Riyan: Kontestan Pilkada yang Tak Puas Bisa Mengajukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi

Riyan: Kontestan Pilkada yang Tak Puas Bisa Mengajukan Gugatan ke Mahkmah Konstitusi 


pengacarabukittinggi.blogspot.com, Bukittinggi - Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi  dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengatakan bahwa bagi kontestan yang tidak puas dengan hasil penghitungan suara, mereka bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Hal itu sesuai dengan Lampiran V Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota," ujar Kepala Sub Bidang Pemetaan Masalah Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi ini.

Ia juga memaparkan, peraturan ini adalah turunan dari undang-undang terkait hal tersebut. "Untuk pemilihan gubernur, provinsi dengan penduduk kurang dari 2 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah," kata Riyan yang juga merupakan Ketua Advokasi Forum Pers Independen (FPII) Indonesia Bukittinggi-Agam ini. 

Lalu, lanjut Riyan, yang juga Wakil Sekretaris Laskar Merah Putih Kota Bukittinggi, provinsi dengan jumlah penduduk 2-6 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah.

"Provinsi dengan jumlah penduduk 6-12 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah," ungkap alumni Magister Hukum Universitas Pancasila ini.

Kemudian, masih tentang gubernur, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah.

"Untuk pemilihan bupati/wali kota, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah," paparnya.

Selanjutnya, terkait kabupaten/kota, yakni dengan jumlah penduduk 250 ribu-500 ribu jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah.

"Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 500 ribu-1 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah," tuturnya.

Yang terakhir, soal pemilihan bupati/wali kota, ialah kabupaten/kota dengan jumlah lebih dari 1 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah.

"Bila selisih suara di luar rentang perhitungan di atas, maka dipastikan MK tidak akan menerima permohonan tersebut. Adapun kecurangan pemilu, diselesaikan lewat jalur non-MK, seperti Bawaslu, DKPP, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau pidana," urai Riyan.(*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Dipercaya menjadi Pengurus DPD Bapera Sumatera Barat

Gambar
Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Dipercaya menjadi Pengurus DPD Bapera Sumatera Barat Padang - Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum (PPKHI) Kota Bukittinggi, Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., kembali dipercaya menjadi pengurus organisasi, yaitu DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Sumatera Barat, yakni sebagai Wakil Sekretaris Bidang Politik dan Ideologi. Riyan yang juga merupakan alumni Universitas Indonesia berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya dan siap melaksanakan tujuan akhir dari Ormas Bapera, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. "Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Dan siap menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Serta berkontribusi sebagai mitra strategis pemerintah namun tetap kritis dan tujuan akhir dari Ormas Bapera, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat," katanya di Bukittinggi, pada Senin, (6/12/2021). Riyan yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bu...
Read more »

Viral Video Pedagang Lontong di Padang Protes saat Operasi Yustisi, Riyan sebut Aparat Harus Humanis dan Kedepankan Soft Approach

Gambar
Viral Video Pedagang Lontong di Padang Protes saat Operasi Yustisi, Riyan sebut Aparat Harus Humanis dan Kedepankan Soft Approach Bukittinggi – Terkait beredarnya video di media sosial seorang pedagang lontong protes karena dirazia operasi yustisi di Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar). Cuplikan video yang beredar ini hasil berita tayangan di SCTV Padang. Tampak dalam video adu argumen pedagang lontong dengan pihak kepolisian. Pedagang ini tidak terima dan protes karena disuruh tutup lapak dagangan pada pukul 20.00 WIB. Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, yang juga Kasubid Pemetaan Masalah Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi, Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., meminta kejadian serupa tidak terulang di Sumatera Barat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pendekatan yang seharusnya digunakan aparat  sebaiknya mengutamakan tindakan pencegahan (soft approach) yang mengedepankan prinsip-prinsip humanis hak asasi manu...
Read more »

Pencemaran Nama Baik terhadap Ir. Mulyadi, Kampanye Hitam Mengancam Pilkada Badunsanak 2020 di Sumatera Barat

