Riyan: Kontestan Pilkada yang Tak Puas Bisa Mengajukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi

Riyan: Kontestan Pilkada yang Tak Puas Bisa Mengajukan Gugatan ke Mahkmah Konstitusi 


pengacarabukittinggi.blogspot.com, Bukittinggi - Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi  dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengatakan bahwa bagi kontestan yang tidak puas dengan hasil penghitungan suara, mereka bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Hal itu sesuai dengan Lampiran V Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota," ujar Kepala Sub Bidang Pemetaan Masalah Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi ini.

Ia juga memaparkan, peraturan ini adalah turunan dari undang-undang terkait hal tersebut. "Untuk pemilihan gubernur, provinsi dengan penduduk kurang dari 2 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah," kata Riyan yang juga merupakan Ketua Advokasi Forum Pers Independen (FPII) Indonesia Bukittinggi-Agam ini. 

Lalu, lanjut Riyan, yang juga Wakil Sekretaris Laskar Merah Putih Kota Bukittinggi, provinsi dengan jumlah penduduk 2-6 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah.

"Provinsi dengan jumlah penduduk 6-12 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah," ungkap alumni Magister Hukum Universitas Pancasila ini.

Kemudian, masih tentang gubernur, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah.

"Untuk pemilihan bupati/wali kota, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah," paparnya.

Selanjutnya, terkait kabupaten/kota, yakni dengan jumlah penduduk 250 ribu-500 ribu jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah.

"Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 500 ribu-1 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah," tuturnya.

Yang terakhir, soal pemilihan bupati/wali kota, ialah kabupaten/kota dengan jumlah lebih dari 1 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah.

"Bila selisih suara di luar rentang perhitungan di atas, maka dipastikan MK tidak akan menerima permohonan tersebut. Adapun kecurangan pemilu, diselesaikan lewat jalur non-MK, seperti Bawaslu, DKPP, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau pidana," urai Riyan.(*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Riyan : Jangan ada Intimidasi di Alek Gadang Pilkada Badunsanak Kota Bukittinggi

Riyan : Jangan ada Intimidasi di Alek Gadang Pilkada Badunsanak Kota Bukittinggi  Tindakan mengintimidasi tersebut bisa dipidana PengacaraBukittinggi, Bukittinggi -- Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyerukan agar tidak ada intimidasi dalam alek gadang Pilkada Badunsanak di Bukittinggi, Senin (19/10). Pasalnya, tindakan intimidasi tersebut bisa dipidana sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. "Kami mengimbau semua pihak tidak boleh melakukan tindakan intimidatif karena hal tersebut sudah merupakan tindak pidana," ujar Riyan ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (19/10). Larangan tersebut diatur dalam Pasal 531 UU Pemilu yang menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara atau menggagalkan pemungut...
Read more »

Apa Bedanya Alfamart, Indomaret dan Niagara?

Bung Hatta akan menangis Melihat terseok-seoknya koperasi Tak kecuali di kampung halamannya Tapi Bung Hatta tetap bisa sedikit tersedu-sedu Mini market memang tak begitu massif di kampungnya Tetapi tetap saja Mini market karya orang-orang kaya di kampung Berdiri megah di Bukittinggi Sama saja menurut saya Mini market Alfamart atau Indomaret Apa bedanya dengan Budiman dan Niagara? Jika memang ingin beda Coba pemilik Budiman dan Niagara lakukanlah aksi CSR ke kampung Aksi CSR apakah sudah pernah Hei anak muda Tanyakanlah ke minimarket-mini market lainnya Seperti Aslam Tetap saja mati itu pedagang-pedagang kecil Kalah dengan pemodal-pemodal besar yang orang kampungnya juga itu Lalu apa yang harus kita lakukan Mudahkan aliran modal Berinovasilah dan berkaryalah
Read more »

