Riyan: Hindari Sengketa Pilkada Berbiaya Mahal, Segera Bentuk Badan Peradilan Khusus Sengketa Pilkada di Ibukota Provinsi

Riyan: Hindari Sengketa Pilkada Berbiaya Mahal, Segera Bentuk Badan Peradilan Khusus Sengketa Pilkada di Ibukota Provinsi 

pengacarabukittinggi.blogspot.com , Jakarta - Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan berkaca pada sengketa pilkada 2020 yang masih berbiaya mahal seperti selama ini. Menurut Riyan, Pemerintah dan DPR harus segera membuat undang-undang pembentukan badan peradilan khusus sengketa pilkada. 

Badan peradilan khusus itulah yang kelak memiliki kewenangan mengadili seluruh perkara hukum berkaitan dengan pelaksanaan pilkada. "Sengketa pilkada berbiaya mahal karena sampai saat ini semua sengketa pilkada dari seluruh penjuru negeri diselesaikan di Jakarta. Badan peradilan khusus itu hendaknya berkedudukan di ibu kota provinsi agar sengketa pilkada tidak berbiaya mahal seperti selama ini," ujarnya di Jakarta, Senin (5/1). 

Apalagi menurut Riyan pembentukan badan peradilan khusus merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2013 telah membatalkan kewenangan mahkamah mengadili sengketa pilkada. Artinya, sejak putus an itu ditetapkan sampai pilkada kali ini, keterlibatan MK hanya bersifat transisi sambil menunggu terbentuknya peradilan khusus.

Pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa pilkada harus segera dilaksanakan karena Riyan mengungkapkan itu merupakan amanat Pasal 157 UU 10/2016. Pasal itu pada intinya menyebutkan untuk sementara penanganan sengketa pilkada masih ditangani MK sebelum dibentuknya badan peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil pilkada.

Jadi, dengan pemerintah dan DPR segera membuat undang-undang pembentukan badan peradilan khusus sengketa pilkada. Badan peradilan khusus itulah yang kelak memiliki kewenangan mengadili seluruh perkara hukum berkaitan dengan pelaksanaan pilkada. Baik menyangkut perkara perselisihan hasil pilkada, administrasi pilkada, maupun perkara tindak pidana pilkada. Badan peradilan khusus itu hendaknya berkedudukan di ibu kota provinsi agar sengketa pilkada tidak berbiaya mahal seperti selama ini. Berbiaya mahal karena semua sengketa pilkada dari seluruh penjuru negeri diselesaikan di Jakarta.(*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gojek Bukittinggi Harus Terus Jalan

Gojek Bukittinggi harus terus jalan Gojek dan Angkutan Kota ataupun pedesaan sama-sama dibutuhkan Karna pemerintah yang kita pilih dinilai belum bisa menyajikan transportasi umum yang nyaman Gojek bisa menjadi solusi Sekaligus mengatasi pengangguran anak-anak kemenakan di Ranah Minang Selama ini ada beberapa kampung di Ranah Minang yang anak kemenakannya terlantar Tak sekolah dan jika pun sekolah susah mendapatkan lapangan kerja Mau merantau belum memiliki modal Gojek menjadi solusi Seharusnya Gojek bisa hadir di seluruh pelosok Ranah Minang Semoga saja Gojek bisa begitu Membantu anak muda minang Membantu generasi milenial yang memang akrab dengan internet dan gadget
Read more »

Riyan : Kelok 9 Butuh Satgas Pengawas Jembatan ala Golden Gate

Riyan : Kelok 9 Butuh Satgas Pengawas Jembatan ala Golden Gate  Sebagaimana kita ketahui telah ada seorang warga yang jatuh di Kelok 9, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatra Barat (Sumbar), Minggu (25/10/2020) ia ditemukan meninggal dunia dengan diduga sengaja melakukan bunuh diri lantaran persoalan ekonomi. Kelok 9 membutuhkan Satuan Tugas (satgas) pengawas jembatan. Jangan sampai Kelok 9 berubah menjadi Hutan Aokigahara di Jepang. Hutan Aokigahara adalah tempat bunuh diri yang paling banyak menelan korban di Jepang dan nomor dua di dunia setelah jembatan Golden Gate di Amerika Serikat. Golden Gate selesai dibangun pada tahun 1937. Golden Gate ini merupakan jembatan gantung tertinggi dan terpanjang di dunia. Tak jauh berbeda dengan Kelok 9 juga menjadi landmark Sumbar dan simbol Kabupaten Lima Puluh Kota, Golden Gate pun demikian ia juga menjadi landmark Amerika Serikat dan simbol San Francisco. Namun ada yang berbeda, Golden Gate telah visioner dengan memiliki satgas pengawas jembata...
Read more »

Copot dan Angkat di Agam

Agam Aduh Bagaimana pemimpin di Agam Mengurus danau saja belum terlalu cemerlang Yang terlihat di media adalah copot dan angkat Kepala Dinas saja Sudahlah Agam Berdamailah dengan sesama elit Jangan rugikan rakyat dengan pertikaian yang terjadi Copot dan angkat Kepala Dinas hanya akan rugikan rakyat
Read more »

Jelang Nataru, Kasat Binmas Polres Bukittinggi Fokus pada Pencegahan Klaster Baru Covid-19

