Ketua Forum Wali Nagari se – Sumatera Barat Apresiasi Peran Ketua PPKHI Kota Bukittinggi dalam mewujudkan Nagari Tangguh di Bidang Hukum

 

Ketua Forum Wali Nagari se – Sumatera Barat Apresiasi Peran Ketua PPKHI Kota Bukittinggi dalam mewujudkan Nagari Tangguh di Bidang Hukum

pengacarabukittinggi.blogspot.com , Padang - Ketua Forum Wali Nagari se – Sumatera Barat, Dr (cand). Zul Arfin, S.Sos., M.M., apresiasi peran Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H.dalam mewujudkan Nagari Tageh (Tangguh) di Bidang Hukum, hal ini diucapkannya pada acara Capacity Building yang bertemkan "Upaya Peningkatan Peran Bhabinkamtibmas dan Masyarakat dalam Rangka Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, Perikanan, Peternakan, serta Keimanan Guna Meningkatkan Taraf Hidup Ketahanan Rumah Tangga untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat".

"Kita apresiasi peran Ketua PPKHI Kota Bukittinggi adalam mewujudkan Nagari Tageh di Bidang Hukum. Di mana masyarakat dan aparatur nagari kita harus kita bekali pula dengan hukum adat dan hukum konvensional," kata Ketua Forum Wali Nagari se – Sumatera Barat di Padang, pada Kamis, (7/4/2021).

“Ketua PPKHI Kota Bukittinggi berperan dalam studi dan praktek dibidang hukum dalam mewujudkan Nagari Tangguh di bidang hukum. Salah satunya dengan mengadakan Sekolah Hukum Adat Minangkabau (SAHAM). Hukum secara studi dan praktek perlu kita pelajari agar kasus-kasus hukum di nagari dapat diselesaikan secara non – litigasi saja, dengan skema win-win solution,” lanjut Ketua Forum Wali Nagari se – Sumatera Barat yang baru terpilih ini untuk periode 2021 – 2024.

Ketua PPKHI Kota Bukittinggi juga mengapresiasi serta berterima kasih kepada Ketua Forum Wali Nagari se – Sumatera Barat karena peduli dengan penyelesaian kasus-kasus hukum yang ada di masyarakat adat Minangkabau secara mediasi, karena sejatinya hukum pidana itu adalah upaya terakhir (ultimum remedium).

Alumni Universitas Indonesia ini juga mengatakan, “Penyelesaian masalah dengan pendekatan luar pengadilan atau dalam forum mediasi terlebih dulu sebelum upaya penyelesaian sengketa lainnya. Sangat menguntungkan untuk masyarakat adat Minangkabau. Dengan mencoba mediasi terlebih dahulu sebelum bersengketa ke pengadilan, akan menghemat waktu, dan biaya. Apalagi dengan adanya kebijakan Polri yang menyatakan tak ada lagi kewenangan penyidikan bagi 1.062 kepolisian sektor (polsek). Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,” tutupnya.(*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketua Dewan Pembina DPN PPKHI Apresiasi Keberhasilan Ketua PPKHI Bukittinggi yang Berperan dalam Tim Hukum yang Mengharuskan KPU Melakukan Verifikasi Faktual Ulang Pertama di Indonesia terhadap Bapaslon Independen

Gambar
Ketua Dewan Pembina DPN PPKHI Apresiasi Keberhasilan Ketua PPKHI Bukittinggi yang Berperan dalam Tim Hukum yang Mengharuskan KPU Melakukan Verifikasi Faktual Ulang Pertama di Indonesia terhadap Bapaslon Independen   Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Ketua PPKHI Kota Bukittinggi Menyambut Kedatangan Bapak Decky Wijaya, S.H., M.H.,  Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Nasional PPKHI. Foto: Istimewa pengacarabukittinggi.blogspot.com – Bukittinggi, Dalam kunjungan Bapak Decky Wijaya, S.H., M.H., yang merupakan Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia ( DPN PPKHI) ke Bukittinggi pada Kamis, (3/12/2020) terungkap bahwa akhir-akhir ini Bukittinggi hangat dengan informasi tentang Pilkada Bukittinggi yang akan dihelat pada 2020 ini. Berita terbaru adalah tentang adanya Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi (Bawaslu Kota Bukittinggi) dengan Nomor Registrasi : 001/PS.REG/13.1375/VIII/2020 yang memutuskan KPU Buki...
Read more »