Pencemaran Nama Baik terhadap Ir. Mulyadi, Kampanye Hitam Mengancam Pilkada Badunsanak 2020 di Sumatera Barat Oleh: Riyan Permana Putra, S.H., M.H. “Pemilihan umum jangan menjadi tempat pertempuran. Perjuangan kepartaian yang dapat memecah persatuan bangsa Indonesia.” - Ir. Soekarno Saat ini, penggunaan internet berkembang sangat pesat. Terlihat dari jumlah pengguna media sosial di Indonesia semakin bertambah. Tahun ini, menurut riset dari perusahaan media We Are Social yang bekerja sama dengan Hootsuite, menyebut ada 150 juta pengguna media sosial di Indonesia. Jumlah itu naik 20 juta pengguna dibanding hasil riset pada 2018. Masih sama seperti tahun lalu, Facebook menjadi aplikasi media sosial yang paling banyak digemari di Indonesia, dengan penetrasi 81 persen. Angka ini sekaligus mencatat nama Indonesia sebagai negara di Asia Tenggara dengan jumlah pengguna Facebook paling banyak dan keempat di dunia. Tetapi kemajuan Teknologi Informasi justru menjadi pedang bermat...
Read more »

Riyan: Selamat Hari Ibu, Perjuangkan Hak-hak Sosial-Politik Para Ibu Secara Substansial

Gambar
Riyan: Selamat Hari Ibu, Perjuangkan Hak-hak Sosial-Politik Para Ibu Secara Substansial pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Peringatan Hari Ibu (PHI) yang ke 92 tahun di Bukittinggi menurut Riyan Permana Putra, S.H., M.H. yang merupakan Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi terasa sangat spesial karena bertepatan juga dengan ulang tahun Kota Bukittinggi yang ke 236 tahun. Logo Hari Ibu 22 Desember 2020 berwarna merah putih dengan angka 92 dan bertuliskan "Merdeka Melaksanakan Dharma" logo Hari Ibu ini melambangkan semangat nasionalisme perempuan. Dengan adanya PHI Riyan berharap, "Seluruh elemen masyarakat dapat memperjuangkan hak-hak para ibu di berbagai level sosial dan politik secara substansial. Bukan semata-mata aturan tetapi nyata di lapangan karna masih ada diskriminasi sistemik terhadap para ibu," ujarnya.  Perempuan terkenal mengisi ruang-ruang kontribusi dalam merebut kemerdekaan, menyu...
Read more »

Pandemi Belum Berakhir, Nasabah Kredit Macet Bukittinggi harus Dapatkan Bantuan Hukum

Gambar
Pandemi Belum Berakhir, Nasabah Kredit Macet Bukittinggi harus Dapatkan Bantuan Hukum  pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, meminta pemerintah segera menyusun reformasi kebijakan susulan untuk mencegah risiko yang dihadapi perbankan pasca-pandemi 2022. Salah satu risiko tersebut adalah kredit macet atau kredit bermasalah (NPL) yang bisa melonjak hingga dua digit. Menanggapi hal ini, Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi yang juga Direktur LBH Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan kepastian hukum merupakan kehendak dan dambaan setiap orang terutama bagaimana hukum harus berlaku dan diterapkan dalam peristiwa konkret.  “Kantor Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H., dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bukittinggi berkomitmen memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank apabila nasabah bank menghadapi permasalahan dala...
Read more »

Hak Keagamaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Kelas II A Bukittinggi

Hak Keagamaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Kelas II A Bukittinggi Oleh : Riyan Permana Putra, S.H., M.H.   Tulisan ini penulis tulis terinspirasi dari adanya seorang warga binaan Lapas Bukittinggi memutuskan menjadi mualaf dengan mengucapkan dua kalimat Syahadat sebagai syarat masuk Islam di Mesjid At Taubah Lapas Bukittinggi pada Bulan Januari 2020 ini. Kebetulan penulis yang tergabung dalam Kantor Hukum Armen Bakar ikut membantu Rudi Anto Simarmata untuk meminta tanda tangan surat pernyataan bahwa saudara telah mengetahui Rudi Anto Simarmata bahwa dia masuk Islam.   Saat penulis meminta tanda tangan tersebut, penulis mendengar langsung dari saudara Rudi Anto Simarmata bahwa dua orang saudaranya telah lebih dulu memeluk agama Islam. Rudi Anto Simarmata (yang telah berumur 40), ia mantap pindah keyakinan dari Kristen ke Islam karena sering mendengarkan indahnya alunan suara azan di mesjid Lapas. Rudi Anto Simarmata mengucapkan dua kalimat Syahadat ya...
Read more »

