Riyan: Hindari Sengketa Pilkada Berbiaya Mahal, Segera Bentuk Badan Peradilan Khusus Sengketa Pilkada di Ibukota Provinsi

Riyan: Hindari Sengketa Pilkada Berbiaya Mahal, Segera Bentuk Badan Peradilan Khusus Sengketa Pilkada di Ibukota Provinsi 

pengacarabukittinggi.blogspot.com , Jakarta - Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan berkaca pada sengketa pilkada 2020 yang masih berbiaya mahal seperti selama ini. Menurut Riyan, Pemerintah dan DPR harus segera membuat undang-undang pembentukan badan peradilan khusus sengketa pilkada. 

Badan peradilan khusus itulah yang kelak memiliki kewenangan mengadili seluruh perkara hukum berkaitan dengan pelaksanaan pilkada. "Sengketa pilkada berbiaya mahal karena sampai saat ini semua sengketa pilkada dari seluruh penjuru negeri diselesaikan di Jakarta. Badan peradilan khusus itu hendaknya berkedudukan di ibu kota provinsi agar sengketa pilkada tidak berbiaya mahal seperti selama ini," ujarnya di Jakarta, Senin (5/1). 

Apalagi menurut Riyan pembentukan badan peradilan khusus merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2013 telah membatalkan kewenangan mahkamah mengadili sengketa pilkada. Artinya, sejak putus an itu ditetapkan sampai pilkada kali ini, keterlibatan MK hanya bersifat transisi sambil menunggu terbentuknya peradilan khusus.

Pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa pilkada harus segera dilaksanakan karena Riyan mengungkapkan itu merupakan amanat Pasal 157 UU 10/2016. Pasal itu pada intinya menyebutkan untuk sementara penanganan sengketa pilkada masih ditangani MK sebelum dibentuknya badan peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil pilkada.

Jadi, dengan pemerintah dan DPR segera membuat undang-undang pembentukan badan peradilan khusus sengketa pilkada. Badan peradilan khusus itulah yang kelak memiliki kewenangan mengadili seluruh perkara hukum berkaitan dengan pelaksanaan pilkada. Baik menyangkut perkara perselisihan hasil pilkada, administrasi pilkada, maupun perkara tindak pidana pilkada. Badan peradilan khusus itu hendaknya berkedudukan di ibu kota provinsi agar sengketa pilkada tidak berbiaya mahal seperti selama ini. Berbiaya mahal karena semua sengketa pilkada dari seluruh penjuru negeri diselesaikan di Jakarta.(*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Riyan : Pancasila bisa menjadi Penengah Terbelahnya Arab-Erdogan vs Eropa

Riyan: Pancasila Bisa Menjadi Penengah Terbelahnya Arab-Erdogan vis-a-vis Eropa   Kontroversi Arab-Erdogan vis-a-vis (vs) Eropa sebelumnya sudah tersulut ketika Macron telah memicu kontroversi sejak awal September. Saat itu, ia mengajukan UU untuk separatisme Islam di Prancis. Macron sempat berujar bahwa Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia. Karenanya pemerintahnya akan mengajukan rancangan undang-undang pada bulan Desember untuk memperkuat undang-undang tahun 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis. Setelah seorang guru di Prancis dipenggal karena menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas yang ia pimpin, seraya berbicara soal kebebasan, Macron kembali berkomentar. Ia berujar sang guru dibunuh karena kaum Islamis menginginkan masa depan kita. Lalu setelah pernyataan itu, kita melihat pertentangan antara Arab-Erdogan vs Eropa. Pemimpin dunia terbelah akibat Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pernyataan Macron yang kontroversial ...
Read more »

Riyan Ketua PPKHI Bukittinggi yang juga Penasehat Hukum Banua Minang Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Ibunda Sekretaris FPII Bukittinggi - Agam dan Redaktur Banua Minang

Gambar
Ketua PPKHI Bukittinggi yang juga Penasehat Hukum Banua Minang Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Ibunda Sekretaris FPII Bukittinggi - Agam dan Redaktur Banua Minang Bukittinggi - Kabar duka cita mendera keluarga besar Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Korwil Bukittinggi - Agam karna telah berpulang kepada sang maha pencipta Allah SWT, pada Rabu, (1/9/2021) Ibunda Bapak Hendra yang merupakan Redaktur Pelaksana Banua Minang dan juga merupakan Sekretaris FPII Korwil Bukittinggi - Agam Ibu Nurati (60 tahun). PPKHI Bukittinggi dan FPII Korwil Bukittinggi - Agam turut sampaikan berbela sungkawa. Ibunda Bapak Hendra yang merupakan Redaktur Pelaksana Banua Minang meninggal pada usia 60 tahun, kepergian Ibunda Bapak Hendra yang merupakan Redaktur Pelaksana Banua Minang ini turut memberikan duka yang mendalam bagi Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi dan juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bukittinggi, Dr (cand). Riyan Perm...
Read more »

