Jalan Tengah Polemik Pemberitaan Tandon Air Kosong di Bukittinggi

Jalan Tengah Polemik Pemberitaan Tandon Air Kosong di Bukittinggi 

Bukittinggi - Sebagaimana dilansir dari lacakpos.co.id terkait pemberitaan dengan judul Cuman Jadi Pajangan Tandon Air Cuci Tangan di Puskesmas Rasima Ahmad Tangah Sawah Berbulan-Bulan Kosong, Wakil Walikota Bukittinggi Marfendi Whatshap (WA) wartawan, ini bahasanya dalam bahasa Minang, (Ancak kumpuan data yg co Iko sa bukik nyo pak. Tu viralkan, bia nak nampak kurang karajo pemko. Kalau cuman ciek bantuak iko, nan ka kanai yo wartawan senyo mah. Dianggap tukang cukia se. Yo pabanyak stek pak. Boa bahaso “cuman jadi pajangan” cocok judul jo isi. Kalau cuman ciek).

Artinya adalah bagus kumpulkan data sebukitnya pak, kemudian viralkan, biar kelihatan kurang kerja pemko. Kalau hanya satu bentuk ini yang akan kena ya wartawan sendiri, dianggap tukang congkel. Ya perbanyak sedikit pak bagaimana bahasanya "cuman jadi pajangan” cocok judul dengan isi, kalau cuma satu). 

Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Partai Demokrat yang juga mantan wartawan Edison Nimli menanggapi WA Wakil Walikota Marfendi, mengatakan kepada LacakPos.co.id di Gedung DPRD Bukittinggi, Senin (24/5/2021)

"Harusnya seorang Wakil Walikota Marfendi mengetahui apa tugas wartawan, salah satunya sosial control apa yang terjadi di masyarakat. Sangat tidak bijak mengatakan kata-kata bahwa wartawan, mencongkel-congkel kerjaannya seperti yang ditulis pada WA yang berbahasa Minang," ujarnya.

Ditempat berbeda Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi mengemukakan jalan tengah pemberitaan tandon air kosong di Bukittinggi, "Sesuai kode etik jurnalistik dan juga Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) secara tegas diatur tentang hak jawab bagi siapa pun yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers, akan lebih elok menggunakan hak jawab daripada WA. Sedangkan pers dan wartawan wajib melayani hak koreksi dan hak jawab secara proporsional, sebagaimana diutarakan dalam Pasal 5 ayat 2 dan 3 UU Pers," ungkapnya.

Karena meski pers merupakan salah satu sosial kontrol, dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers juga harus menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut untuk profesional dan terbuka juga untuk dikontrol oleh masyarakat. 

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain, setiap orang dengan dijamin hak jawab dan hak koreksi terhadap suatu pemberitaan sebagaimana diutarakan dalam Pasal 5 ayat 2 dan 3 UU Pers. 

UU Pers merupakan lex specialis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga, apabila terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers. 

Mekanisme yang dapat ditempuh terlebih dahulu adalah dengan menggunakan hak jawab dan hak koreksi terhadap pemberitaan tersebut. 

"Jadi, jalan tengah pemberitaan tandon air kosong di Bukittinggi adalah pihak pemerintah kota dapat menggunakan hak jawabnya. Karena berdasarkan UU Pers, pihak pemerintah kota sejatinya memiliki hak jawab untuk mengklarifikasi sesuai kode etik jurnalistik dan UU Pers," tutup alumni Universitas Indonesia ini.(*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. ajak Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Bergabung menjadi Anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI)

Gambar
Ketua  Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. ajak Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia bergabung  menjadi anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi- Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. mengajak pengacara dan konsultan Hukum Indonesia bergabung menjadi anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI). "Bergabung dalam organisasi profesi sangat penting bagi seorang pengacara. Apalagi PPKHI melahirkan sebuah terobosan baru dengan mengadakan asuransi bagi anggotanya dan memberikan kepastian bagi lulusan fakultas hukum untuk menjadi pengacara." Hal itu disampaikan Ketua PPKHI Kota Bukittinggi, di Bukittinggi pada Jumat (8/1/2020). Riyan menerangkan organisasi profesi menekankan kepada pengacara dan konsultan hukum agar profesio
Read more »

Lahirnya Tokoh Muda Penuh Integritas dan Idealisme di Kota Bukittinggi

Gambar
  Lahirnya Tokoh Muda Penuh Integritas dan Idealisme di Kota Bukittinggi Bukittinggi - Memasuki era milenial sekarang ini, menimbulkan banyak polemik hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini menjadi pemicu munculnya beragam perkembangan di generasi muda untuk saat ini maupun masa yang akan datang, Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., adalah  salah satu nama yang akhir-akhir ini banyak menjadi narasumber di acara-acara yang berimplementasi untuk menyelesaikan polemik hukum di tengah masyarakat, khususnya Kota Bukittinggi. Ia perintis sekaligus Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bukittinggi serta juga merupakan perintis Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) di Sumatera Barat Syang juga merupakan inisiator agar Bukittinggi segera memiliki Peraturan Daerah (Perda) Bantuan Hukum agar hak seluruh masyarakat kota untuk berkedudukan yang sama dibidang hukum terpenuhi. Baru-baru ini Riyan telah menjadi narasumber dibeberapa tempat dan menanga
Read more »

Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Dipercaya menjadi Pengurus DPD Bapera Sumatera Barat

Gambar
Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Dipercaya menjadi Pengurus DPD Bapera Sumatera Barat Padang - Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum (PPKHI) Kota Bukittinggi, Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., kembali dipercaya menjadi pengurus organisasi, yaitu DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Sumatera Barat, yakni sebagai Wakil Sekretaris Bidang Politik dan Ideologi. Riyan yang juga merupakan alumni Universitas Indonesia berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya dan siap melaksanakan tujuan akhir dari Ormas Bapera, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. "Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Dan siap menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Serta berkontribusi sebagai mitra strategis pemerintah namun tetap kritis dan tujuan akhir dari Ormas Bapera, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat," katanya di Bukittinggi, pada Senin, (6/12/2021). Riyan yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bu
Read more »

Riyan Ketua PPKHI Bukittinggi Tanggapi Keinginan PSI Sumatera Barat yang Ingin Menjadi Oposisi di Sumatera Barat. Seharusnya Pola Hubungan Kerja Antara Partai Politik di DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam Fatsun Demokrasi Indonesia adalah Sejajar, Seirama, dan Selaras

Gambar
Riyan Ketua PPKHI Bukittinggi Tanggapi Keinginan PSI Sumatera Barat yang Ingin Menjadi Oposisi di Sumatera Barat. Seharusnya Pola Hubungan Kerja Antara Partai Politik dengan Pemerintah Daerah dalam Fatsun Demokrasi Indonesia adalah Sejajar, Seirama, dan Selaras  pengacarabukittinggi.blogspot.com - Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi menanggapi keinginan Faldo Maldini, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Barat yang menyatakan bahwa sikap PSI Sumatera Barat adalah oposisi. Dalam media sosialnya, ia menyatakan PSI Sumatera Barat akan menjadi oposisi di Sumatera Barat. Dalam rilisnya di laman facebook Faldo Maldi:  "Sikap Kami (PSI) di Pilkada Sumbar. Oposisi! Komit bersama warga mengintrupsi kebijakan Pemimpin Sumbar selanjutnya. Pemerintah yang baik akan semakin baik jika didampingi oleh pengawasan partai politik yang kuat juga.  Kami harap siapapun yang nan
Read more »

Berapa Lama Waktu dan Biaya yang Dibutuhkan saat Mengurus Cerai di Bukittinggi?

Berapa Lama Waktu dan Biaya yang Dibutuhkan saat Mengurus Cerai di Bukittinggi? Menurut Riyan Permana Putra, S.H. M.H., lama atau tidaknya perkara cerai tergantung pada tingkat kerumitan dalam masalah rumah tangga tersebut. Misalnya saja apakah pihak yang menggugat juga mengajukan gugatan hak asuh dan harta gono-gini atau tidak. Jika hanya gugatan cerai saja pastinya prosesnya lebih cepat dibandingkan cerai dengan tambahan dua gugatan lainnya. Biasanya proses perceraian biasanya memakan waktu 3-6 bulan. Namun semuanya kembali lagi tergantung pada rumit atau tidaknya proses perceraian tersebut. Kalau sudah sama-sama sepakat bercerai dan salah satu pihak tidak hadir dalam perceraian sejak awal, itu akan diputuskan cepat.  UU Perkawinan maupun peraturan pelaksananya juga tidak membatasi secara mutlak jangka waktu pemeriksaan suatu gugatan cerai, kecuali apabila tergugat bertempat kediaman di luar negeri yang mana gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat,
Read more »

FPII Korwil Bukittinggi - Agam Gelar Buka Bersama dan Konsolidasi

Gambar
FPII Korwil Bukittinggi - Agam Gelar Buka Bersama dan Konsolidasi  pengacarabukittinggi.blogspot.com , BUKITTINGGI - Pada Sabtu, 1 Mei 2021, bertempat di Pondok Kawa Berkah, Pulau Gadut, Kabupaten Agam sekitar 5 km dari pusat Kota Bukittinggi Forum Pers Independent Indonesia Korwil Bukittinggi - Agam menggelar buka bersama sekaligus konsolidasi organisasi Vanni Ryan Putra, S.Pd yang merupakan Ketua FPII Korwil Bukittinggi-Agam mengatakan, "Silahturahmi buka bersama FPII ini sekaligus untuk konsolidasi organisasi penyusunan dan penguatan program FPII Korwil Bukittinggi-Agam setahun kedepan," katanya pada Sabtu, (1/5/2021).  "FPII Korwil Bukittinggi-Agam sebagai wadah organisasi wartawan yang ada di Bukittinggi-Agam harus terus berperan untuk kemajuan daerah. Apalagi pers dalam negara demokrasi, pers dinobatkan sebagai pilar keempat demokrasi atau dikenal dengan fourth estate," ungkap Dempy Kurniawan yang merupakan Wakil Ketua FPII Korwil Bukittinggi-Agam.
Read more »

