Advokat / Pengacara Bukittinggi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bukittinggi

Mencegah Korupsi Dana Bantuan Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) di Kota Bukittinggi Oleh : Riyan Permana Putra, S.H., M.H. Pada Selasa, 14 April 2020 lalu Kejaksaan Negeri Bukittinggi (Kejari Bukittinggi) mewarning Pemerintah Kota Bukittinggi. Ini terkait dengan permintaan Kejari Bukittinggi agar Bukittinggi secepatnya meminta pendampingan kepada Kejari Bukittinggi terkait pergeseran (refusing) anggaran APBD yang akan digunakan untuk bantuan kepada masyarakat terdampak Coronavirus Desease 2019 (Covid-19).   Menurut keterangan Kejari sebelumnya pihak Kejari Bukittinggi telah menjalin komunikasi dengan pihak Pemko Bukittinggi, supaya Pemko Bukittinggi membuat surat secara tertulis dan meminta pendampingan terhadap pergeseran anggaran APBD yang akan digunakan itu. Besarnya anggaran yang disiapkan untuk bencana Covid-19 perlu mendapat perhatian serius. Salah satu aspek penting yang harus dicegah dalam pengelolaan dana saat bencana yaitu munculnya tindak pidana korupsi penyal...

Catatan Hukum dan HAM Untuk Walikota Bukittinggi 2020-2025 oleh: Riyan Permana Putra, S.H., M.H.  Pada tahun 2018 lalu dengan gegap gempitanya, menjelang hari jadi Kota Bukittinggi ke-234. Bukittinggi mendapat kado istimewa dengan bertaburnya prestasi membanggakan. Setelah dianugerahkan Ombudsman RI dengan predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Pelayanan Publik, dilanjutkan dengan Penghargaan yang diterima Walikota Bukittinggi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia, atas penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia. Penghargaan diterima oleh Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias yang diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H.Laoly  dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke 70 tahun 2018 yang bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jalan Rasuna Said Jakarta. Pemberian penghargaan kepada Kabupaten / Kota Peduli HAM, berdasarkan Peraturan Menteri Huku...

oleh: Riyan Permana Putra, S.H., M.H. Sejak diperingatinya hari buruh pertama di Asia pada 1 Mei 1918 di Hindia Belanda masih ada banyak perusahaan yang masih semena-mena dalam memperlakukan para karyawannya, salah satunya ada karyawan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) di daerah Kabupaten Agam. Fenomena akibat ketidaklayakan gaji karyawan adalah adanya keluar masuk karyawan yang frekuensinya sangat tinggi. Gaji yang kecil serta beban tugas kerja yang banyak akan membuat karyawan merasa tidak dihargai dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Akibatnya, kestabilan perusahaan dapat terganggu sehingga performanya menjadi lebih buruk dibandingkan perusahaan lain. Bahkan ada perusahaan yang tidak memberikan gaji karyawan secara tepat waktu. Apabila gaji tidak dibayar oleh perusahaan, maka setiap karyawan memiliki hak untuk melaporkan perusahaan tersebut kepada pihak yang berwenang. Perusahaan yang terlambat membayarkan gaji karyawan akan dikenakan denda. Pengenaan d...