Riyan: Polemik Lembaga Survei di Pilkada Sumatera Barat akan Menemukan Titik Terang Jika ada Laporan Masyarakat dan Dewan Etik yang Netral - Imparsial

Gambar
Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan: Polemik Lembaga Survei di Pilkada Sumatera Barat akan Menemukan Titik Terang Jika ada Laporan Masyarakat dan Dewan Etik yang Netral - mparsial Bukittinggi, Pengacara Bukittinggi - Hasil survei Pilkada Sumatera Barat yang dilakukan oleh Lembaga Poltracking menuai polemik. Seperti dikemukakan oleh Andre Rosiade Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Sumatera Barat (DPD Gerindra Sumbar) yang menyatakan bahwa hasil survei yang dilakukan Poltracking tersebut merupakan lucu-lucuan. Bahkan, anggota DPR RI ini menyebut hasil yang menyatakan Mulyadi-Ali Mukhni itu unggul mutlak dari pesaingnya sampai 49,5 persen sama halnya dengan menonton grup lawak yang sangat lucu. "Bagi kami, hasil survei yang dirilis Poltracking ini tidak usah dianggap serius. Ini diduga hanyalah strategi dari membangun opini, kalau seakan-akan Mulyadi menang Pilgub Sumbar. Te...
Read more »

Memperoleh Hak Asuh Anak Hasil Nikah Siri di Kota Bukittinggi

Gambar
Memperoleh Hak Asuh Anak Hasil Nikah Siri di Kota Bukittinggi   oleh: Riyan Permana Putra, S.H., M.H. (Ketua DPC Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukittinggi) Untuk hak asuh anak hasil nikah siri ini, pertama-tama kami menyarankan agar masalah dalam keluarga tentu wajib diselesaikan terlebih dahulu dengan cara non litigasi atau cara musyawarah antara Ibu dan si ayah dan keluarganya. Ibu dapat meminta anak kepada ayah si anak dan keluarganya dengan cara kekeluargaan sambil menjelaskan bahwa ibulah yang paling berhak atas pengasuhan anak tersebut. Jika tidak berhasil, Ibu dapat menempuh upaya litigasi ke pengadilan untuk mengesahkan asal-usul anak bahwa memang ibulah yang melahirkan dan berhak untuk mengasuhnya. Cara lainnya adalah dengan meminta bantuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi. Adapun uraian dasar hukum hak asuh anak di bawah umur tetap jatuh kepada ibuny...
Read more »

Riyan : Untuk Merebut Hati Pelanggan, Dunia Kuliner dan Perdagangan Bukittinggi Harus Menyesuaikan dengan Perda Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru

Gambar
Riyan : Untuk Merebut Hati Pelanggan, Dunia Kuliner dan Perdagangan Bukittinggi Harus Menyesuaikan dengan Perda Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan, "Dalam upaya merebut hati pelanggan di saat pandemi covid-19 dunia kuliner dan perdagangan Bukittinggi harus dapat beradaptasi menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat (Perda Sumbar) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)," ungkapnya di Bukittinggi pada Jumat (8/1). Adapun yang harus dipahami para penyelenggara kuliner dan perdagangan di Bukittinggi di masa pandemi ini menurut Riyan adalah aturan dalam pada Pasal 58 dalam Perda Sumbar Nomor 6 Tahun 2020 tentang AKB, yang menyatakan setiap industri dan usaha perdagangan wajib melakukan penyesuaian layanan dan kegiatan dalam pelaksa...
Read more »

Riyan Permana Putra Ucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-75 kepada Polres Bukittinggi

Gambar
Riyan Permana Putra Ucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-75 kepada Polres Bukittinggi Bukittinggi - Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-75 yang jatuh pada 1 Juli 2021, Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., mengirimkan ucapan selamat hari Hari Bhayangkara ke-75 kepada Polres Bukittinggi. Riyan mengatakan, “Kami mengucapkan selamat hari Bhayangkara Ke-75, semoga diusia ini, Korps Bhayangkara semakin profesional, Kamtibmas kondusif, masyarakat semakin produktif serta selalu berada digaris terdepan dalam mengayomi masyarakat,” katanya kepada media di Bukittinggi, pada Rabu, (30/06/2021). Ucapan selamat hari Bhayangkara ini sebagai bentuk kebanggaan dan rasa terima kasih kepada institusi dan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Bukittinggi yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara,” tambah penasihat hukum Lakatas, Avanza Xenia Club (Axic) Bukittinggi, beberapa komunitas sert...
Read more »

Riyan Permana Putra Dukung Target 70 Persen Vaksinasi dan Percepataan Herd Imunity di Bukittinggi

