitra Pokdar Kambtimbas menerangkan, aksi sosial penggalangan dana ini merupakan bagian dari aksi solidaritas Lakatas Kota Bukittinggi untuk saudara-saudara kita yang ditimpa musibah gempa dan banjir di Sulawesi Barat dan Kalimatan Selata...
Read more »

Sekilas tentang Politik Uang

-Budaya harus bayar tampak telah melanda semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ( Umar Kayam, 19 99), sehingga suara rakyat pun harus dibayar.  Politik uang sudah ada sebelum merdeka,  politik uang selalu menyertai pemilihan kepala desa (pilkades) di Jawa sejak masa sebelum merdeka (Djaja Sapija, 1944).  -Pada titik ini, rakyat selalu menyukai politik uang karena kondisinya masih miskin. Padahal, jumlah rakyat miskin di negeri ini masih sangat besar.  Yang lebih parah, jumlah rakyat yang bermental miskin, meskipun sebetulnya sudah cukup makmur, yang tetap menyukai money politics juga masih besar -Politik uang dan korupsi selalu berkelindan dan tak akan bisa terpisahkan.  -Komitmen kesepakatan menolak politik uang sering dianggap hanya sebatas seremonial bersifat formalitas yang menjadi tradisi menjelang kontestasi demokrasi, sedangkan di baliknya praktik politik uang tetap berlangsung diam-diam. -Perlu diberlakukan hukuman tambahan tidak ...
Read more »

Gelorakan Spirit Hukum Responsif Bung Hatta dalam Janji Legislasi Perwako 40/41

Gambar
Gelorakan Spirit Hukum Responsif Bung Hatta dalam Janji Legislasi Perwako 40/41 pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi -- Di hari yang sama pada bulan ini bertepat pada hari Jum'at  Tanggal 14 Maret 1980 (26 Rabiul Akhir 1440), Muhammad Athar atau dikenal dengan nama Muhammad Hatta dan populer dengan panggilan Bung Hatta berpulang ke Rahmatullah. Beliau lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 (8 Jumadil Awal 1320) di Bukit Tinggi dan berpulang di Jakarta. Beliau meninggal pada umur 77 tahun, pukul 18.56 WIB. Untuk mengenang wafatnya Bung Hatta, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi menyatakan agar penyelenggara negara khususnya di Kota Bukittinggi untuk belajar keteladanan dari para pendiri bangsa. Apalagi di Bukittinggi sedang hangatnya isu mengenai aturan Perwako 40/41 yang masih berlaku dan memberatkan masyarakat pedagang. Riyan mengisahkan teladan Bung Hatta, termasuk pemikiran Bung Ha...
Read more »

Riyan Ketua PPKHI Kota Bukittinggi Ungkap Solusi Mencegah Politik Uang

Gambar
Riyan Ketua PPKHI Kota Bukittinggi Ungkap Solusi Mencegah Politik Uang Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi   dan Advokat di Armen Bakar Law Firm & Associates.  pengacarabukittinggi.blogspot.com – Bukittinggi, Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi mengungkapkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan data KPK per Juni 2020, sedikitnya terdapat 417 politisi tersandung kasus korupsi. Rinciannya, 274 anggota DPR/DPRD; 122 bupati/walikota/wakil; dan 21 gubernur. Sementara tipologi korupsi terdiri dari suap, gratifikasi, pengadaan barang/jasa, penyalahgunaan anggaran, perizinan, pemerasan, dan terkait pilkada. Terkait pilkada itu biasanya terkait dengan politik uang. Dampak politik uang melecehkan   kecerdasan pemilih, merusak tatanan demokrasi, serta meruntuhkan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu. politik uang bentuk pe...
Read more »

Equality Before The Law Dalam Penindakan Setiap Kerumunan di Bukittinggi

Gambar
Equality Before The Law Dalam Penindakan Setiap Kerumunan di Bukittinggi   Bukittinggi -  Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan diharapkan dalam penindakan baik itu kepada masyarakat dan tempat usaha mengutamakan azas equality before the law.  "Diharapkan tidak ada masyarakat yang merasakan ketidakadilan harus ada persamaan didepan hukum (equality before the law), karena  dijelaskan dalam Pasal 10 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru pada Bagian Kedua tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat, “Setiap orang dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 berhak: a. memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam masa Pandemi Covid-19," ujarnya di Bukittinggi, pada Sabtu, (22/5/2021).  “Apalagi dalam Pasal 27 a...
Read more »

Tewasnya Dua Pekerja Galian Drainase di Bukittinggi, Momentum untuk Membenahi Seluruh Kinerja Proyek di Kota Bung Hatta

Gambar
Tewasnya Dua Pekerja Galian Drainase di Bukittinggi, Momentum untuk Membenahi   Seluruh Kinerja Proyek di Kota Bung Hatta   Bukittinggi - Media online mengabarkan kabar duka, yakni dua pekerja galian drainase di kawasan Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang tewas tertimbun runtuhan tembok dari galian yang ia kerjakan, Senin (08/11/2021). Menanggapi hal ini Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi yang juga merupakan salah satu Dewan Penasehat Persatuan Keluarga Pasaman Bukittinggi (PKAPAS Saiyo Tuah Basamo Bukittinggi) menyatakan turut berduka cita yang mendalam atas kejadian tewasnya pekerja proyek yang salah satunya berasal dari Pasaman ini. "Innalillahi wa innailahi rojiun, kami sebagai anak Kampuang Malayu Pasaman turut berduka cinta yang mendalam atas kejadian tewasnya pekerja proyek yang salah satunya berasal dari Pasaman ini," katanya kepada media di Bukittinggi, pada ...
Read more »