Bukittinggi Sudah Punya Aturan untuk Menyikapi Manusia Pink dan Biru

Bukittinggi Sudah Punya Aturan untuk Menyikapi Manusia Pink dan Biru 

pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Berdasarkan postingan @bukittinggi_24jam dimana dalam postingannya menjelaskan bahwa Bukittinggi adalah Kota Wisata dan Kota Filososfi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun internasional, dimana pengunjung yang datang ke Kota ini ingin mendapatkan keamanan dan kenyamanan sehingga hal yang membuat pengunjung tidak nyaman seperti meminta sumbangan, pemerasan dan harga parkir terlalu mahal sehingga hal tersebut dapat menurunkan minat pengunjung untuk datang lagi ke kota Bukittinggi.

Menanggapi hal ini, Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan "Bukittinggi sudah memiliki aturan untuk menyikapi manusia pink dan biru di simpang tembok, tinggal penegakannya saja, berjalan atau tidak. Pengaturan mengenai masalah manusia pink dan biru ini sudah ada di atur dalam Pasal 8 Perda Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang menjelaskan, setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang," katanya di Bukittinggi pada Minggu, (4/4/2021).  

Diperkuat juga oleh Pasal 16 Perda Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang menyatakan, setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pemukiman atau tempat umum lainnya tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk. 

Serta Pasal 17 huruf a Perda Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang menjelaskan pula bahwa setiap orang atau badan dilarang menjadi gelandangan, anak jalanan, anak punk, pengemis, pengamen, pengelap mobil. 

"Adapun sanksinya adalah administratif dan jika sanksi administratif tidak diindahkan akan berujung pidana sebagaimana dijelaskan pada Pasal 41 Perda Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum," terangnya. 
  
Jadi, harusnya Pemko Bukittinggi  sesegera mungkin mengambil tindakan tegas terhadap pelaku (Manusia Pink dan Biru) yang saat ini juga sedang marak-maraknya penertiban oleh Pemko DKI Jakarta (Manusia Silver). 

"Karna dalam Pasal 43 Perda Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dinyatakan untuk pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah di atas dilakukan oleh Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang yang berkaitan dengan penegakkan Peraturan Daerah," tutupnya.(*)

 



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Viral Video Pedagang Lontong di Padang Protes saat Operasi Yustisi, Riyan sebut Aparat Harus Humanis dan Kedepankan Soft Approach

Gambar
Viral Video Pedagang Lontong di Padang Protes saat Operasi Yustisi, Riyan sebut Aparat Harus Humanis dan Kedepankan Soft Approach Bukittinggi – Terkait beredarnya video di media sosial seorang pedagang lontong protes karena dirazia operasi yustisi di Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar). Cuplikan video yang beredar ini hasil berita tayangan di SCTV Padang. Tampak dalam video adu argumen pedagang lontong dengan pihak kepolisian. Pedagang ini tidak terima dan protes karena disuruh tutup lapak dagangan pada pukul 20.00 WIB. Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, yang juga Kasubid Pemetaan Masalah Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi, Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., meminta kejadian serupa tidak terulang di Sumatera Barat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pendekatan yang seharusnya digunakan aparat  sebaiknya mengutamakan tindakan pencegahan (soft approach) yang mengedepankan prinsip-prinsip humanis hak asasi manu...
Read more »

Hak Keagamaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Kelas II A Bukittinggi

Hak Keagamaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Kelas II A Bukittinggi Oleh : Riyan Permana Putra, S.H., M.H.   Tulisan ini penulis tulis terinspirasi dari adanya seorang warga binaan Lapas Bukittinggi memutuskan menjadi mualaf dengan mengucapkan dua kalimat Syahadat sebagai syarat masuk Islam di Mesjid At Taubah Lapas Bukittinggi pada Bulan Januari 2020 ini. Kebetulan penulis yang tergabung dalam Kantor Hukum Armen Bakar ikut membantu Rudi Anto Simarmata untuk meminta tanda tangan surat pernyataan bahwa saudara telah mengetahui Rudi Anto Simarmata bahwa dia masuk Islam.   Saat penulis meminta tanda tangan tersebut, penulis mendengar langsung dari saudara Rudi Anto Simarmata bahwa dua orang saudaranya telah lebih dulu memeluk agama Islam. Rudi Anto Simarmata (yang telah berumur 40), ia mantap pindah keyakinan dari Kristen ke Islam karena sering mendengarkan indahnya alunan suara azan di mesjid Lapas. Rudi Anto Simarmata mengucapkan dua kalimat Syahadat ya...
Read more »