Riyan : Kelok 9 Butuh Satgas Pengawas Jembatan ala Golden Gate

Riyan : Kelok 9 Butuh Satgas Pengawas Jembatan ala Golden Gate  Sebagaimana kita ketahui telah ada seorang warga yang jatuh di Kelok 9, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatra Barat (Sumbar), Minggu (25/10/2020) ia ditemukan meninggal dunia dengan diduga sengaja melakukan bunuh diri lantaran persoalan ekonomi. Kelok 9 membutuhkan Satuan Tugas (satgas) pengawas jembatan. Jangan sampai Kelok 9 berubah menjadi Hutan Aokigahara di Jepang. Hutan Aokigahara adalah tempat bunuh diri yang paling banyak menelan korban di Jepang dan nomor dua di dunia setelah jembatan Golden Gate di Amerika Serikat. Golden Gate selesai dibangun pada tahun 1937. Golden Gate ini merupakan jembatan gantung tertinggi dan terpanjang di dunia. Tak jauh berbeda dengan Kelok 9 juga menjadi landmark Sumbar dan simbol Kabupaten Lima Puluh Kota, Golden Gate pun demikian ia juga menjadi landmark Amerika Serikat dan simbol San Francisco. Namun ada yang berbeda, Golden Gate telah visioner dengan memiliki satgas pengawas jembata...
Read more »

Kantor Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H., & Rekan serta Kantor DPC Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Telah Dibuka di Jalan Sutan Sjahrir Kota Bukittinggi

Gambar
Kantor Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H., serta Kantor DPC Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Telah Dibuka di Jalan Sutan Sjahrir Kota Bukittinggi   pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi – Kantor Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H. & Rekan serta  Kantor DPC Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi di buka Januari 2021 ini, bertempat di Jalan Sutan Sjahrir Nomor 23, diseberang Free N Style, tak jauh dari Budiman Swalayan Tarok, Kota Bukittinggi.  Dalam kesempatan itu Riyan mengucapkan rasa syukur pada Allah SWT dan terimakasih atas dukungan doanya dari para sahabat dan pengacara senior Kota Bukittinggi, terhadap pendidikan dan bimbingannya selama ini, wabilkhusus  Riano Muherman serta Direktur Armen Bakar Law Firm karena Januari 2021 ini, telah dilaksanakannya pembukaan kantor hukum bertempat di Jalan Sutan Sjahrir, Kota Bukittinggi. Advokat senior Bukitt...
Read more »

Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. ajak Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Bergabung menjadi Anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI)

Gambar
Ketua  Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. ajak Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia bergabung  menjadi anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi- Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. mengajak pengacara dan konsultan Hukum Indonesia bergabung menjadi anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI). "Bergabung dalam organisasi profesi sangat penting bagi seorang pengacara. Apalagi PPKHI melahirkan sebuah terobosan baru dengan mengadakan asuransi bagi anggotanya dan memberikan kepastian bagi lulusan fakultas hukum untuk menjadi pengacara." Hal itu disampaikan Ketua PPKHI Kota Bukittinggi, di Bukittinggi pada Jumat (8/1/2020). Riyan menerangkan organisasi profesi menekankan kepada pengacara dan konsultan hukum agar profesio...
Read more »

Wakil Walikota Bukittinggi Pertanyakan Legal Standing Pengacara yang akan Menggugat Jika Perwako 40/41 Dicabut

Gambar
Wakil Walikota Bukittinggi Pertanyakan Legal Standing Pengacara yang akan Menggugat Jika Perwako 40/41 Dicabut pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Terkait akan ada praktisi hukum yang akan menggugat ke PTUN jika  Perwako 40/41 dicabut, Wakil Walikota Marfendi hanya menanggapi dengan kalimat singkat. Alasannya apa, legal standingnya apa, KTP Bukittinggi kah dia, terkena imbas apakah dia, kerugian apakah yang diderita pengacara itu, sebut Marfendi melalui telepon selulernya, sebagaimana dilansir dari semangatnews.com dalam judul berita Pemko Bukittinggi Bisa di PTUN kan Manakala Perwako 40-41 Dicabut.  Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., pun menanggapi serius terkait ini memang harus jelas legal standingnya dalam mengajukan gugatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 tahun 1986 ...
Read more »

Memperoleh Hak Asuh Anak Hasil Nikah Siri di Kota Bukittinggi

Gambar
Memperoleh Hak Asuh Anak Hasil Nikah Siri di Kota Bukittinggi   oleh: Riyan Permana Putra, S.H., M.H. (Ketua DPC Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukittinggi) Untuk hak asuh anak hasil nikah siri ini, pertama-tama kami menyarankan agar masalah dalam keluarga tentu wajib diselesaikan terlebih dahulu dengan cara non litigasi atau cara musyawarah antara Ibu dan si ayah dan keluarganya. Ibu dapat meminta anak kepada ayah si anak dan keluarganya dengan cara kekeluargaan sambil menjelaskan bahwa ibulah yang paling berhak atas pengasuhan anak tersebut. Jika tidak berhasil, Ibu dapat menempuh upaya litigasi ke pengadilan untuk mengesahkan asal-usul anak bahwa memang ibulah yang melahirkan dan berhak untuk mengasuhnya. Cara lainnya adalah dengan meminta bantuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi. Adapun uraian dasar hukum hak asuh anak di bawah umur tetap jatuh kepada ibuny...
Read more »

