Riyan Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Sebut Peristiwa Sungai Pagu sebagai Alarm Harapan Segeranya Reformasi Kepolisian


Riyan Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Sebut Peristiwa Sungai Pagu sebagai Alarm Harapan Segeranya Reformasi Kepolisian

pengacarabukittinggi.blogspot.com , Solok Selatan - Polsek Sungai Pagu di Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat (Sumbar) didatangi massa yang diduga emosi lantaran salah seorang tersangka meninggal dunia.
Kejadian itu berawal setelah anggota polisi daerah itu melakukan penangkapan terhadap seorang daftar pencarian orang (DPO), dan melakukan penembakan, karena saat penggerebekan terjadi perlawanan.
Lalu ratusan massa mendatangi Polsek Sungai Pagu dan melakukan pelemparan sehingga menyebabkan kaca di sejumlah ruangan di kantor Polsek tersebut pecah dan hancur berantakan. 

Terkait tersangka yang meninggal dunia ini menurut LBH Padang, polisi terlebih dahulu mengarahkan tembakan ke atas atau bawah. Kemudian tembakan tidak boleh juga ke organ vital. Tetapi ke objek tubuh lain seperti kaki atau tangan. Seperti dalam catatan LBH Padang dalam bulan Januari 2021 ini, ada enam kasus penangkapan pelaku kriminal menggunakan senjata api oleh polisi di Sumbar. Lima diantaranya diarahkan ke organ yang hanya untuk melumpuhkan seperti kaki. Hanya satu di Solok Selatan yang ke kepala. Atas pertimbangan dan alasan inilah LBH Padang meminta Komnas HAM untuk turun ke Solok Selatan agar pihak yang merasa dirugikan bisa terpuaskan rasa keadilannya.

Sementara itu Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyebutkan dengan kejadian ini menandakan alarm harapan terhadap agenda reformasi kepolisian di Indonesia pun harus segera kembali berlajut setelah Komjen Listyo Sigit terpilih sebagai Kapolri. Terkait penembakan, Riyan menyatakan harusnya itu sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang menyatakan penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

"Dari kejadian di Sungai Pagu kita masih menyaksikan tindakan polisi yang diduga tidak profesional dan itu jelas menyimpang jauh dari semangat reformasi kepolisian. Pembenahan kepolisian sebenarnya telah dimulai saat dilakukan pemisahan antara Polri dari Tentara Nasional Indonesia sesuai denganTAP MPR No VI Tahun 2000 tentang Pemisahan Polri dari TNI dan TAP MPR No VII Tahun 2000 tentang Peran Polri dan TNI," ungkapnya di Bukittinggi, Jumat (29/01/2021). 

Dan menurut Riyan, "Di era millenial ini, reformasi kepolisian sudah didukung pula oleh Grand Strategi Polri 2005-2025, kepolisian telah membuat cetak biru perjalanannya di masa kini dan yang akan datang yang menekankan pada membangun kepercayaan (trust building), membangun kemitraan (partnership building), dan strive for excellence, yang berbasis pada paradigma baru polisi sipil yang human, protagonis, bermartabat, dan beradab. Harapan kita dalam agenda reformasi kepolisian ini, semoga segera tercipta good police governance, good cyber police, good economy police, dan menguatnya sinergi polisi dengan instansi lintas sektoral baik dalam skala nasional, regional dan global," jelasnya.(*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. ajak Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Bergabung menjadi Anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI)

Gambar
Ketua  Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. ajak Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia bergabung  menjadi anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi- Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. mengajak pengacara dan konsultan Hukum Indonesia bergabung menjadi anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI). "Bergabung dalam organisasi profesi sangat penting bagi seorang pengacara. Apalagi PPKHI melahirkan sebuah terobosan baru dengan mengadakan asuransi bagi anggotanya dan memberikan kepastian bagi lulusan fakultas hukum untuk menjadi pengacara." Hal itu disampaikan Ketua PPKHI Kota Bukittinggi, di Bukittinggi pada Jumat (8/1/2020). Riyan menerangkan organisasi profesi menekankan kepada pengacara dan konsultan hukum agar profesio
Read more »

Lahirnya Tokoh Muda Penuh Integritas dan Idealisme di Kota Bukittinggi

Gambar
  Lahirnya Tokoh Muda Penuh Integritas dan Idealisme di Kota Bukittinggi Bukittinggi - Memasuki era milenial sekarang ini, menimbulkan banyak polemik hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini menjadi pemicu munculnya beragam perkembangan di generasi muda untuk saat ini maupun masa yang akan datang, Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., adalah  salah satu nama yang akhir-akhir ini banyak menjadi narasumber di acara-acara yang berimplementasi untuk menyelesaikan polemik hukum di tengah masyarakat, khususnya Kota Bukittinggi. Ia perintis sekaligus Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bukittinggi serta juga merupakan perintis Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) di Sumatera Barat Syang juga merupakan inisiator agar Bukittinggi segera memiliki Peraturan Daerah (Perda) Bantuan Hukum agar hak seluruh masyarakat kota untuk berkedudukan yang sama dibidang hukum terpenuhi. Baru-baru ini Riyan telah menjadi narasumber dibeberapa tempat dan menanga
Read more »

Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Dipercaya menjadi Pengurus DPD Bapera Sumatera Barat

Gambar
Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Dipercaya menjadi Pengurus DPD Bapera Sumatera Barat Padang - Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum (PPKHI) Kota Bukittinggi, Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., kembali dipercaya menjadi pengurus organisasi, yaitu DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Sumatera Barat, yakni sebagai Wakil Sekretaris Bidang Politik dan Ideologi. Riyan yang juga merupakan alumni Universitas Indonesia berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya dan siap melaksanakan tujuan akhir dari Ormas Bapera, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. "Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Dan siap menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Serta berkontribusi sebagai mitra strategis pemerintah namun tetap kritis dan tujuan akhir dari Ormas Bapera, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat," katanya di Bukittinggi, pada Senin, (6/12/2021). Riyan yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bu
Read more »

Riyan Ketua PPKHI Bukittinggi Tanggapi Keinginan PSI Sumatera Barat yang Ingin Menjadi Oposisi di Sumatera Barat. Seharusnya Pola Hubungan Kerja Antara Partai Politik di DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam Fatsun Demokrasi Indonesia adalah Sejajar, Seirama, dan Selaras

Gambar
Riyan Ketua PPKHI Bukittinggi Tanggapi Keinginan PSI Sumatera Barat yang Ingin Menjadi Oposisi di Sumatera Barat. Seharusnya Pola Hubungan Kerja Antara Partai Politik dengan Pemerintah Daerah dalam Fatsun Demokrasi Indonesia adalah Sejajar, Seirama, dan Selaras  pengacarabukittinggi.blogspot.com - Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi menanggapi keinginan Faldo Maldini, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Barat yang menyatakan bahwa sikap PSI Sumatera Barat adalah oposisi. Dalam media sosialnya, ia menyatakan PSI Sumatera Barat akan menjadi oposisi di Sumatera Barat. Dalam rilisnya di laman facebook Faldo Maldi:  "Sikap Kami (PSI) di Pilkada Sumbar. Oposisi! Komit bersama warga mengintrupsi kebijakan Pemimpin Sumbar selanjutnya. Pemerintah yang baik akan semakin baik jika didampingi oleh pengawasan partai politik yang kuat juga.  Kami harap siapapun yang nan
Read more »

Berapa Lama Waktu dan Biaya yang Dibutuhkan saat Mengurus Cerai di Bukittinggi?

Berapa Lama Waktu dan Biaya yang Dibutuhkan saat Mengurus Cerai di Bukittinggi? Menurut Riyan Permana Putra, S.H. M.H., lama atau tidaknya perkara cerai tergantung pada tingkat kerumitan dalam masalah rumah tangga tersebut. Misalnya saja apakah pihak yang menggugat juga mengajukan gugatan hak asuh dan harta gono-gini atau tidak. Jika hanya gugatan cerai saja pastinya prosesnya lebih cepat dibandingkan cerai dengan tambahan dua gugatan lainnya. Biasanya proses perceraian biasanya memakan waktu 3-6 bulan. Namun semuanya kembali lagi tergantung pada rumit atau tidaknya proses perceraian tersebut. Kalau sudah sama-sama sepakat bercerai dan salah satu pihak tidak hadir dalam perceraian sejak awal, itu akan diputuskan cepat.  UU Perkawinan maupun peraturan pelaksananya juga tidak membatasi secara mutlak jangka waktu pemeriksaan suatu gugatan cerai, kecuali apabila tergugat bertempat kediaman di luar negeri yang mana gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat,
Read more »

FPII Korwil Bukittinggi - Agam Gelar Buka Bersama dan Konsolidasi

Gambar
FPII Korwil Bukittinggi - Agam Gelar Buka Bersama dan Konsolidasi  pengacarabukittinggi.blogspot.com , BUKITTINGGI - Pada Sabtu, 1 Mei 2021, bertempat di Pondok Kawa Berkah, Pulau Gadut, Kabupaten Agam sekitar 5 km dari pusat Kota Bukittinggi Forum Pers Independent Indonesia Korwil Bukittinggi - Agam menggelar buka bersama sekaligus konsolidasi organisasi Vanni Ryan Putra, S.Pd yang merupakan Ketua FPII Korwil Bukittinggi-Agam mengatakan, "Silahturahmi buka bersama FPII ini sekaligus untuk konsolidasi organisasi penyusunan dan penguatan program FPII Korwil Bukittinggi-Agam setahun kedepan," katanya pada Sabtu, (1/5/2021).  "FPII Korwil Bukittinggi-Agam sebagai wadah organisasi wartawan yang ada di Bukittinggi-Agam harus terus berperan untuk kemajuan daerah. Apalagi pers dalam negara demokrasi, pers dinobatkan sebagai pilar keempat demokrasi atau dikenal dengan fourth estate," ungkap Dempy Kurniawan yang merupakan Wakil Ketua FPII Korwil Bukittinggi-Agam.
Read more »