Sekilas tentang Politik Uang

-Budaya harus bayar tampak telah melanda semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ( Umar Kayam, 19 99), sehingga suara rakyat pun harus dibayar.  Politik uang sudah ada sebelum merdeka,  politik uang selalu menyertai pemilihan kepala desa (pilkades) di Jawa sejak masa sebelum merdeka (Djaja Sapija, 1944).  -Pada titik ini, rakyat selalu menyukai politik uang karena kondisinya masih miskin. Padahal, jumlah rakyat miskin di negeri ini masih sangat besar.  Yang lebih parah, jumlah rakyat yang bermental miskin, meskipun sebetulnya sudah cukup makmur, yang tetap menyukai money politics juga masih besar -Politik uang dan korupsi selalu berkelindan dan tak akan bisa terpisahkan.  -Komitmen kesepakatan menolak politik uang sering dianggap hanya sebatas seremonial bersifat formalitas yang menjadi tradisi menjelang kontestasi demokrasi, sedangkan di baliknya praktik politik uang tetap berlangsung diam-diam. -Perlu diberlakukan hukuman tambahan tidak ...
Read more »

Riyan Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Tanggapi Penurunan Stok Darah di Kota Bukittinggi dan Tegaskan Ketersediaan Darah Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Gambar
Riyan Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Tanggapi Penurunan Stok Darah di Kota Bukittinggi dan Tegaskan Ketersediaan Darah Tanggung Jawab Pemerintah Daerah  pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Selama masa pandemi covid-19, stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Bukittinggi mengalami penurunan drastis. Bahkan, PMI daerah wisata ini hanya mampu memenuhi 800 hingga 900 kantong darah setiap bulan. Ketua PMI Bukittinggi, Chairunnas mengatakan, idealnya kebutuhan darah per bulan itu mencapai 1.500 kantong. Menanggapi hal ini Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan "Sesuai dengan UU Kesehatan No 36 tahun 2009 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah dijelaskan p emerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi p...
Read more »

Terkait Spanduk Turunkan Pemimpin Bukittinggi di Aur Kuning, Riyan Permana Putra Harap Informasi Progres Janji Pemimpin Bukittinggi Menyentuh Grass Root

Gambar
Terkait Spanduk Turunkan Pemimpin Bukittinggi di Aur Kuning, Riyan Permana Putra Harap Informasi Progres Janji Pemimpin Bukittinggi Menyentuh Grass Root Bukittinggi – Terkait beredarnya spanduk turunkan pemimpin Bukittinggi di Aur Kuning Bukittinggi, Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H.,M.H., menanggapi, “Memang telah cukup lama pilkada usai sejak Desember 2019, namun memang masih terlihat turbulensi atau gejolak dan guncangan di Bukittinggi, spanduk ini adalah salah satu gejolak lanjutan. Dalam spanduk itu jelas ada pertanyaan tentang janji kepada pedagang dan janji berkaitan dengan Perwako 40/41. Sebenarnya sederhana, kalo tidak ingin ada turbulensi di Bukittinggi, pemimpin cuma harus menepati janji. Jangan menjadi king of lip service, kita berharap pemimpin Bukittinggi segera menunaikan janji-janji manis saat kampanye seperti janji pencabutan Perwako 40/41, dan lain-lain. Sehingga program-program ya...
Read more »

Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Gunung Singgalang, Ketua PPKHI Bukittinggi Ajak Lestarikan Taxus Sumatrana

Gambar
Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Gunung Singgalang, Ketua PPKHI Bukittinggi Ajak Lestarikan Taxus Sumatrana  pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi dan juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H. memperingati hari lingkungan hidup sedunia di Gunung Singgalang. Dalam siaran persnya kepada wartawan ia mengatakan bahwa "Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni menjadi momen publik khususnya anak muda minang berkontribusi positif untuk Bumi, khusus di Ranah Minang bisa dengan membantu, melestarikan, serta mensosialisasikan manfaat dan khasiat Taxus Sumatrana kepada dunia," katanya pada Sabtu, (5/6/2021).  "Saya sangat bersyukur pada saat ini, dapat melihat dan mencicipi langsung tanaman langka ini yang kaya manfaat ini. Taxus Sumatrana ini hanya bisa tumbuh di daerah yang lembab, di ketinggian 1800 mdpl, ti...
Read more »

Tewasnya Dua Pekerja Galian Drainase di Bukittinggi, Momentum untuk Membenahi Seluruh Kinerja Proyek di Kota Bung Hatta

