Riyan Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Tanggapi Penurunan Stok Darah di Kota Bukittinggi dan Tegaskan Ketersediaan Darah Tanggung Jawab Pemerintah Daerah


Riyan Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Tanggapi Penurunan Stok Darah di Kota Bukittinggi dan Tegaskan Ketersediaan Darah Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 

pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Selama masa pandemi covid-19, stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Bukittinggi mengalami penurunan drastis. Bahkan, PMI daerah wisata ini hanya mampu memenuhi 800 hingga 900 kantong darah setiap bulan. Ketua PMI Bukittinggi, Chairunnas mengatakan, idealnya kebutuhan darah per bulan itu mencapai 1.500 kantong.

Menanggapi hal ini Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan "Sesuai dengan UU Kesehatan No 36 tahun 2009 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah dijelaskan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab hukum terhadap ketersediaan darah," ujarnya di Bukittinggi, Jumat (22/1/2021).

Dan Riyan menyarankan ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bukittinggi untuk pemenuhan layanan darah di Bukitttinggi dibarengi dengan adanya  kontribusi dan pengawasan eksternal yang intensif oleh masyarakat terhadap pelaksanaan UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah serta diperlukan regulasi yang mengatur agar setiap instansi atau institusi di Bukittinggi untuk mendonorkan darah karyawannya secara sukarela dengan berkala.(*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Riyan: Polemik Lembaga Survei di Pilkada Sumatera Barat akan Menemukan Titik Terang Jika ada Laporan Masyarakat dan Dewan Etik yang Netral - Imparsial

Gambar
Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan: Polemik Lembaga Survei di Pilkada Sumatera Barat akan Menemukan Titik Terang Jika ada Laporan Masyarakat dan Dewan Etik yang Netral - mparsial Bukittinggi, Pengacara Bukittinggi - Hasil survei Pilkada Sumatera Barat yang dilakukan oleh Lembaga Poltracking menuai polemik. Seperti dikemukakan oleh Andre Rosiade Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Sumatera Barat (DPD Gerindra Sumbar) yang menyatakan bahwa hasil survei yang dilakukan Poltracking tersebut merupakan lucu-lucuan. Bahkan, anggota DPR RI ini menyebut hasil yang menyatakan Mulyadi-Ali Mukhni itu unggul mutlak dari pesaingnya sampai 49,5 persen sama halnya dengan menonton grup lawak yang sangat lucu. "Bagi kami, hasil survei yang dirilis Poltracking ini tidak usah dianggap serius. Ini diduga hanyalah strategi dari membangun opini, kalau seakan-akan Mulyadi menang Pilgub Sumbar. Te...
Read more »

Wakil Walikota Bukittinggi Pertanyakan Legal Standing Pengacara yang akan Menggugat Jika Perwako 40/41 Dicabut

Gambar
Wakil Walikota Bukittinggi Pertanyakan Legal Standing Pengacara yang akan Menggugat Jika Perwako 40/41 Dicabut pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Terkait akan ada praktisi hukum yang akan menggugat ke PTUN jika  Perwako 40/41 dicabut, Wakil Walikota Marfendi hanya menanggapi dengan kalimat singkat. Alasannya apa, legal standingnya apa, KTP Bukittinggi kah dia, terkena imbas apakah dia, kerugian apakah yang diderita pengacara itu, sebut Marfendi melalui telepon selulernya, sebagaimana dilansir dari semangatnews.com dalam judul berita Pemko Bukittinggi Bisa di PTUN kan Manakala Perwako 40-41 Dicabut.  Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., pun menanggapi serius terkait ini memang harus jelas legal standingnya dalam mengajukan gugatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 tahun 1986 ...
Read more »

Lakatas Bersama Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi Lakukan Aksi Sosial Penggalangan Dana Peduli Bencana Alam