Ketua PPKHI Bukittinggi Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-4 kepada LAKATAS dan Ungkap Peran Penting LAKATAS sebagai Civil Society

Gambar
  Ketua PPKHI Bukittinggi Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-4 kepada LAKATAS dan Ungkap Peran Penting LAKATAS sebagai Civil Society pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi : Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., mengucapkan selamat hari ulang tahun (HUT) ke-4 kepada komunitas sosial Lancar karna Tabah dan Sabar (LAKATAS). Ia mengapresiasi setiap kegiatan sosial dan kemanusiaan yang selalu dilakukan LAKATAS di Bukittinggi. "Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada LAKATAS, semoga semakin solid terus, semakin berkembang, dan selalu istiqomah dalam menegakkan keadilan sosial dan kemanusiaan," ujar Riyan, Rabu, 24 Maret 2021. Alumni Universitas Indonesia tersebut juga menyebutkan LAKATAS adalah komunitas   sosial yang penting untuk mengawal serta mewujudkan keadilan dan kemanusiaan di Bukittinggi. “Tahun ini, COVID-19 telah menjadi tantangan terbesar bagi pejuang sosial dan ke
Read more »

Salah Satu Dugaan Epicentrum Masalah Proyek di Jalan Perintis Kemerdekaan Bukittinggi

Gambar
Salah Satu Dugaan Epicentrum Masalah Proyek di Jalan Perintis Kemerdekaan Bukittinggi  BUKITTINGGI - Sebagaimana dilansir dari gosumatera.com pada Selasa, (26/10/2021) saat meninjau langsung proyek galian drainase di Jalan Perintis Kemerdekaan, Walikota Bukittinggi terlihat kesal dan marah, saat meninjau proyek itu bersama Ketua DPRD, Sekda, Anggota DPRD, dan Kadis PU Bukittinggi. Menanggapi adanya kekesalan Walikota Bukittinggi dalam proyek galian drainase di Jalan Perintis Kemerdekaan, warga Bukittinggi yang juga merupakan Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi dan juga merupakan Direktur Lembaga Bantuan Masyarakat (LBH) Bukittinggi Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan ada pelajaran dari kejadian proyek di Jalan Perintis Kemerdekaan yang mana sesuai aturan pihak pelaksana harus menjaga keamanan para pengguna jalan dengan tidak menumpuk sisa material di jalan.  “Menurut Kajian PPKHI Bukittinggi seharusnya pihak
Read more »

Perlunya Penguatan Alutista Maritim Pasca Tenggelamnya Kapal Selam Nanggala 402

Gambar
Perlunya Penguatan Alutista Maritim Pasca Tenggelamnya Kapal Selam Nanggala 402 pengacarabukittinggi.blogspot.com , BUKITTINGGI - Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban atas hilang kontaknya kapal selam KRI Nanggala 402 pada Minggu, (25/4/2021). Ia berharap, kapal selam bersama personelnya tersebut dapat segera ditemukan oleh tim Search and Rescue (SAR). “Saya menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas kejadian yang membawa duka ini. Semoga pesawat kapal selam KRI Nanggala segera ditemukan dan keluarga prajurit TNI AL yang menjadi korban diberikan ketabahan serta kesabaran atas kejadian ini,” ungkapnya. Dari rilis resmi Dinas Penerangan TNI AL (Dispenal) disebutkan bahwa kapal selam milik TNI AL ini hilang kontak saat melakukan latihan penembakan senjata strategis di Perairan Selat Bali. Menurut alumnus Universitas Indonesia terse
Read more »

Riyan Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Tanggapi Penurunan Stok Darah di Kota Bukittinggi dan Tegaskan Ketersediaan Darah Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Gambar
Riyan Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Tanggapi Penurunan Stok Darah di Kota Bukittinggi dan Tegaskan Ketersediaan Darah Tanggung Jawab Pemerintah Daerah  pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Selama masa pandemi covid-19, stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Bukittinggi mengalami penurunan drastis. Bahkan, PMI daerah wisata ini hanya mampu memenuhi 800 hingga 900 kantong darah setiap bulan. Ketua PMI Bukittinggi, Chairunnas mengatakan, idealnya kebutuhan darah per bulan itu mencapai 1.500 kantong. Menanggapi hal ini Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan "Sesuai dengan UU Kesehatan No 36 tahun 2009 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah dijelaskan p emerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi p
Read more »