Riyan : Jangan ada Intimidasi di Alek Gadang Pilkada Badunsanak Kota Bukittinggi

Riyan : Jangan ada Intimidasi di Alek Gadang Pilkada Badunsanak Kota Bukittinggi  Tindakan mengintimidasi tersebut bisa dipidana PengacaraBukittinggi, Bukittinggi -- Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyerukan agar tidak ada intimidasi dalam alek gadang Pilkada Badunsanak di Bukittinggi, Senin (19/10). Pasalnya, tindakan intimidasi tersebut bisa dipidana sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. "Kami mengimbau semua pihak tidak boleh melakukan tindakan intimidatif karena hal tersebut sudah merupakan tindak pidana," ujar Riyan ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (19/10). Larangan tersebut diatur dalam Pasal 531 UU Pemilu yang menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara atau menggagalkan pemungut...
Read more »

Wasit Asing

Wasit Asing Alhamdulillah Semen Padang bisa menang Kata orang gara-gara peran wasit asing Wasit asing yang katanya fair play Semoga saja Sepak bola Indonesia semakin maju Jangan hanya terpola pada satu kelompok Harus fair tidak hanya kala bermain Tetapi juga kala pemilihan Ketua PSSI Dan manajemen harus lahirkan fair management Dalam manajemen yang jujur akan mudah melahirkan hasil-hasil yang baik
Read more »

Sekilas Kebebasan Berpendapat

-Kebebasan berpendapat diatur dalam Universal Declaration of Human Rights pada pasal 19 yang berbunyi “Everyone has the right to freedom of opinion and expression, this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontier (setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas). -Seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan gagasannya dijamin secara konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan (constitutional guarantee) dalam perlindungan (to protect), penghormatan (to respect), dan pemenuhan (to fulfil) terhadap kemerdekaan mengemukakan pendapat. Dalam Pasal 28 UUD 1945 dinyatakan secara tegas bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan...
Read more »

Sekilas tentang Politik Uang

-Budaya harus bayar tampak telah melanda semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ( Umar Kayam, 19 99), sehingga suara rakyat pun harus dibayar.  Politik uang sudah ada sebelum merdeka,  politik uang selalu menyertai pemilihan kepala desa (pilkades) di Jawa sejak masa sebelum merdeka (Djaja Sapija, 1944).  -Pada titik ini, rakyat selalu menyukai politik uang karena kondisinya masih miskin. Padahal, jumlah rakyat miskin di negeri ini masih sangat besar.  Yang lebih parah, jumlah rakyat yang bermental miskin, meskipun sebetulnya sudah cukup makmur, yang tetap menyukai money politics juga masih besar -Politik uang dan korupsi selalu berkelindan dan tak akan bisa terpisahkan.  -Komitmen kesepakatan menolak politik uang sering dianggap hanya sebatas seremonial bersifat formalitas yang menjadi tradisi menjelang kontestasi demokrasi, sedangkan di baliknya praktik politik uang tetap berlangsung diam-diam. -Perlu diberlakukan hukuman tambahan tidak ...
Read more »

Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. ajak Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Bergabung menjadi Anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI)

Gambar
Ketua  Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. ajak Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia bergabung  menjadi anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi- Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. mengajak pengacara dan konsultan Hukum Indonesia bergabung menjadi anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI). "Bergabung dalam organisasi profesi sangat penting bagi seorang pengacara. Apalagi PPKHI melahirkan sebuah terobosan baru dengan mengadakan asuransi bagi anggotanya dan memberikan kepastian bagi lulusan fakultas hukum untuk menjadi pengacara." Hal itu disampaikan Ketua PPKHI Kota Bukittinggi, di Bukittinggi pada Jumat (8/1/2020). Riyan menerangkan organisasi profesi menekankan kepada pengacara dan konsultan hukum agar profesio...
Read more »

Apa Bedanya Alfamart, Indomaret dan Niagara?