Gambar
Tewasnya Dua Pekerja Galian Drainase di Bukittinggi, Momentum untuk Membenahi   Seluruh Kinerja Proyek di Kota Bung Hatta   Bukittinggi - Media online mengabarkan kabar duka, yakni dua pekerja galian drainase di kawasan Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang tewas tertimbun runtuhan tembok dari galian yang ia kerjakan, Senin (08/11/2021). Menanggapi hal ini Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi yang juga merupakan salah satu Dewan Penasehat Persatuan Keluarga Pasaman Bukittinggi (PKAPAS Saiyo Tuah Basamo Bukittinggi) menyatakan turut berduka cita yang mendalam atas kejadian tewasnya pekerja proyek yang salah satunya berasal dari Pasaman ini. "Innalillahi wa innailahi rojiun, kami sebagai anak Kampuang Malayu Pasaman turut berduka cinta yang mendalam atas kejadian tewasnya pekerja proyek yang salah satunya berasal dari Pasaman ini," katanya kepada media di Bukittinggi, pada ...
Read more »

Membela Anak Sawahlunto yang Berhadapan dengan Hukum

Membela Anak Sawahlunto yang Berhadapan dengan Hukum Oleh: Riyan Permana Putra, S.H.,M.H. Tulisan ini penulis tulis terinspirasi saat mengikuti kasus anak Sawahlunto yang berhadapan dengan hukum. Selain itu tulisan ini juga penulis tulis untuk melaksanakan Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak yang mewajibkan anggota masyarakat untuk turut serta mewujudkan perlindungan terhadap anak. Terkait kasus anak Sawahlunto ini, Pasal yang dituduhkan pada anak Sawahlunto yang berhadapan dengan hukum adalah Pasal 363 KUHP karena jaksa menduga anak tersebut melakukan pencurian dengan pemberatan, bisa kita lihat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih serta adalah Pasal 363 ayat (1) ke-5 Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat ataudengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Pada tahun 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya kenaikan jumlah kasus anak berhadapan deng...
Read more »

Hal Penting dalam Isu Perempuan

Pemaknaan wanita dan perempuan secara berbeda tidak terlepas dari pengaruh feodal dan sistem patriakis yang sudah menjadi sejarah. Aktivis perempuan menolak kata wanita karena dalam etimologi Jawa, wanita berasal dari frasa wani ditoto yang berarti berani diatur. Kata  wanita dimaknai berdasarkan pada sifat dasar wanita yang cenderung tunduk dan patuh pada lelaki sesuai dengan perkembangan budaya di tanah Jawa pada masa tersebut. Sementara itu menurut bahasa Sanskerta,  kata perempuan muncul dari  kata per + empu + an. Per memiliki arti makhluk dan Empu berarti mulia, tuan, atau mahir. Dengan demikian perempuan dimaknai sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan atau kemampuan. Jadi, secara etimologis, perempuan dapat dikatakan sebagai seseorang yang memiliki penuh tubuhnya dan dia menjadi tuan atas dirinya sendiri. Berbeda halnya dengan wanita yang memang memasrahkan dirinya pada kaum lelaki. Indonesia sebagai negara yang turut menyepakati Suistainable Development Goals ...
Read more »

Ketua PPKHI Kota Bukittinggi Luncurkan E-Lawyer for City (Akses Pelayanan Hukum Secara Digital Semakin Mudah di Bukittinggi)

Gambar
Ketua PPKHI Kota Bukittinggi Luncurkan E-Lawyer for City (Akses Pelayanan Hukum Secara Digital Semakin Mudah di Bukittinggi) pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Riyan Permana Putra, S.H., M.H., yang juga merupakan Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, mengungkapkan saat ini keberadaan internet menjadi vital sebagai satu pendekatan inovasi akses pelayanan bantuan hukum, ia menginisiasi elektronik lawyer (e-lawyer) for city.  "Perkembangan teknologi tidak hanya berdampak positif terhadap profesi hukum tapi juga masyarakat luas dalam mengakses bantuan hukum," ujar Riyan di Bukittinggi pada Jumat (26/3/2021). Karna selain untuk bekerja, publik juga menggunakan internet sebagai sarana komunikasi dan interaksi sosial. Terlebih saat ini internet mudah diakses melalui smartphone yang bisa dibawa ke manapun. Konsep lain dari society 5.0 adalah menjadikan akses internet sebagai media untuk memindahkan apa yang ada ...
Read more »