Riyan Permana Putra Sebut Aksi Tolak PPKM di Padang Perlu Respon Cepat

Gambar
Riyan Permana Putra Ungkap Jalan Tengah untuk UMKM di Sumatera Barat yang terdampak PPKM Riyan Permana Putra Sebut Aksi Tolak PPKM di Padang Perlu Respon Cepat Dari Pemerintah Daerah Padang - Aksi Kibarkan Bendera Putih di Padang dilakukan dari berbagai pelaku UMKM seperti usaha coffee shop, pegiat seni dan pedagang. Selain mengibarkan bendera putih, mereka menggelar orasi, mengangkat sejumlah spanduk dan menggelar aksi berjalan di kawasan Jamria yang bersebelahan dengan Masjid Raya Sumbar yang dimulai sekitar pukul 16.22 WIB sore kemaren di Simpang Jamria, Kota Padang, (29/7/2021). "Aksi ini kami lakukan untuk menekan pemerintah bahwa pelaku UMKM di segala sektor sedang mengalami masa paceklik karena aturan PPKM. Para pelaku usaha tidak tahan lagi dengan aturan yang berlaku pada PPKM yang membuat pendapatan mereka menurun bahkan tidak sedikit yang gulung tikar. Saat PPKM level 4 ini, kami mulai tidak tahan lagi dengan keadaan. Kami ingin kelonggaran atau solusi dari p...
Read more »

Paradoksal Ketika Presiden Minta Dikritik

Gambar
Paradoksal Ketika Presiden Minta Dikritik Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., mencatat dalam Februari 2021 ini ada dua kali Presiden Joko Widodo menyatakan keterbukaan dirinya untuk dikritik. Pertama, saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020 lewat video, Senin (8/2/2021), Jokowi mengatakan "masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau pun potensi malaadministrasi." Dan kedua, saat memberikan sambutan dalam Hari Pers Nasional, Selasa (9/2/2021), Jokowi mengatakan hal yang kurang lebih sama. Kali ini ditujukan kepada media massa. "Pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers," katanya. Namun, menurut Riyan, pernyataan Presiden Joko Widodo yang mememinta publik tak segan mengkritik pemerintah adalah kontradiktif serta adanya paradoksal dengan apa yang terjadi selama ini. Banyak individu hingga l...
Read more »

Tekanan Yuridis Elektoral Penyebab Perebutan Kursi Ketua Partai Politik di Bukittinggi

Gambar
Tekanan Yuridis Elektoral Penyebab Perebutan Kursi Ketua Partai Politik di Bukittinggi Oleh Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H. "Revolusi Indonesia, bukanlah Revolusi Nasional semata-mata, seperti diciptakan beberapa gelitir orang Indonesia yang maksudnya cuma membela atau merebut kursi buat dirinya saja." - Tan Malaka Kita telah mendengar kabar terjadinya kericuhan dalam pemilihan Ketua DPD salah satu partai besar di Bukittinggi. Dan juga sebelumnya pernah juga menerpa salah satu partai besar lainnya. Dari beberapa peristiwa suksesi partai politik di Kota Bung Hatta terlihat adanya dugaan oligarki. Kita harus segera belajar dan segera mencari solusi dari adanya dugaan oligarki secara  bersama-sama sebelum terlambat untuk kemaslahatan kota. Untuk menjawab dugaan adanya oligarki apa tidak, kita lihat terlebih dahulu terminologi oligarki secara harafiah, yaitu pemerintahan yang dikendalikan oleh “kelompok kecil elit”. Keberadaan elit tersebut berada di pucuk ...
Read more »

Riyan Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukittinggi Sosialisasikan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Berbasis Lapau di Nagari Bayua Danau Maninjau

Gambar
Riyan Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukittinggi Sosialisasikan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Berbasis Lapau di Nagari Bayua Danau Maninjau  pengacarabukittinggi.blogspot.com, Agam - Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. hari ini, Minggu (29/11) melakukan pengabdian masyarakat dengan mensosialisasi Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru (Perda AKB) berbasis lapau di Nagari Bayua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat tak jauh dari Danau Maninjau, tempat legendaris kelahiran Buya Hamka, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Ketua PPKHI Kota Bukittinggi menggalakkan sosialiasi Perda AKB berbasis lapau karna sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Sosialisasi ini dilakukan karna Perda AKB memiliki sanksi bagi pelanggar protokol covid-19, oleh karna itu perlu diketahui seluruh warga. Tujuannya tak lain untuk menekan pertumbuhan kasus covid-19 di Sumbar....
Read more »