PENYERANGAN KANTOR PWI Payakumbuh-Limapuluh Kota : Riyan Ketua PPKHI Kota Bukittinggi Kutuk Perusakan Kantor PWI Payakumbuh-Lima Puluh Kota

PENYERANGAN KANTOR PWI Payakumbuh-Limapuluh Kota

Riyan Ketua PPKHI Kota Bukittinggi Kutuk Perusakan Kantor PWI Payakumbuh-Limapuluh Kota

Bukittinggi (PengacaraBukittinggi) – Riyan Permana Putra, S.H.,M.H. Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi mengutuk dan mengecam  keras aksi sekelompok orang tak dikenal (OTK) yang menyerang Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Payakumbuh – Limapuluh Kota. Bukan hanya itu, kelompok OTK tersebut juga membuat kantor PWI pada ruang bagian belakang telah dirusak dengan cara ditimbuni dengan pasir kerekel dan rumput.

Kecaman itu disampaikan oleh Riyan Permana Putra, S.H.,M.H. yang juga merupakan Ketua Bidang Advokasi Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Kota Bukittinggi. Riyan juga meminta polisi mengusut tuntas dan segera menangkap pelaku aksi  tersebut. "Kami percayakan kepada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan menangkap pelaku perusakan tersebut. Kami optimis polisi bisa segera menangkap pelakunya. Karena selain melanggar UU Pers, pelaku juga melanggar Pasal 406 KUHP tentang Perusakan," tegas Riyan, Jumat (30/10/2020).

Menurut Riyan, tindakan sekelompok OTK yang merusak kantor PWI tersebut, merupakan aksi bar-bar dan tidak bisa dibiarkan. “Padahal pelopor pers Republik lahir dari bumi minang, kita sebut saja Adinegoro dan Rohana Kudus yang sama-sama pelopor jurnalistik ternama. Serta Indonesia adalah negara yang berdasar hukum (rechtsstaat) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Tidak bisa bertindak semena-mena. Perusakan kantor wartawan adalah preseden buruk di era yang mengagungkan kebebasan pers, sekaligus bukti minimnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Harusnya masyarakat sudah tahu, siapa pun yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media massa bisa melakukan hak jawab, bukan melakukan perusakan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, telah terjadinya aksi perusakan terhadap kantor PWI yang berkantor di komplek eks kantor Dinas Pertanian Pemko Payakumbuh dan eks kantor Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota yang berada di Jalan Ade Irma Suriani Kota Payakumbuh itu, diserang segerombolan OTK. Aksi perusakan kantor PWI tersebut diketahui terjadi saat salah seorang anggota sekaligus pengurus PWI Cabang Payakumbuh-Limapuluh Kota, Nahar Sago, datang ke kantor PWI tersebut, Kamis (29/10/2020) sekira pukul 09.000 WIB. "Kami tidak bisa menerima perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang ini. Oleh karena itu, kami secara tegas meminta aparat kepolisian untuk mengusut dan menangkap pelaku aksi penyerangan terhadap kantor PWI Payakumbuh-Limapuluh Kota" tegas Riyan yang juga merupakan Kasubid Pemetaan Masalah Pokdar Kamtibnas Kota Bukittinggi ini.(*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Riyan : Kelok 9 Butuh Satgas Pengawas Jembatan ala Golden Gate

Riyan : Kelok 9 Butuh Satgas Pengawas Jembatan ala Golden Gate  Sebagaimana kita ketahui telah ada seorang warga yang jatuh di Kelok 9, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatra Barat (Sumbar), Minggu (25/10/2020) ia ditemukan meninggal dunia dengan diduga sengaja melakukan bunuh diri lantaran persoalan ekonomi. Kelok 9 membutuhkan Satuan Tugas (satgas) pengawas jembatan. Jangan sampai Kelok 9 berubah menjadi Hutan Aokigahara di Jepang. Hutan Aokigahara adalah tempat bunuh diri yang paling banyak menelan korban di Jepang dan nomor dua di dunia setelah jembatan Golden Gate di Amerika Serikat. Golden Gate selesai dibangun pada tahun 1937. Golden Gate ini merupakan jembatan gantung tertinggi dan terpanjang di dunia. Tak jauh berbeda dengan Kelok 9 juga menjadi landmark Sumbar dan simbol Kabupaten Lima Puluh Kota, Golden Gate pun demikian ia juga menjadi landmark Amerika Serikat dan simbol San Francisco. Namun ada yang berbeda, Golden Gate telah visioner dengan memiliki satgas pengawas jembata...
Read more »