Bung Hatta akan menangis Melihat terseok-seoknya koperasi Tak kecuali di kampung halamannya Tapi Bung Hatta tetap bisa sedikit tersedu-sedu Mini market memang tak begitu massif di kampungnya Tetapi tetap saja Mini market karya orang-orang kaya di kampung Berdiri megah di Bukittinggi Sama saja menurut saya Mini market Alfamart atau Indomaret Apa bedanya dengan Budiman dan Niagara? Jika memang ingin beda Coba pemilik Budiman dan Niagara lakukanlah aksi CSR ke kampung Aksi CSR apakah sudah pernah Hei anak muda Tanyakanlah ke minimarket-mini market lainnya Seperti Aslam Tetap saja mati itu pedagang-pedagang kecil Kalah dengan pemodal-pemodal besar yang orang kampungnya juga itu Lalu apa yang harus kita lakukan Mudahkan aliran modal Berinovasilah dan berkaryalah
Read more »

DPC Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Bantu Korban Kebakaran di Sungai Landia, Kabupaten Agam

Gambar
DPC Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Bantu Korban Kebakaran di Sungai Landia, Kabupaten Agam pengacarabukittinggi.blogspot.com – Kebakaran melanda Kabupaten Agam. Kali ini rumah milik Muslim, (65) suku Sikumbang di Jorong Ranah Nagari Sungai Landia Kecamatan Ampek Koto hangus dimamah si jago merah, sekitar pukul 14.0) WIB, Selasa (27/1). Ludesnya rumah Muslim (65) langsung direspon Riyan Permana Putra, S.H., M.H. yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (DPC PPKHI Kota Bukittinggi). "Semoga bantuan dari DPC PPKHI Kota Bukittinggi bermanfaat untuk Bapak Muslim dan keluarga yang sedang berduka karena bencana," katanya usai menyerahkan bantuan, Jumat (29/1/2021). Riyan Permana Putra, S.H., M.H. juga berharap bantuan itu bisa membantu keluarga Muslim. Bantuan ini diberikan sebagai wujud pengabdian pengacara DPC PPKHI Kota Bukittinggi kepada masyarakat. Di lokasi kebakaran...
Read more »

Seharusnya Tak Ada Polemik Antara DPRD dan Kepala Daerah Bukittinggi, Untuk Wujudkan Great Bukittinggi

Gambar
  Seharusnya Tak Ada Polemik Antara DPRD dan Kepala Daerah Bukittinggi, Untuk Wujudkan Great Bukittinggi pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi – Menanggapi berbagai polemik yang terjadi antara antara DPRD Bukittinggi dan Kepala Daerah di Bukittinggi, yang terlihat dari adanya pernyataan dari beberapa wakil rakyat Bukittinggi, mulai dari Ibra Yasser hingga kepada polemik yang terbaru sebagaimana diungkap oleh Rahmi Brisma dan H. Syafril   yang menyayangkan tidak hadirnya Walikota pada rapat LKPJ Walikota Tahun 2020.     Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan bahwa hubungan antara kepala daerah di Bukittinggi dengan partai politik di DPRD Bukittinggi adalah hubungan kerja dengan kedudukan setara dan kemitraan. Seharusnya tidak ada polemik diantara mereka agar mempermudah mewujudkan visi Great Bukittinggi, yakni visi Kota Bukittinggi 2021-2026 untuk Mencipt...
Read more »

Ketua Advokasi FPII Bukittinggi - Agam Kecam Aksi Kekerasan Terhadap Wartawan di Medan

Gambar
Ketua Advokasi FPII Bukittinggi -  Agam Kecam Aksi Kekerasan Terhadap Wartawan di Medan Bukittinggi - Terhadap adanya aksi kekerasan terhadap jurnalis yang kembali terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Wajah pimred sebuah media online, Persada Bhayangkara Sembiring (25) disiram air keras oleh dua orang tak dikenal (OTK) di dekat Rumah Makan BPK Tesalonika, Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (25/7/2021) malam. Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi yang juga merupakan Ketua Advokasi Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Korwil Bukittinggi - Agam, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan kami berharap tidak ada lagi kekerasan terhadap wartawan yang seperti itu di wilayah peliputandi Bukittinggi - Agam, Sumatera Barat. Kita sangat mengecam tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan yang meliput. "Terkait hal tersebut di atas, kami mengingatkan bahwa Kerja Jurnalistik dil...
Read more »