Ketua PPKHI Bukittinggi Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-4 kepada LAKATAS dan Ungkap Peran Penting LAKATAS sebagai Civil Society

Gambar
  Ketua PPKHI Bukittinggi Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-4 kepada LAKATAS dan Ungkap Peran Penting LAKATAS sebagai Civil Society pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi : Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., mengucapkan selamat hari ulang tahun (HUT) ke-4 kepada komunitas sosial Lancar karna Tabah dan Sabar (LAKATAS). Ia mengapresiasi setiap kegiatan sosial dan kemanusiaan yang selalu dilakukan LAKATAS di Bukittinggi. "Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada LAKATAS, semoga semakin solid terus, semakin berkembang, dan selalu istiqomah dalam menegakkan keadilan sosial dan kemanusiaan," ujar Riyan, Rabu, 24 Maret 2021. Alumni Universitas Indonesia tersebut juga menyebutkan LAKATAS adalah komunitas   sosial yang penting untuk mengawal serta mewujudkan keadilan dan kemanusiaan di Bukittinggi. “Tahun ini, COVID-19 telah menjadi tantangan terbesar bagi pejuang sosial dan ke
Read more »

Salah Satu Dugaan Epicentrum Masalah Proyek di Jalan Perintis Kemerdekaan Bukittinggi

Gambar
Salah Satu Dugaan Epicentrum Masalah Proyek di Jalan Perintis Kemerdekaan Bukittinggi  BUKITTINGGI - Sebagaimana dilansir dari gosumatera.com pada Selasa, (26/10/2021) saat meninjau langsung proyek galian drainase di Jalan Perintis Kemerdekaan, Walikota Bukittinggi terlihat kesal dan marah, saat meninjau proyek itu bersama Ketua DPRD, Sekda, Anggota DPRD, dan Kadis PU Bukittinggi. Menanggapi adanya kekesalan Walikota Bukittinggi dalam proyek galian drainase di Jalan Perintis Kemerdekaan, warga Bukittinggi yang juga merupakan Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi dan juga merupakan Direktur Lembaga Bantuan Masyarakat (LBH) Bukittinggi Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan ada pelajaran dari kejadian proyek di Jalan Perintis Kemerdekaan yang mana sesuai aturan pihak pelaksana harus menjaga keamanan para pengguna jalan dengan tidak menumpuk sisa material di jalan.  “Menurut Kajian PPKHI Bukittinggi seharusnya pihak
Read more »

Perlunya Penguatan Alutista Maritim Pasca Tenggelamnya Kapal Selam Nanggala 402

Gambar
Perlunya Penguatan Alutista Maritim Pasca Tenggelamnya Kapal Selam Nanggala 402 pengacarabukittinggi.blogspot.com , BUKITTINGGI - Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban atas hilang kontaknya kapal selam KRI Nanggala 402 pada Minggu, (25/4/2021). Ia berharap, kapal selam bersama personelnya tersebut dapat segera ditemukan oleh tim Search and Rescue (SAR). “Saya menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas kejadian yang membawa duka ini. Semoga pesawat kapal selam KRI Nanggala segera ditemukan dan keluarga prajurit TNI AL yang menjadi korban diberikan ketabahan serta kesabaran atas kejadian ini,” ungkapnya. Dari rilis resmi Dinas Penerangan TNI AL (Dispenal) disebutkan bahwa kapal selam milik TNI AL ini hilang kontak saat melakukan latihan penembakan senjata strategis di Perairan Selat Bali. Menurut alumnus Universitas Indonesia terse
Read more »

Riyan Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Tanggapi Penurunan Stok Darah di Kota Bukittinggi dan Tegaskan Ketersediaan Darah Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Gambar
Riyan Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Tanggapi Penurunan Stok Darah di Kota Bukittinggi dan Tegaskan Ketersediaan Darah Tanggung Jawab Pemerintah Daerah  pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Selama masa pandemi covid-19, stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Bukittinggi mengalami penurunan drastis. Bahkan, PMI daerah wisata ini hanya mampu memenuhi 800 hingga 900 kantong darah setiap bulan. Ketua PMI Bukittinggi, Chairunnas mengatakan, idealnya kebutuhan darah per bulan itu mencapai 1.500 kantong. Menanggapi hal ini Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan "Sesuai dengan UU Kesehatan No 36 tahun 2009 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah dijelaskan p emerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi p
Read more »