Riyan : Jangan ada Intimidasi di Alek Gadang Pilkada Badunsanak Kota Bukittinggi

Riyan : Jangan ada Intimidasi di Alek Gadang Pilkada Badunsanak Kota Bukittinggi  Tindakan mengintimidasi tersebut bisa dipidana PengacaraBukittinggi, Bukittinggi -- Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyerukan agar tidak ada intimidasi dalam alek gadang Pilkada Badunsanak di Bukittinggi, Senin (19/10). Pasalnya, tindakan intimidasi tersebut bisa dipidana sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. "Kami mengimbau semua pihak tidak boleh melakukan tindakan intimidatif karena hal tersebut sudah merupakan tindak pidana," ujar Riyan ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (19/10). Larangan tersebut diatur dalam Pasal 531 UU Pemilu yang menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara atau menggagalkan pemungut...
Read more »

Berkaca pada Sidang Habib Rizieq Shihab, Ketua PPKHI Bukittinggi Ungkap Jalan Tengah Sidang Peradilan Pidana Online

Gambar
Berkaca pada Sidang Habib Rizieq Shihab, Ketua PPKHI Bukittinggi Ungkap Jalan Tengah Sidang Peradilan Pidana Online pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Kita terus menyimak perkembangan peradilan Habib Rizieq Shihab (HRS) yang mana kali ini kembali menjalani sidang kasus kerumunan Petamburan di PN Jaktim. Dalam sidang itu, Habib Rizieq Shihab sempat beradu argumen dengan hakim dan jaksa. Habib Rizieq menolak sidang secara online. Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan, "Memang perdebatan antara apakah peradilan pidana secara online (daring) yang diselenggarakan melalui teleconference (konferensi video) diperbolehkan atau tidak masih terus berlangsung hingga saat ini," ujarnya di Bukittinggi pada Sabtu (20/3/2021). Alumni Universitas Indonesia ini juga mengungkapkan memang banyak pengacara menyangsikan pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online.  "Dikar...
Read more »

Ketua PPKHI Kota Bukittinggi Luncurkan E-Lawyer for City (Akses Pelayanan Hukum Secara Digital Semakin Mudah di Bukittinggi)

Gambar
Ketua PPKHI Kota Bukittinggi Luncurkan E-Lawyer for City (Akses Pelayanan Hukum Secara Digital Semakin Mudah di Bukittinggi) pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Riyan Permana Putra, S.H., M.H., yang juga merupakan Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, mengungkapkan saat ini keberadaan internet menjadi vital sebagai satu pendekatan inovasi akses pelayanan bantuan hukum, ia menginisiasi elektronik lawyer (e-lawyer) for city.  "Perkembangan teknologi tidak hanya berdampak positif terhadap profesi hukum tapi juga masyarakat luas dalam mengakses bantuan hukum," ujar Riyan di Bukittinggi pada Jumat (26/3/2021). Karna selain untuk bekerja, publik juga menggunakan internet sebagai sarana komunikasi dan interaksi sosial. Terlebih saat ini internet mudah diakses melalui smartphone yang bisa dibawa ke manapun. Konsep lain dari society 5.0 adalah menjadikan akses internet sebagai media untuk memindahkan apa yang ada ...
Read more »

Wakil Walikota Bukittinggi Pertanyakan Legal Standing Pengacara yang akan Menggugat Jika Perwako 40/41 Dicabut

Gambar
Wakil Walikota Bukittinggi Pertanyakan Legal Standing Pengacara yang akan Menggugat Jika Perwako 40/41 Dicabut pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Terkait akan ada praktisi hukum yang akan menggugat ke PTUN jika  Perwako 40/41 dicabut, Wakil Walikota Marfendi hanya menanggapi dengan kalimat singkat. Alasannya apa, legal standingnya apa, KTP Bukittinggi kah dia, terkena imbas apakah dia, kerugian apakah yang diderita pengacara itu, sebut Marfendi melalui telepon selulernya, sebagaimana dilansir dari semangatnews.com dalam judul berita Pemko Bukittinggi Bisa di PTUN kan Manakala Perwako 40-41 Dicabut.  Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., pun menanggapi serius terkait ini memang harus jelas legal standingnya dalam mengajukan gugatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 tahun 1986 ...
Read more »

Memperoleh Hak Asuh Anak Hasil Nikah Siri di Kota Bukittinggi

Gambar
Memperoleh Hak Asuh Anak Hasil Nikah Siri di Kota Bukittinggi   oleh: Riyan Permana Putra, S.H., M.H. (Ketua DPC Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukittinggi) Untuk hak asuh anak hasil nikah siri ini, pertama-tama kami menyarankan agar masalah dalam keluarga tentu wajib diselesaikan terlebih dahulu dengan cara non litigasi atau cara musyawarah antara Ibu dan si ayah dan keluarganya. Ibu dapat meminta anak kepada ayah si anak dan keluarganya dengan cara kekeluargaan sambil menjelaskan bahwa ibulah yang paling berhak atas pengasuhan anak tersebut. Jika tidak berhasil, Ibu dapat menempuh upaya litigasi ke pengadilan untuk mengesahkan asal-usul anak bahwa memang ibulah yang melahirkan dan berhak untuk mengasuhnya. Cara lainnya adalah dengan meminta bantuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi. Adapun uraian dasar hukum hak asuh anak di bawah umur tetap jatuh kepada ibuny...
Read more »