Gambar
Lakatas Bersama Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi Lakukan Aksi Sosial Penggalangan Dana Peduli Bencana Alam pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Bencana alam yang beberapa waktu terakhir ini melanda sebagian tanah air, di Sulawesi Barat dan Kalimatan Selatan mengundang simpati maupun keprihatinan dari semua pihak, tidak terkecuali dari Lakatas Kota Bukittinggi yang juga merupakan Mitra Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi.  Lakatas yang juga merupakan mitra Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi  menggelar aksi sosial penggalangan dana di jalan dan pasar Kota Bukittinggi, pada Rabu (20/1/2021). Ketua Lakatas Kota Bukittinggi, Jhony Prasetya Simabur yang memimpin aksi sosial penggalangan dana peduli bencana yang juga merupakan mitra Pokdar Kambtimbas menerangkan, aksi sosial penggalangan dana ini merupakan bagian dari aksi solidaritas Lakatas Kota Bukittinggi untuk saudara-saudara kita yang ditimpa musibah gempa dan banjir di Sulawesi Barat dan Kalimatan Selata...
Read more »

Ketua PPKHI Bukittinggi Apresiasi Keberhasilan Guguk Bulek Juara Kelurahan Berprestasi 2021

Gambar
Ketua PPKHI Bukittinggi Apresiasi Keberhasilan Guguk Bulek Juara Kelurahan Berprestasi 2021 Bukittinggi , pengacarabukittinggi.blogspot.com - Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., mengucapkan selamat atas keberhasilan Kelurahan Campago Guguk Bulek menjadi kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2021.  "Alhamdulillah akhirnya daerah yang sangat terkenal sebagai pelopor penghasil keripik Sanjai di Ranah Minang, yakni Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) menjadi juara saat mewakili Kota Bukittinggi dalam lomba Kelurahan Berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Kami mengucapkan selamat, semoga Kelurahan Guguk Bulek tak hanya menjadi juara kelurahan terbaik di Sumatera Barat saja tapi juga di Nasional karna berdasar Kajian Hukum PPKHI Bukittinggi, Kelurahan Guguk Bulek termasuk kelurahan yang di dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a Per...
Read more »

Pandemi Marakkan Lagi Pinjaman Online, LBH Bukittinggi Buka Posko Pengaduan Korban Pinjaman Online

Gambar
Pandemi Marakkan Lagi Pinjaman Online, LBH Bukittinggi Buka Posko Pengaduan Korban Pinjaman Online  pengacarabukittinggi.blogspot.com , BUKITTINGGI - Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Bukittinggi (PPKHI) Kota Bukittinggi yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., bersama para korban membuka posko pengaduan pinjaman online (pinjol) pada hari Senin (26/4/2021). Hal ini dilakukan karena marak kembali pelanggaran hukum atas beroperasinya perusahaan pinjol karena masa sulitnya disaat covid-19.  Riyan menjelaskan, “Kasus pinjol sempat mendapatkan pemberitaan yang cukup meluas pada beberapa tahun lalu karena cara-cara penagihan yang tidak patut namun ternyata permasalahan tidak berhenti sampai di situ. Pinjol kembali marak seiring sulitnya kehidupan dimasa pandemi covid-19 ini. Kewajiban membayar pinjaman adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua konsumen/peminjam, namun persoalan-persoalan pelanggaran ...
Read more »

Paradoksal Ketika Presiden Minta Dikritik

Gambar
Paradoksal Ketika Presiden Minta Dikritik Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., mencatat dalam Februari 2021 ini ada dua kali Presiden Joko Widodo menyatakan keterbukaan dirinya untuk dikritik. Pertama, saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020 lewat video, Senin (8/2/2021), Jokowi mengatakan "masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau pun potensi malaadministrasi." Dan kedua, saat memberikan sambutan dalam Hari Pers Nasional, Selasa (9/2/2021), Jokowi mengatakan hal yang kurang lebih sama. Kali ini ditujukan kepada media massa. "Pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers," katanya. Namun, menurut Riyan, pernyataan Presiden Joko Widodo yang mememinta publik tak segan mengkritik pemerintah adalah kontradiktif serta adanya paradoksal dengan apa yang terjadi selama ini. Banyak individu hingga l...
Read more »

Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Dipercaya menjadi Pengurus DPD Bapera Sumatera Barat

Gambar
Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Dipercaya menjadi Pengurus DPD Bapera Sumatera Barat Padang - Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum (PPKHI) Kota Bukittinggi, Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., kembali dipercaya menjadi pengurus organisasi, yaitu DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Sumatera Barat, yakni sebagai Wakil Sekretaris Bidang Politik dan Ideologi. Riyan yang juga merupakan alumni Universitas Indonesia berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya dan siap melaksanakan tujuan akhir dari Ormas Bapera, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. "Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Dan siap menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Serta berkontribusi sebagai mitra strategis pemerintah namun tetap kritis dan tujuan akhir dari Ormas Bapera, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat," katanya di Bukittinggi, pada Senin, (6/12/2021). Riyan yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bu...
Read more »

Lakatas Kembali Bantu Anak Penderita Tumor Mata di Pasaman

Gambar
Lakatas Kembali Bantu Anak Penderita Tumor Mata di Pasaman pengacarabukittinggi.blogspot.com , BUKITTINGGI - Walau Pandemi Covid-19 belum berlalu, tidak mengurangi semangat komunitas sosial Lancar Karna Tabah dan Sabar (Lakatas) untuk tetap turun ke lapangan melaksanakan tugas sosialnya, Minggu (25/4/2021).  Lakatas sebuah komunitas sosial yang juga tergabung dalam Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi dengan dipimpin Bapak Ketua Jhony Prasetya Simabur, kali ini memberikan bantuan kepada Alifka yang baru berusia 3 tahun berdomisili di Lungguak Batu, Kecamata Bonjol, Pasaman Timur. Alifka adalah anak penderita tumor mata yang sudah dideritanya selama setahun yang merupakan anak dari pasangan  Bapak Repianto (38 tahun) dan Marlina (37 tahun) yang bekerja sebagai petani.  Sebelumnya Lakatas telah memberikan bantuan yang langsung diterima oleh pihak keluarga. Kali ini Lakatas kembali memberi bantuan untuk dibawa berobat ke Rumah Sakit M. Jamil Kota Padang.  "Kami...
Read more »

Syeikh Sulaiman ar-Rasuli Penuhi Syarat sebagai Pahlawan Nasional

Gambar
Syeikh Sulaiman ar-Rasuli Penuhi Syarat sebagai Pahlawan Nasional pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi -   Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI)   Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., mengatakan Syeikh Sulaiman ar-Rasuli   (Inyiak Canduang) telah memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. "Dalam kajian hukum PPKHI Kota Bukittinggi Syeikh Sulaiman ar-Rasuli telah memenuhi syarat umum dan khusus sebagai pahlawan nasional yang terdapat dalam Pasal 25 dan Pasal 27 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan," ujar Riyan di Bukittinggi pada Kamis (22/4/2021). Berikut uraian Pasal 25 dan Pasal 27 ayat 2   UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan : -           Pasal 25 UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan, Syeikh Sulaiman ar-Rasuli   adalah WNI atau seseorang yan...
Read more »

Polemik Walikota dan DPRD, Jangan Sampai Berujung Impeachment

Gambar
Polemik Walikota dan DPRD, Jangan Sampai Berujung Impeachment  Bukittinggi - Ada dugaan polemik antara walikota dan DPRD, kita sebagai warga kota tentu tidak ingin melihat hubungan antara walikota dan DPRD ada polemik, apalagi sampai berujung impeachment (pemakzulan) terhadap walikota sebagaimana terjadi pada Bupati Jember. Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., pun berharap bahwa, "Jika ada polemik antara Walikota dan DPRD jangan sampai berujung impeachment seperti yang pernah dialami Bupati Jember pada 2020 silam, karna mekanisme pemberhentian Walikota sesuai UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 79 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemberhentian kepala daerah diberitahukan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD. Berdasar Pasal 149 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki hak pengawasan yang dapat berujung ke...
Read more »