Berkaca pada Sidang Habib Rizieq Shihab, Ketua PPKHI Bukittinggi Ungkap Jalan Tengah Sidang Peradilan Pidana Online


Berkaca pada Sidang Habib Rizieq Shihab, Ketua PPKHI Bukittinggi Ungkap Jalan Tengah Sidang Peradilan Pidana Online

pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Kita terus menyimak perkembangan peradilan Habib Rizieq Shihab (HRS) yang mana kali ini kembali menjalani sidang kasus kerumunan Petamburan di PN Jaktim. Dalam sidang itu, Habib Rizieq Shihab sempat beradu argumen dengan hakim dan jaksa. Habib Rizieq menolak sidang secara online.

Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan, "Memang perdebatan antara apakah peradilan pidana secara online (daring) yang diselenggarakan melalui teleconference (konferensi video) diperbolehkan atau tidak masih terus berlangsung hingga saat ini," ujarnya di Bukittinggi pada Sabtu (20/3/2021).

Alumni Universitas Indonesia ini juga mengungkapkan memang banyak pengacara menyangsikan pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online. 

"Dikarenakan Catur Wangsa baik Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Advokat akan kesulitan untuk menggali, dan mencari kebenaran materiil (materiele waarheid) baik yang dikemukakan oleh para saksi, ahli dan terdakwa itu sendiri, terlebih bahwa Indonesia menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (negative wettelijk)," katanya. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, hakim menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memiliki keyakinan bahwa terdakwa-lah yang melakukan tindak pidana tersebut.

Riyan pun mengkritik Perjanjian Kerja Sama Antara MA, Kejaksaan RI, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pelaksanaan persidangan melalui teleconfence. 

"Seharusnya unsur advokat juga dilibatkan karena advokat adalah penegak hukum yang mendampingi terdakwa baik sifatnya wajib sebagaimana diamanatkan dalam bantuan hukum dalam KUHAP ataupun tidak wajib," tegasnya. 

Jalan Tengah Sidang Peradilan Pidana Online

Riyan pun mengungkapkan berdasarkan kajian hukum PPKHI Kota Bukittinggi sebagai jalan tengah seharusnya selain mengakomodir tahapan persidangan online kami berharap tahapan  yang harus dilakukan offline harus tetap diakomodir karna dijamin KUHAP. 

"Agar bisa menjadi jalan tengah sidang peradilan pidana online. Jadi ada tahapan yang bisa dilakukan secara online dan ada tahapan yang harus dilakukan secara offline," tukasnya.

Dan berikut tahapan yang harus tetap dilakukan secara offline untuk mengatasi keresahan pengacara:

Pertama, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan ‘disidang’ tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri [Pasal 189 ayat (1) KUHAP] dan haknya untuk diadili ‘di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum’ (Pasal 64 KUHAP);

Kedua, keterangan saksi adalah alat bukti yang saksi nyatakan ‘di sidang pengadilan’ [Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 160 KUHAP]; 

Ketiga, keterangan ahli juga dinyatakan ‘di sidang pengadilan’ [Pasal 186 KUHAP]; 

Keempat, bahwa sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang dan aparat penegak hukum mengenakan pakaian sidang&atribut [Pasal 230 ayat (1), (2) KUHAP]; 

Dan Kelima, sidang dinyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak apabila tidak dipenuhi maka mengakibatkan batalnya putusan demi hukum (Pasal 153 junto. Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman).

Sejarah Sidang Pidana Online 

Apabila dilihat dari sejarah penggunaan teleconference salah satunya, pada tahun 2002, Mahkamah Agung telah memberikan izin kepada Presiden RI ke-3 B.J. Habibie untuk memberikan kesaksian secara langsung dari Hamburg, Jerman menggunakan teleconference dalam kasus dengan terdakwa saat itu yakni Akbar Tandjung.(*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. ajak Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Bergabung menjadi Anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI)

Gambar
Ketua  Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. ajak Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia bergabung  menjadi anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi- Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. mengajak pengacara dan konsultan Hukum Indonesia bergabung menjadi anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI). "Bergabung dalam organisasi profesi sangat penting bagi seorang pengacara. Apalagi PPKHI melahirkan sebuah terobosan baru dengan mengadakan asuransi bagi anggotanya dan memberikan kepastian bagi lulusan fakultas hukum untuk menjadi pengacara." Hal itu disampaikan Ketua PPKHI Kota Bukittinggi, di Bukittinggi pada Jumat (8/1/2020). Riyan menerangkan organisasi profesi menekankan kepada pengacara dan konsultan hukum agar profesio...
Read more »

Ketua Dewan Pembina DPN PPKHI Apresiasi Keberhasilan Ketua PPKHI Bukittinggi yang Berperan dalam Tim Hukum yang Mengharuskan KPU Melakukan Verifikasi Faktual Ulang Pertama di Indonesia terhadap Bapaslon Independen

