Hari Lahir Pancasila Momentum Ungkap Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Sumbar


Hari Lahir Pancasila Momentum Ungkap Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Sumbar

pengacarabukittinggi.blogspot.com – Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., dan juga Alumni Magister Hukum Universitas Pancasila menyatakan peringatan hari lahir Pancasila adalah momentum untuk  aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas terkait adanya dugaan korupsi dana penanggulangan Virus Corona (Covid-19) di Sumatera Barat (Sumbar). 

“Kalau memang betul ada kerugian (dugaan korupsi), harus diusut tuntas dan transparan. Karna berdasarkan 
Pasal 8 Perkapolri Nomor 12 Tahun 2009 menjelaskan setiap laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang secara lisan atau tertulis, karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang, wajib diterima oleh aparat kepolisian," ungkapnya, Selasa, (1/6/2021).

Pancasila ditawarkan Soekarno sebagai philosofische Grondslag (dasar, filsafat, atau jiwa) dari Indonesia merdeka. Pancasila merupakan cerminan kepribadian rakyat Indonesia sejatinya adalah nilai ideal yang digariskan secara baik oleh pendiri bangsa. 

"Untuk itu, segala bentuk korupsi atau apa pun penyimpangan dalam masyarakat Indonesia selayaknya dapat dikembalikan kepada lemahnya pemahaman dan pengalaaman masyarakat Indonesia atas Pancasila," tambahnya. 

"Seseorang yang berjiwa Pancasilais menyadari bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), maka penting sekali menjunjung tinggi hukum dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum," paparnya. 

Apalagi jika dilihat dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, korupsi dapat mengakibatkan ketidakadilan dan kesenjangan semakin lebar disebabkan anggaran negara yang tidak digunakan dengan amanah. 

Kasus dugaan korupsi dana penanggulangan Virus Corona (Covid-19) ini dua bulan lalu kurang lebih sudah ditangani oleh Polda Sumatera Barat. Kasus ini hasil temuan BPK yang kali kedua terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, ada anggaran untuk penanganan Covid-19 ini sebesar Rp7,63 miliar lebih yang tidak sesuai ketentuan untuk penanganan barang berupa APD (Alat Pelindung Diri), hand sanitizer, dan masker. 

Ketua PPKHI Bukittinggi ini menyatakan dukungannya dalam pengusutan kasus dugaan korupsi dana Covid-19 tersebut.

“Kami sangat mendukung penuh agar kasus ini segera diungkap. Korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang sangat bertolak belakang dengan watak asli (basic caracter) dari bangsa Indonesia yang telah mengakar sejak lama," tutupnya.(*)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Riyan : Pancasila bisa menjadi Penengah Terbelahnya Arab-Erdogan vs Eropa

Keluarga Korban 13 Penusukan oleh Suami, Tunjuk Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H. sebagai Pengacara

Riyan: Maulid Nabi dan Tahun Politik Momentum Melahirkan Kepemimpinan Profetik di Sumatera Barat

[Profil Riyan Permana Putra] Bawaslu Bukittinggi Putuskan Verifikasi Faktual Ulang Pertama di Indonesia terhadap Bapaslon Independen, Riyan Permana Putra, S.H., M.H. Tim Hukum Bapaslon Walikota dan Wakil Walikota Independen Bukittinggi yang Menangkan Sengketa atas KPU Bukittinggi

Riyan Ketua PPKHI Bukittinggi yang juga Penasehat Hukum Banua Minang Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Ibunda Sekretaris FPII Bukittinggi - Agam dan Redaktur Banua Minang

Salah Satu Dugaan Epicentrum Masalah Proyek di Jalan Perintis Kemerdekaan Bukittinggi

Riyan : Untuk Merebut Hati Pelanggan, Dunia Kuliner dan Perdagangan Bukittinggi Harus Menyesuaikan dengan Perda Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru

Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukittinggi Bantu Korban Kebakaran di Kabupaten Agam

Seharusnya Tak Ada Polemik Antara DPRD dan Kepala Daerah Bukittinggi, Untuk Wujudkan Great Bukittinggi

Riyan : Bagi yang Telah Lulus Ujian Profesi Advokat Jangan Lupa Ikuti Sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi Padang yang dibuka Setiap Bulan