Riyan : Untuk Merebut Hati Pelanggan, Dunia Kuliner dan Perdagangan Bukittinggi Harus Menyesuaikan dengan Perda Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru

Gambar
Riyan : Untuk Merebut Hati Pelanggan, Dunia Kuliner dan Perdagangan Bukittinggi Harus Menyesuaikan dengan Perda Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan, "Dalam upaya merebut hati pelanggan di saat pandemi covid-19 dunia kuliner dan perdagangan Bukittinggi harus dapat beradaptasi menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat (Perda Sumbar) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)," ungkapnya di Bukittinggi pada Jumat (8/1). Adapun yang harus dipahami para penyelenggara kuliner dan perdagangan di Bukittinggi di masa pandemi ini menurut Riyan adalah aturan dalam pada Pasal 58 dalam Perda Sumbar Nomor 6 Tahun 2020 tentang AKB, yang menyatakan setiap industri dan usaha perdagangan wajib melakukan penyesuaian layanan dan kegiatan dalam pelaksa...
Read more »

Setelah Dilantik Ketua Pengadilan Tinggi Padang, PPKHI Buka Kembali Pendaftaran Pelantikan Advokat

Gambar
Setelah Dilantik Ketua Pengadilan Tinggi Padang, PPKHI Buka Kembali Pendaftaran Pelantikan Advokat pengacarabukittinggi.blogspot.com, Padang – Ketua Pengadilan Tinggi Padang melantik dan mengambil sumpah advokat yang siap melaksanakan tugasnya sebagai pembela masyarakat. Advokat yang diambil sumpah dan janji tersebut kini mereka resmi untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat. Ketua Pengadilan Tinggi Padang Dr. H. Amril, S.H., M.Hum., usai memimpin pelantikan dan dalam sambutannya berpesan agar mereka memenuhi janjinya untuk mengikuti alur administrasi perkara dengan ketentuan yang baru, yang berbasis digital. "Saya atas nama ketua pengadilan tinggi Padang mengucapkan selamat kepada Advokat PPKHI yang baru dilantik dan ingat akan sumpah janjinya untuk bisa dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Semua harus bisa melaksanakannya melalui perangkat elektronik selama masa pandemik ini guna menghindari penyebab virus covid-19, sehingga...
Read more »

Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. ajak Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Bergabung menjadi Anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI)

Gambar
Ketua  Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. ajak Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia bergabung  menjadi anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi- Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. mengajak pengacara dan konsultan Hukum Indonesia bergabung menjadi anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI). "Bergabung dalam organisasi profesi sangat penting bagi seorang pengacara. Apalagi PPKHI melahirkan sebuah terobosan baru dengan mengadakan asuransi bagi anggotanya dan memberikan kepastian bagi lulusan fakultas hukum untuk menjadi pengacara." Hal itu disampaikan Ketua PPKHI Kota Bukittinggi, di Bukittinggi pada Jumat (8/1/2020). Riyan menerangkan organisasi profesi menekankan kepada pengacara dan konsultan hukum agar profesio...
Read more »

Paradoks Pernyataan RA Pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat dan Jalan Panjang Proses PAW Legislator

Gambar
Paradoks Pernyataan RA Pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat dan Jalan Panjang Proses PAW Legislator  Bukittinggi - Sebagaimana dilansir dari scientia.id, Pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat berinisial RA menyampaikan jika yang bersangkutan (Ketua DPRD Bukittinggi) merasa tidak puas atau beranggapan salah atas keluarnya SK penggantian Ketua DPRD, RA mempersilakan menggugat ke pusat. “Silakan gugat ke pusat kalau merasa tidak senang dan merasa SK itu salah. Tapi ingat, SK itu ditandatangani orang DPP Gerindra,”  ujarnya kepada wartawan di Bukittinggi, Jumat (27/8/2021). Namun setelah itu RA mengatakan, sebaiknya SK pergantian ketua DPRD diterima dan ditindaklanjuti sebagai mestinya, jika tidak ada ancaman PAW. RA pun sempat menyinggung penghasilan, kenyamanan bekerja antara Ketua DPRD dan anggota. “Ikuti perintah, maksud dan tujuan SK tersebut. Tepatnya legowo atau terima sajalah. Jika tidak, bisa jadi akan berakibat sanksi PAW,” tega...
Read more »