Gambar
Riyan Permana Putra Dukung Target 70 Persen Vaksinasi dan Percepataan Herd Imunity di Bukittinggi Bukittinggi - Capaian vaksinasi Covid-19 di Kota Bukittinggi, Sumbar telah mencapai 60 persen dari jumlah total penduduk di kota itu. Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi  yang juga merupakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bukittinggi, Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., mendukung percepatan vaksinasi Covid-19 di Bukittinggi  kepada masyarakat guna membentuk kekebalan komunal atau herd immunity di daerah. "Kami bergerak untuk mendukung percepatan program vaksinasi Covid-19 di Bukittinggi, yang mana dengan target 70 persen hingga akhir tahun. Kami optimis Pemko Bukittinggi bisa mencapai angka tersebut. Apalagi saat ini antusias masyarakat Bukittinggi yang kami saksikan hari ini dalam mengikuti vaksinasi yang dimulai dari tingkat kelurahan cukup tinggi, seperti di Puskesmas Mandiangin ini. Masyarakat sampai rela...
Read more »

Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukittinggi Bantu Korban Kebakaran di Kabupaten Agam

Gambar
Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukittinggi Bantu Korban Kebakaran di Kabupaten Agam Bukittinggi, (Pengacara Bukittinggi) - Ludesnya rumah Yulfi Arman (45) langsung direspon Riyan Permana Putra, S.H., M.H. yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (DPC PPKHI Kota Bukittinggi). "Semoga bantuan dari DPC PPKHI Kota Bukittinggi bermanfaat untuk Bapak Yulfi Arman dan keluarga yang sedang berduka karena bencana," katanya usai menyerahkan bantuan, Senin (24/8/2020).  Riyan Permana Putra, S.H., M.H. juga berharap bantuan itu bisa membantu keluarga Yulfi Arman. Bantuan ini diberikan sebagai wujud pengabdian pengacara DPC PPKHI Kota Bukittinggi kepada masyarakat. Di lokasi kebakaran, Riyan juga mendoakan para korban kebakaran dan memberi pesan jika musibah kebakaran ini adalah ujian Allah SWT yang harus diterima dengan sikap sabar. “Insya Allah, semoga keadaan bisa cepat pulih dan lebih ...
Read more »

Seharusnya Tak Ada Polemik Antara DPRD dan Kepala Daerah Bukittinggi, Untuk Wujudkan Great Bukittinggi

Gambar
  Seharusnya Tak Ada Polemik Antara DPRD dan Kepala Daerah Bukittinggi, Untuk Wujudkan Great Bukittinggi pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi – Menanggapi berbagai polemik yang terjadi antara antara DPRD Bukittinggi dan Kepala Daerah di Bukittinggi, yang terlihat dari adanya pernyataan dari beberapa wakil rakyat Bukittinggi, mulai dari Ibra Yasser hingga kepada polemik yang terbaru sebagaimana diungkap oleh Rahmi Brisma dan H. Syafril   yang menyayangkan tidak hadirnya Walikota pada rapat LKPJ Walikota Tahun 2020.     Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan bahwa hubungan antara kepala daerah di Bukittinggi dengan partai politik di DPRD Bukittinggi adalah hubungan kerja dengan kedudukan setara dan kemitraan. Seharusnya tidak ada polemik diantara mereka agar mempermudah mewujudkan visi Great Bukittinggi, yakni visi Kota Bukittinggi 2021-2026 untuk Mencipt...
Read more »

PPKHI Kota Bukittinggi Pilih Nagari Pasia Laweh sebagai Nagari Tangguh di Bidang Hukum 2021

Gambar
PPKHI Kota Bukittinggi Pilih Nagari Pasia Laweh sebagai Nagari Tangguh di Bidang Hukum 2021 pengacarabukittinggi.blogspot.com , Agam – Ketua Forum Wali Nagari se- Sumatera Barat yang juga Wali Nagari Pasia Laweh, Dr (cand). Zul Arfin, S.Sos., M.M., menerima penghargaan sebagai Nagari dan Wali Nagari yang Tageh (Tangguh) dibidang hukum 2021 dari Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H.. “Kami berterima kasih kepada Ketua PPKHI Kota Bukittinggi yang telah memberikan penghargaan sebagai Nagari dan Wali Nagari Tageh dibidang hukum 2021 kepada kami. Kami memang berkomitmen mewujudkan Nagari Tageh di Bidang Hukum. Di mana masyarakat dan aparatur nagari kita harus kita bekali pula dengan hukum adat dan hukum konvensional," ujarnya di Kantor Wali Nagari Pasia Laweh, pada Sabtu, (10/4/2021). “Kami juga berharap PPKHI Kota Bukittinggi terus bekerja sama dengan kami. Kerja sama yang tidak hanya ...
Read more »