Advokat / Pengacara Bukittinggi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bukittinggi

Catatan Hukum dan HAM Untuk Walikota Bukittinggi 2020-2025 oleh: Riyan Permana Putra, S.H., M.H.  Pada tahun 2018 lalu dengan gegap gempitanya, menjelang hari jadi Kota Bukittinggi ke-234. Bukittinggi mendapat kado istimewa dengan bertaburnya prestasi membanggakan. Setelah dianugerahkan Ombudsman RI dengan predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Pelayanan Publik, dilanjutkan dengan Penghargaan yang diterima Walikota Bukittinggi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia, atas penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia. Penghargaan diterima oleh Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias yang diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H.Laoly  dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke 70 tahun 2018 yang bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jalan Rasuna Said Jakarta. Pemberian penghargaan kepada Kabupaten / Kota Peduli HAM, berdasarkan Peraturan Menteri Huku...

oleh: Riyan Permana Putra, S.H., M.H. Sejak diperingatinya hari buruh pertama di Asia pada 1 Mei 1918 di Hindia Belanda masih ada banyak perusahaan yang masih semena-mena dalam memperlakukan para karyawannya, salah satunya ada karyawan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) di daerah Kabupaten Agam. Fenomena akibat ketidaklayakan gaji karyawan adalah adanya keluar masuk karyawan yang frekuensinya sangat tinggi. Gaji yang kecil serta beban tugas kerja yang banyak akan membuat karyawan merasa tidak dihargai dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Akibatnya, kestabilan perusahaan dapat terganggu sehingga performanya menjadi lebih buruk dibandingkan perusahaan lain. Bahkan ada perusahaan yang tidak memberikan gaji karyawan secara tepat waktu. Apabila gaji tidak dibayar oleh perusahaan, maka setiap karyawan memiliki hak untuk melaporkan perusahaan tersebut kepada pihak yang berwenang. Perusahaan yang terlambat membayarkan gaji karyawan akan dikenakan denda. Pengenaan d...

Membela Anak Sawahlunto yang Berhadapan dengan Hukum Oleh: Riyan Permana Putra, S.H.,M.H. Tulisan ini penulis tulis terinspirasi saat mengikuti kasus anak Sawahlunto yang berhadapan dengan hukum. Selain itu tulisan ini juga penulis tulis untuk melaksanakan Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak yang mewajibkan anggota masyarakat untuk turut serta mewujudkan perlindungan terhadap anak. Terkait kasus anak Sawahlunto ini, Pasal yang dituduhkan pada anak Sawahlunto yang berhadapan dengan hukum adalah Pasal 363 KUHP karena jaksa menduga anak tersebut melakukan pencurian dengan pemberatan, bisa kita lihat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih serta adalah Pasal 363 ayat (1) ke-5 Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat ataudengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Pada tahun 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya kenaikan jumlah kasus anak berhadapan deng...