Riyan Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukittinggi Sosialisasikan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Berbasis Lapau

Riyan Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukittinggi Sosialisasikan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Berbasis Lapau

pengacarabukittinggi.blogspot.com, Agam - Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. hari ini, Senin (16/11) melakukan pengabdian masyarakat dengan mensosialisasi Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru (Perda AKB) berbasis lapau di Tarusan Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ketua PPKHI Kota Bukittinggi menggalakkan sosialiasi Perda AKB berbasis lapau karna sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Sosialisasi ini dilakukan karna Perda AKB memiliki sanksi bagi pelanggar protokol covid-19, oleh karna itu perlu diketahui seluruh warga. Tujuannya tak lain untuk menekan pertumbuhan kasus covid-19 di Sumbar. Dan muncul kesadaran mematuhi protokol kesehatan melalui lapau sadar hukum.

"Kami dari PPKHI tergerak melakukan sosialisasi Perda AKB berbasis lapau untuk mensukseskan program pemerintah, membangkitkan kembali ekonomi serta wisata Bukittinggi dan Agam dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kami juga menjelaskan kepada masyarakat bahwa ada sanksi tegas bagi para pelanggar protokol kesehatan. Tujuan kami ingin memutus mata rantai penularan covid-19 di Ranah Minang," kata Riyan di Tarusan Kamang, Agam.

Riyan mensosialisasikan Perda AKB di Tarusan Kamang dengan berdialog dengan warga untuk memberitahukan pentingnya mendisiplinkan diri dengan protokol kesehatan. Supaya tidak ada lagi korban penularan covid-19 yang angkanya sudah mencapai 17 ribu jiwa di Sumatera Barat.

"PPKHI Kota Bukittinggi berharap warga yang berwisata di Bukittinggi dan Agam agar terus menaati protokol kesehatan supaya aktivitas masyarakat tetap berlangsung di tengah pandemi sehingga aktivitas perekonomian dan wisata pun dapat bangkit kembali pasca terpuruk sejak pandemi corona," ujarnya.

Inti dari sosialisasi yang dilakukan Ketua PPKHI Kota Bukittinggi adalah mengingatkan bahwa Perda AKB memuat butiran sanksi jika tidak mematuhi protokol kesehatan. Mulai dari sanksi teguran, denda paling banyak Rp 250 ribu sampai sanksi kurungan. "Dan pentingnya sosialisasi Perda AKB berbasis kearifan lokal di mana warga Sumatera Barat dalam tradisinya menyukai lapau sebagai tempat bersosialisasi. Serta memberitahukan kepada para pelaku usaha bahwa pelanggaran terhadap Perda AKB diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 15 juta," ujar Riyan.

Komentar

  1. KISAH CERITA SAYA SEBAGAI NAPI TELAH DI VONIS BEBAS,
    BERKAT BANTUAN BPK Dr. H. Haswandi ,SH.,SE.,M.Hum BELIAU SELAKU PANITERA MUDA DI KANTOR MAHKAMAH AGUNG (M.A) DAN TERNYATA BELIAU BISA MENJEMBATANGI KEJAJARAN PA & PN PROVINSI.

    Assalamu'alaikum sedikit saya ingin berbagi cerita kepada sdr/i , saya adalah salah satu NAPI yang terdakwah dengan penganiayaan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 2 Tahun 8 bulan penjara, singkat cerita sewaktu saya di jengut dari salah satu anggota keluarga saya yang tinggal di jakarta, kebetulan dia tetangga dengan salah satu anggota panitera muda perdata M.A, dan keluarga saya itu pernah cerita kepada panitera muda M.A tentang masalah yang saya alami skrg, tentang pasal 351 KUHP, sampai sampai berkas saya di banding langsun ke jakarta, tapi alhamdulillah keluarga saya itu memberikan no hp dinas bpk Dr. H. Haswandi ,SH.,SE.,M.Hum Beliau selaku panitera muda perdata di kantor M.A pusat, dan saya memberanikan diri call beliau dan meminta tolong sama beliau dan saya juga menjelas'kan masalah saya, dan alhamdulillah beliau siap membantu saya setelah saya curhat masalah kasus yang saya alami, alhamdulillah beliau betul betul membantu saya untuk di vonis dan alhamdulillah berkat bantuan beliau saya langsun di vonis bebas dan tidak terbukti bersalah, alhamdulillah berkat bantuan bpk Dr. H. Haswandi ,SH.,SE.,M.Hum beliau selaku ketua panitera muda perdata di kantor Mahkamah Agung R.I no hp bpk Dr. H. Haswandi ,SH.,SE.,M.Hum 0823-5240-6469 Bagi teman atau keluarga teman yang lagi terkenah musibah kriminal, kalau belum ada realisasi masalah berkas anda silah'kan hub bpk Dr. H. Haswandi ,SH.,SE.,M.Hum semoga beliau bisa bantu anda. Wassalam.....

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. ajak Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Bergabung menjadi Anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI)

Lahirnya Tokoh Muda Penuh Integritas dan Idealisme di Kota Bukittinggi

Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Dipercaya menjadi Pengurus DPD Bapera Sumatera Barat

Riyan Ketua PPKHI Bukittinggi Tanggapi Keinginan PSI Sumatera Barat yang Ingin Menjadi Oposisi di Sumatera Barat. Seharusnya Pola Hubungan Kerja Antara Partai Politik di DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam Fatsun Demokrasi Indonesia adalah Sejajar, Seirama, dan Selaras

Berapa Lama Waktu dan Biaya yang Dibutuhkan saat Mengurus Cerai di Bukittinggi?

FPII Korwil Bukittinggi - Agam Gelar Buka Bersama dan Konsolidasi

Ketua PPKHI Bukittinggi Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-4 kepada LAKATAS dan Ungkap Peran Penting LAKATAS sebagai Civil Society

Salah Satu Dugaan Epicentrum Masalah Proyek di Jalan Perintis Kemerdekaan Bukittinggi

Perlunya Penguatan Alutista Maritim Pasca Tenggelamnya Kapal Selam Nanggala 402

Riyan Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Tanggapi Penurunan Stok Darah di Kota Bukittinggi dan Tegaskan Ketersediaan Darah Tanggung Jawab Pemerintah Daerah