Advokat / Pengacara Bukittinggi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bukittinggi

Alarm Penundaan Pilkada dari Bukittinggi dan Kekhawatiran Menguatnya Oligarki dan Dinasti Politik dalam Pilkada Serentak 2020 di Saat Covid-19 Oleh: Riyan Permana Putra, S.H., M.H. (Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukittinggi) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tetap digelar sesuai tahapan, meski desakan penundaan dari berbagai elemen masyarakat terus menguat. Tingginya penambahan kasus Covid-19 sebulan terakhir ini menjadi alasan untuk menunda pilkada. Pemerintah, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan penyelenggara pemilu sepakat lebih mengetatkan protokol kesehatan pada setiap tahapan pemilu, untuk mencegah penyebaran Covid-19. Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), KPU (Komisi Pemilihan Umum) juga mengubah cara-cara kampanye dengan pengetatan protokol kesehatan. Padahal dari 270 Pilkada serentak yang digelar 9 Desember tahun ini, ada 45 wilayah masuk dalam kategori zona merah. Informasi ini disampaikan juru bicara pemerintah un

Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum (PPKHI) Kota Bukittinggi : Segera Daftar Ujian Profesi Advokat (UPA) Gratis di Seluruh Indonesia dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)  Class Online dengan Biaya Terjangkau serta Pengambilan Sumpah Advokat dengan Biaya Terjangkau di Pengadilan Tinggi Padang  Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H.  mengajak calon pengacara di Kota Bukittinggi untuk mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) gratis di seluruh provinsi Indonesia. Pengiriman berkas persyaratan Ujian Profesi Advokat dapat dilakukan melalui email/jasa pengiriman. Riyan Permana Putra, S.H., M.H. berharap, “Dengan dibukanya pendaftaran Ujian Profesi Advokat (UPA) gratis di seluruh Indonesia dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Class Online dengan Biaya Terjangkau ini berharap tak ada lagi anak-anak muda Indonesia dan wabilkhusus Kota Bukittinggi yang mengalami kesulitan untuk menjad

RPP: Indonesia Perlu UU Perlindungan Tokoh Agama dan UU Perlindungan Aktivis PengacaraBukittinggi, Bukittinggi   – Ketua Pimpinan Cabang Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra (RPP) khawatir dengan terjadinya penganiayaan terhadap Syaikh Ali Jaber. Karena itu ke depan RPP berpendapat, Indonesia perlu memiliki Undang-Undang Perlindungan Tokoh Agama. Bukan hanya untuk lindungi Tokoh Agama Islam saja, melainkan semua tokoh Agama dari seluruh Agama yang diakui di Indonesia. Mengingat isu penyerangan terhadap tokoh agama tak hanya menyerang satu agama saja. Seperti yang pernah terjadi pada Bulan Februari 2018 lalu di Yogya pimpinan agama Kristen (pastur). Tiba-tiba pada sebuah acara kebaktian di Gereja Katholik Santa Lidwina, Sleman, Yogya, Pastor Karl-Edmund Prier SJ diserang orang tak dikenal. Alumni Magister Hukum Pancasila ini mengatakan, ini bukan kasus yang pertama, karena kasus serupa sudah berulangkali terjadi. Kalau negara

Apakah Boleh Berbicara Politik di Lapau? Oleh: Riyan Permana Putra, S.H., M.H. [Alumni Magister Hukum Universitas Pancasila dan merupakan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdar Kamtibmas) Kota Bukittinggi] Menjelang 9 (sembilan) Desember 2020, pembicaraan tentang politik akan menjadi hal yang hangat di Ranah Minang. Ini terkait dengan adanya agenda pemilihan kepala daerah di ranah yang merupakan ranahnya pendiri republik tersebut. Bagi masyarakat Minangkabau pada umumnya, lapau merupakan   sebuah lembaga non-formal wadah membangun suatu interaksi, bersosialisasi, bertukar informasi dan berdiskusi. Lapau merupakan tempat yang wajib didatangi kaum laki-laki datangi. Diceritakan oleh covesia.com tidak sulit mencari keberadaan lapau, disetiap nagari mempunyai lapau masing-masing, bahkan jumlahnya lebih dari dua kepal tangan. Keinginan untuk mengekspresikan diri sebagaimana yang terjadi di lapau, yakni berinteraksi, bersosialisasi,

Demokrasi Artifisial dan Epicentrum Penyebab Maraknya Calon Tunggal di Pilkada 2020   Oleh: Riyan Permana Putra, S.H., M.H [ Alumni Magister Hukum Universitas Pancasila dan merupakan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdar Kamtibmas) Kota Bukittinggi]   “Pemilihan hanya akan kompetitif jika pemilih mempunyai pilihan di antara alternatif-alternatif politik yang bermakna." - Elkit dan Svenson, Professor Politik di Universitas Aarhus Denmark Kabar mengejutkan ada dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat yang mana sudah pasti akan diikuti hanya satu bakal pasangan calon saja. Ini dipastikan pasca masa pendaftaran pasangan yang telah berakhir dibuka oleh KPU setempat pada hari Minggu kemarin. Satu bakal pasangan calon yang mendaftar ialah, Benny Utama dan Sabar AS yang mendapat dukungan delapan 8 partai dengan jumlah 29 kursi dari 35 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasaman.

Lowongan Kerja (Loker) di Armen Bakar Law Firm Bagi Lulusan Minimal SMA - Sederajat untuk Bagian Administrasi Persyaratan: 1. Wanita 2.. Tamatan minimal SMA - sederajat. 3. Belum berkeluarga.  4. Membuat surat permohonan lamaran kerja menurut ketentuan:  5. Mampu dan mengerti mengoperasikan komputer dengan baik, khususnya: microsoft excel.  6. Punya semangat juang dan bisa bekerja sama dalam team. 7. Mampu berbahasa Indonesia dengan baik. 8. Berkepribadian dan berpenampilan menarik. 9. Permohonan ditujukan kepada Direktur Armen Bakar Law Firm di Jalan Veteran No. 217 (Depan Pengadilan Negeri Bukittinggi), Luak Anyia, Kubu Gulai Bancah.  10. Lamaran diantar langsung pada hari Jumat tanggal 11 September 2020,  langsung diadakan tes tertulis (komputer), serta wawancara. Diutamakan yang mempunyai kendaraan sendiri.

Mencegah Klaster Covid-19 di Pilkada Sumatera Barat Oleh: Riyan Permana Putra, S.H., M.H. (Alumni Magister Hukum Universitas Pancasila) Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tengah pandemi Covid-19 yang dilaksanakan secara serentak di beberapa daerah di Indonesia berpotensi timbulnya klaster baru Covid-19 atau klaster Pilkada. Kabar terbaru Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria dikonfirmasi positif tertular COVID-19. Hal itu diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Dalam keterangan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Wakil Bupati merupakan orang tanpa gejala (7/9/2020). Dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat ada sekitar 687 bakal pasangan calon (bapaslon) yang mendaftar ke KPU hingga Sabtu (6/9/2020) pukul 24.00 WIB. Dari 687 bapaslon, 37 bakal calon di 21 provinsi terkonfirmasi positif COVID-19. Serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan ada sebanyak 243 pelanggaran pr