Gambar
Ketua Dewan Pembina DPN PPKHI Apresiasi Keberhasilan Ketua PPKHI Bukittinggi yang Berperan dalam Tim Hukum yang Mengharuskan KPU Melakukan Verifikasi Faktual Ulang Pertama di Indonesia terhadap Bapaslon Independen   Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Ketua PPKHI Kota Bukittinggi Menyambut Kedatangan Bapak Decky Wijaya, S.H., M.H.,  Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Nasional PPKHI. Foto: Istimewa pengacarabukittinggi.blogspot.com – Bukittinggi, Dalam kunjungan Bapak Decky Wijaya, S.H., M.H., yang merupakan Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia ( DPN PPKHI) ke Bukittinggi pada Kamis, (3/12/2020) terungkap bahwa akhir-akhir ini Bukittinggi hangat dengan informasi tentang Pilkada Bukittinggi yang akan dihelat pada 2020 ini. Berita terbaru adalah tentang adanya Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi (Bawaslu Kota Bukittinggi) dengan Nomor Registrasi : 001/PS.REG/13.1375/VIII/2020 yang memutuskan KPU Buki...
Read more »

Inovasi Museum Era Milenial sebagai Penggerak Kemajuan Pariwisata dan Ekonomi Masyarakat Bukittinggi

Inovasi Museum Era Milenial sebagai Penggerak Kemajuan Pariwisata dan Ekonomi Masyarakat Bukittinggi  Oleh: Riyan  Permana Putra, S.H.,M.H. (Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukittinggi, Kasubid Pemetaan Masalah Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi, & Wakil Sekretaris Laskar Merah Putih Markas Cabang Kota Bukittinggi) Setelah kita mampir ke museum kelahiran Bung Hatta setidaknya kita dapat mendengar kembali proklamator berbicara pada kita bahwa kita dapat mengukur keberadaan kita terhadap Allah dengan kepekaan kita terhadap penderitaan dan kesusahan orang lain. Pesan ini sangat mendalam dan sangat berguna pada saat covid-19 di mana setiap masyarakat terdampak resesi ekonomi, dan perlu merawat solidaritas sesama warga negara. Dan kita masih menemukan pemikiran era dulu yang masih bernuansa kolonial dalam menyikapi keberadaan museum di Kota Bung Hatta. Di mana museum masih dianggap  sebagai wunderkammer, tempat penyimpanan bagi segala macam be...
Read more »

Aksi Moge, Hiruk Pikuk Kota Bung Hatta dan Momentum Memperkokoh Jiwa Bela Negara Masyarakat Kota

Aksi Moge, Hiruk Pikuk Kota Bung Hatta dan Momentum Memperkokoh Jiwa Bela Negara Masyarakat Kota Oleh: Riyan  Permana Putra, S.H.,M.H. (Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukittinggi, Kasubid Pemetaan Masalah Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi, & Wakil Sekretaris Laskar Merah Putih Markas Cabang Kota Bukittinggi) Suasana Kota Bung Hatta, Kota Bukittinggi akhir-akhir ini memanas, ada keonaran, pengeroyokan yang dibuat sebagian oknum klub motor besar hingga perang dominasi yang dilakukan secara sunyi dan nyata oleh calon pemimpin kota. Ini sungguh mengusik kita mereka seolah-olah mengejar kepentingan pribadi. Sehingga jalan tak lagi dimiliki bersama bahkan sebuah kota sudah dianggap dalam genggaman mereka saja. Dalam suasana seperti itu seharusnya bisa dingin dengan masing-masing memperkokoh jiwa kebangsaan, jiwa bela negara, jiwa satu bangsa, dan satu tanah air. Mengesampingkan sikap individual mengutamakan kepentingan bersama sepertinya menjadi solusi...
Read more »

Kapatoman, Cafe Millenial Minang

Kapatoman, Cafe Millenial Minang  pengacarabukittinggi.blogspot.com, Bukittinggi - Berita tentang perbaikan jalan arah ke Ngarai Sianok, tak menyurutkan langkah pengacara muda Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H., dkk ( traveller) untuk menuju Kapatoman Cafe. Karna masih bisa berkunjung menuju Kapatoman Cafe dengan melewati arah Padang Luar dan melewati Guguak Randah, Koto Gadang dan Sianok. Dari pusat Kota, Kapatoman Cafe bisa dijangkau dengan waktu tempuh 15 menit menggunakan kendaraan. Dengan adanya perbaikan jalan di Kelok Cindua, kira-kira bertambah menjadi 10 menit perjalanan, menjadi 25 menit. Jangan memaksakan diri untuk melewati Kelok Cindua hingga 18 Desember 2020 karna akan ada aksi buka tutup jalan yang akan memakan waktu lebih lama, lewat saja ke arah Padang Luar dan melewati Guguak Randah, Koto Gadang, dan Sianok. Meski perjalanan sedikit terganggu, itu tak menyurutkan langkah kami untuk menikmati keindahan Ngarai Sianok dan untuk ikut berkontribusi memajukan k...
Read more »