Jalan Tengah Polemik Pasa Pabukoan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bukittinggi

Gambar
Jalan Tengah Polemik Pasa Pabukoan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bukittinggi pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Masyarakat RT 03/RW 04 Kelurahan Aua Tajungkang Tangah Sawah atas nama Generasi Muda Jalan Perintis Kemerdekaan menyampaikan keluhannya kepada Anggota DPRD Bukittinggi. Mereka merasa keberatan adanya Pasa Pabukoan di Jalan Perintis Kemerdekaan.  Menanggapi hal ini Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menjelaskan memang jika kita lihat dalam tertib hukumnya, yaitu dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bukittinggi dilarang.  Sangat jelas dijelaskan pada Pasal 15 ayat 1 Perda Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyatakan,  "Bahwa setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum dan atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjuala...
Read more »

FPII Korwil Bukittinggi - Agam Gelar Buka Bersama dan Konsolidasi

Gambar
FPII Korwil Bukittinggi - Agam Gelar Buka Bersama dan Konsolidasi  pengacarabukittinggi.blogspot.com , BUKITTINGGI - Pada Sabtu, 1 Mei 2021, bertempat di Pondok Kawa Berkah, Pulau Gadut, Kabupaten Agam sekitar 5 km dari pusat Kota Bukittinggi Forum Pers Independent Indonesia Korwil Bukittinggi - Agam menggelar buka bersama sekaligus konsolidasi organisasi Vanni Ryan Putra, S.Pd yang merupakan Ketua FPII Korwil Bukittinggi-Agam mengatakan, "Silahturahmi buka bersama FPII ini sekaligus untuk konsolidasi organisasi penyusunan dan penguatan program FPII Korwil Bukittinggi-Agam setahun kedepan," katanya pada Sabtu, (1/5/2021).  "FPII Korwil Bukittinggi-Agam sebagai wadah organisasi wartawan yang ada di Bukittinggi-Agam harus terus berperan untuk kemajuan daerah. Apalagi pers dalam negara demokrasi, pers dinobatkan sebagai pilar keempat demokrasi atau dikenal dengan fourth estate," ungkap Dempy Kurniawan yang merupakan Wakil Ketua FPII Korwil Bukittinggi-Agam....
Read more »

[Profil Riyan Permana Putra] Bawaslu Bukittinggi Putuskan Verifikasi Faktual Ulang Pertama di Indonesia terhadap Bapaslon Independen, Riyan Permana Putra, S.H., M.H. Tim Hukum Bapaslon Walikota dan Wakil Walikota Independen Bukittinggi yang Menangkan Sengketa atas KPU Bukittinggi

Gambar
[Profil Riyan Permana Putra] Bawaslu Bukittinggi Putuskan Verifikasi Faktual Ulang Pertama di Indonesia terhadap Bapaslon Independen, Riyan Permana Putra, S.H., M.H. Tim Hukum Bapaslon Walikota dan Wakil Walikota Independen Bukittinggi yang Menangkan Sengketa atas KPU Bukittinggi  Riyan Permana Putra, S.H.,M.H. bersama Bapaslon Independen Walikota dan Wakil Walikota M. Fadli dan Yon Afrizal di Bawaslu Bukittinggi  Akhir-akhir ini Bukittinggi hangat dengan informasi tentang Pilkada Bukittinggi yang akan dihelat pada 2020 ini. Berita terbaru adalah tentang adanya Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi (Bawaslu Kota Bukittinggi) dengan Nomor Registrasi : 001/PS.REG/13.1375/VIII/2020 yang memutuskan KPU Bukittinggi harus melakukan verifikasi faktual ulang terhadap pendukung Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Independen Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi M. Fadli dan Yon Afrizal. Sesuai putusan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bukittinggi diperintahkan untuk memverifi...
Read more »