Gambar
Jelang Nataru, Kasat Binmas Polres Bukittinggi Fokus pada Pencegahan Klaster Baru Covid-19  Bukittinggi, pengacarabukittinggi.blogspot.com -  Jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Kepolisian Resort Kota Bukittinggi memprioritaskan pengamanan untuk mencegah terbentuknya klaster baru Covid-19. Polisi tidak akan memberikan izin keramaian untuk perayaan tahun baru dan melarang kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa. Hal ini disampaikan Kasat Binmas Polres Bukittinggi, Dwi Purwito, pada pertemuan persiapan menghadapi Nataru yang dihadiri Pokdar Kamtibmas Bukittinggi, Senkom Bukittinggi, dan Laskar Merah Putih Bukittinggi yang berlangsung di Ruangan Binmas Polres Bukittinggi, Selasa (22/12/2020). Ada 400-an personel gabungan yang terlibat dalam operasi kali ini.  "Kita harus lebih peduli, jangan sampai kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru menimbulkan klaster-klaster baru penyebaran Covid-19," kata Bapak Dwi. Dia juga menyampaikan, pertemuan ...
Read more »

Sekilas Kebebasan Berpendapat

-Kebebasan berpendapat diatur dalam Universal Declaration of Human Rights pada pasal 19 yang berbunyi “Everyone has the right to freedom of opinion and expression, this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontier (setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas). -Seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan gagasannya dijamin secara konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan (constitutional guarantee) dalam perlindungan (to protect), penghormatan (to respect), dan pemenuhan (to fulfil) terhadap kemerdekaan mengemukakan pendapat. Dalam Pasal 28 UUD 1945 dinyatakan secara tegas bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan...
Read more »

Revisi Aturan Ketenagakerjaan

-Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003 menjadi penting, terutama karena sudah banyak pasal-pasal dalam undang-undang yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh sudah mengajukan usulan perubahan karena masing-masing merasa tidak cukup terlindungi dengan undang-undang ini. Kementerian Ketenagakerjaan juga sedang melakukan kajian untuk merevisi UU Nomor 13/2003. -Saat ini ada dua model perjanjian kerja dalam UU Nomor 13/2003, perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Pengusaha cenderung ingin menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu karena lebih fleksibel bagi usaha mereka dan tidak ada kewajiban membayar pesangon ketika perjanjian kerja berakhir. Akan tetapi, pekerja menginginkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang lebih memberikan jaminan jangka panjang dan dapat menikmati uang pesangon apabila ada pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha. -Undang-undang lain yang terkait yaitu U...
Read more »

DPC Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Bantu Korban Kebakaran di Sungai Landia, Kabupaten Agam

Gambar
DPC Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Bantu Korban Kebakaran di Sungai Landia, Kabupaten Agam pengacarabukittinggi.blogspot.com – Kebakaran melanda Kabupaten Agam. Kali ini rumah milik Muslim, (65) suku Sikumbang di Jorong Ranah Nagari Sungai Landia Kecamatan Ampek Koto hangus dimamah si jago merah, sekitar pukul 14.0) WIB, Selasa (27/1). Ludesnya rumah Muslim (65) langsung direspon Riyan Permana Putra, S.H., M.H. yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (DPC PPKHI Kota Bukittinggi). "Semoga bantuan dari DPC PPKHI Kota Bukittinggi bermanfaat untuk Bapak Muslim dan keluarga yang sedang berduka karena bencana," katanya usai menyerahkan bantuan, Jumat (29/1/2021). Riyan Permana Putra, S.H., M.H. juga berharap bantuan itu bisa membantu keluarga Muslim. Bantuan ini diberikan sebagai wujud pengabdian pengacara DPC PPKHI Kota Bukittinggi kepada masyarakat. Di lokasi kebakaran...
Read more »

Saksi Kunci

Terbunuhnya saksi kunci Luar biasa dosa orang yang terkait E KTP ini Sudah saatnya pemilu dan pilkada di modali negara secara 100% Jika masih ada yang korupsi Tindak tegas Rakyat butuh rumah Pekerjaan Lihatlah ke bawah
Read more »

Ada Pejabat Mundur, Bukittinggi Butuh Reformasi Birokrasi Untuk Wujudkan World Class Bureaucracy

Gambar
Ada Pejabat Mundur, Bukittinggi Butuh Reformasi Birokrasi Untuk Wujudkan World Class Bureaucracy Bukittinggi - Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi dan juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menanggapi terkait mundurnya beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi ini, "Bukittinggi harus segera melakukan reformasi birokrasi untuk wujudkan visi Bukittinggi Hebat serta world class bureaucracy sesuai dengan  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Reformasi birokrasi merupakan pilar yang menentukan keberhasilan visi Bukittinggi Hebat. Pemerintah Kota Bukittinggi harus berkomitmen untuk memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi tersebut di seluruh jajaran, tentunya dengan aparatur sipil negara (ASN) berkualitas, unggul, dan berintegritas. Itu kunci keberhasilan b...
Read more »

Ketua PPKHI Bukittinggi yang juga Penasehat Hukum Banua Minang Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Ibunda Pimred Banua Minang

Gambar
Ketua PPKHI Bukittinggi yang juga Penasehat Hukum Banua Minang Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Ibunda Pimred Banua Minang Bukittinggi - Kabar duka cita mendera keluarga besar Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Korwil Bukittinggi - Agam karna telah berpulang pada sang maha pencipta Allah SWT, pada Senin, (7/6/2021) I bunda Bapak Dempy Kurniawan yang merupakan Pemimpin Redaksi (Pimred) Banua Minang, Hj. Darnelly (73 tahun). FPII Korwil Bukittinggi - Agam turut sampaikan berbela sungkawa. Ibunda Bapak Dempy Kurniawan yang merupakan pemimpin redaksi Banua Minang meninggal pada usia 73 tahun, kepergian Ibunda Bapak Dempy Kurniawan yang merupakan pemimpin redaksi Banua Minang ini turut memberikan duka yang mendalam bagi Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi dan juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H. yang juga merupakan Penasehat Hukum Banua Minang. PPKHI dan LBH Bukittinggi turu...
Read more »