Penegakan Hukum

Problem-problem penegakan hukum tidak dapat dipahami dengan tepat jika hanya menggunakan logika silogisme (premis mayor-premis minor-konklusi), karena hukum bukan semata-mata rule and logic, melainkan social structure and behavior (Black, 1980) atau dalam istilah Oliver Wendel Holmes tidak senantiasa bersifat logis, tetapi juga pengalaman (Satjipto Rahardjo, 2006). Struktur sosial, tingkah laku, dan pengalaman aparat penegak hukum dalam berhukum pada realitas sosial politik tertentu, serta variabel-variabel sosial dalam masyarakat, terkadang jadi faktor determinan yang sangat memengaruhi bekerjanya hukum. Karena itu, ungkapan hukum hanya tajam pada mereka yang lemah secara sosial, ekonomi, dan pendidikan atau cenderung tumpul pada penguasa politik bukan cerita baru, dan tidak hanya terjadi di Indonesia. Sumber: Suparman Marzuki, Ketajaman Penegakan Hukum, https://kompas.id/baca/opini/2019/03/09/ketajaman-penegakan-hukum/, diakses 10 Maret 2019.
Read more »

Copot dan Angkat di Agam

Agam Aduh Bagaimana pemimpin di Agam Mengurus danau saja belum terlalu cemerlang Yang terlihat di media adalah copot dan angkat Kepala Dinas saja Sudahlah Agam Berdamailah dengan sesama elit Jangan rugikan rakyat dengan pertikaian yang terjadi Copot dan angkat Kepala Dinas hanya akan rugikan rakyat
Read more »

Jelang Nataru, Kasat Binmas Polres Bukittinggi Fokus pada Pencegahan Klaster Baru Covid-19

Gambar
Jelang Nataru, Kasat Binmas Polres Bukittinggi Fokus pada Pencegahan Klaster Baru Covid-19  Bukittinggi, pengacarabukittinggi.blogspot.com -  Jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Kepolisian Resort Kota Bukittinggi memprioritaskan pengamanan untuk mencegah terbentuknya klaster baru Covid-19. Polisi tidak akan memberikan izin keramaian untuk perayaan tahun baru dan melarang kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa. Hal ini disampaikan Kasat Binmas Polres Bukittinggi, Dwi Purwito, pada pertemuan persiapan menghadapi Nataru yang dihadiri Pokdar Kamtibmas Bukittinggi, Senkom Bukittinggi, dan Laskar Merah Putih Bukittinggi yang berlangsung di Ruangan Binmas Polres Bukittinggi, Selasa (22/12/2020). Ada 400-an personel gabungan yang terlibat dalam operasi kali ini.  "Kita harus lebih peduli, jangan sampai kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru menimbulkan klaster-klaster baru penyebaran Covid-19," kata Bapak Dwi. Dia juga menyampaikan, pertemuan ...
Read more »

Junjung Tinggi Profesionalitas, Sejumlah Wartawan dalam FPII BA Gelar Rakerda

Gambar
Junjung Tinggi Professionalitas, Sejumlah Wartawan dalam FPII BA Gelar Rakerda BUKITTINGGI, pengacarabukittinggi.blogspot.com – Minggu, (20/12) FPII (Forum Pers Independent Indonesia) sejumlah wartawan mengadakan pertemuan bersama pengurus organisasi, yang mana pertemuan tersebut di hadiri lebih kurang dari 15 orang. Meski pertemuan tersebut disertai dengan hujan yang mengguyur deras, namun semangat para insan jurnalis tidak pudar, mereka tetap datang menghadiri acara pertemuan itu di kantor FPII Bukittinggi yang beralamat di Jalan Kurai Labuah Tigo Baleh, kecamatan ABTB , Kota Bukittinggi, demi semangat professionalitas dan kemerdekaan pers yang berintegritas dan bertanggungjawab. Rapat tersebut langsung dipimpin oleh Musmulyadi selaku Ketua FPII Bukittinggi - Agam, dan acara inipun berjalan dengan  lancar. Semua  insan Jurnalistik yang hadir pun sangat antusias menyuarakan aspirasinya untuk kemajuan Organisasi tersebut. “Untuk tahun 2021 mendatang kita ak...
Read more »

Sekilas Kebebasan Berpendapat

-Kebebasan berpendapat diatur dalam Universal Declaration of Human Rights pada pasal 19 yang berbunyi “Everyone has the right to freedom of opinion and expression, this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontier (setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas). -Seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan gagasannya dijamin secara konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan (constitutional guarantee) dalam perlindungan (to protect), penghormatan (to respect), dan pemenuhan (to fulfil) terhadap kemerdekaan mengemukakan pendapat. Dalam Pasal 28 UUD 1945 dinyatakan secara tegas bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan...
Read more »