Hari Lahir Pancasila Momentum Ungkap Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Sumbar


Hari Lahir Pancasila Momentum Ungkap Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Sumbar

pengacarabukittinggi.blogspot.com – Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., dan juga Alumni Magister Hukum Universitas Pancasila menyatakan peringatan hari lahir Pancasila adalah momentum untuk  aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas terkait adanya dugaan korupsi dana penanggulangan Virus Corona (Covid-19) di Sumatera Barat (Sumbar). 

“Kalau memang betul ada kerugian (dugaan korupsi), harus diusut tuntas dan transparan. Karna berdasarkan 
Pasal 8 Perkapolri Nomor 12 Tahun 2009 menjelaskan setiap laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang secara lisan atau tertulis, karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang, wajib diterima oleh aparat kepolisian," ungkapnya, Selasa, (1/6/2021).

Pancasila ditawarkan Soekarno sebagai philosofische Grondslag (dasar, filsafat, atau jiwa) dari Indonesia merdeka. Pancasila merupakan cerminan kepribadian rakyat Indonesia sejatinya adalah nilai ideal yang digariskan secara baik oleh pendiri bangsa. 

"Untuk itu, segala bentuk korupsi atau apa pun penyimpangan dalam masyarakat Indonesia selayaknya dapat dikembalikan kepada lemahnya pemahaman dan pengalaaman masyarakat Indonesia atas Pancasila," tambahnya. 

"Seseorang yang berjiwa Pancasilais menyadari bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), maka penting sekali menjunjung tinggi hukum dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum," paparnya. 

Apalagi jika dilihat dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, korupsi dapat mengakibatkan ketidakadilan dan kesenjangan semakin lebar disebabkan anggaran negara yang tidak digunakan dengan amanah. 

Kasus dugaan korupsi dana penanggulangan Virus Corona (Covid-19) ini dua bulan lalu kurang lebih sudah ditangani oleh Polda Sumatera Barat. Kasus ini hasil temuan BPK yang kali kedua terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, ada anggaran untuk penanganan Covid-19 ini sebesar Rp7,63 miliar lebih yang tidak sesuai ketentuan untuk penanganan barang berupa APD (Alat Pelindung Diri), hand sanitizer, dan masker. 

Ketua PPKHI Bukittinggi ini menyatakan dukungannya dalam pengusutan kasus dugaan korupsi dana Covid-19 tersebut.

“Kami sangat mendukung penuh agar kasus ini segera diungkap. Korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang sangat bertolak belakang dengan watak asli (basic caracter) dari bangsa Indonesia yang telah mengakar sejak lama," tutupnya.(*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sekilas tentang Politik Uang

-Budaya harus bayar tampak telah melanda semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ( Umar Kayam, 19 99), sehingga suara rakyat pun harus dibayar.  Politik uang sudah ada sebelum merdeka,  politik uang selalu menyertai pemilihan kepala desa (pilkades) di Jawa sejak masa sebelum merdeka (Djaja Sapija, 1944).  -Pada titik ini, rakyat selalu menyukai politik uang karena kondisinya masih miskin. Padahal, jumlah rakyat miskin di negeri ini masih sangat besar.  Yang lebih parah, jumlah rakyat yang bermental miskin, meskipun sebetulnya sudah cukup makmur, yang tetap menyukai money politics juga masih besar -Politik uang dan korupsi selalu berkelindan dan tak akan bisa terpisahkan.  -Komitmen kesepakatan menolak politik uang sering dianggap hanya sebatas seremonial bersifat formalitas yang menjadi tradisi menjelang kontestasi demokrasi, sedangkan di baliknya praktik politik uang tetap berlangsung diam-diam. -Perlu diberlakukan hukuman tambahan tidak ...
Read more »

Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. ajak Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Bergabung menjadi Anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI)

Gambar
Ketua  Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. ajak Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia bergabung  menjadi anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi- Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. mengajak pengacara dan konsultan Hukum Indonesia bergabung menjadi anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI). "Bergabung dalam organisasi profesi sangat penting bagi seorang pengacara. Apalagi PPKHI melahirkan sebuah terobosan baru dengan mengadakan asuransi bagi anggotanya dan memberikan kepastian bagi lulusan fakultas hukum untuk menjadi pengacara." Hal itu disampaikan Ketua PPKHI Kota Bukittinggi, di Bukittinggi pada Jumat (8/1/2020). Riyan menerangkan organisasi profesi menekankan kepada pengacara dan konsultan hukum agar profesio...
Read more »

Riyan : Jangan ada Intimidasi di Alek Gadang Pilkada Badunsanak Kota Bukittinggi

Riyan : Jangan ada Intimidasi di Alek Gadang Pilkada Badunsanak Kota Bukittinggi  Tindakan mengintimidasi tersebut bisa dipidana PengacaraBukittinggi, Bukittinggi -- Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyerukan agar tidak ada intimidasi dalam alek gadang Pilkada Badunsanak di Bukittinggi, Senin (19/10). Pasalnya, tindakan intimidasi tersebut bisa dipidana sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. "Kami mengimbau semua pihak tidak boleh melakukan tindakan intimidatif karena hal tersebut sudah merupakan tindak pidana," ujar Riyan ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (19/10). Larangan tersebut diatur dalam Pasal 531 UU Pemilu yang menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara atau menggagalkan pemungut...
Read more »

Ketua Dewan Pembina DPN PPKHI Apresiasi Keberhasilan Ketua PPKHI Bukittinggi yang Berperan dalam Tim Hukum yang Mengharuskan KPU Melakukan Verifikasi Faktual Ulang Pertama di Indonesia terhadap Bapaslon Independen

Gambar
Ketua Dewan Pembina DPN PPKHI Apresiasi Keberhasilan Ketua PPKHI Bukittinggi yang Berperan dalam Tim Hukum yang Mengharuskan KPU Melakukan Verifikasi Faktual Ulang Pertama di Indonesia terhadap Bapaslon Independen   Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Ketua PPKHI Kota Bukittinggi Menyambut Kedatangan Bapak Decky Wijaya, S.H., M.H.,  Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Nasional PPKHI. Foto: Istimewa pengacarabukittinggi.blogspot.com – Bukittinggi, Dalam kunjungan Bapak Decky Wijaya, S.H., M.H., yang merupakan Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia ( DPN PPKHI) ke Bukittinggi pada Kamis, (3/12/2020) terungkap bahwa akhir-akhir ini Bukittinggi hangat dengan informasi tentang Pilkada Bukittinggi yang akan dihelat pada 2020 ini. Berita terbaru adalah tentang adanya Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi (Bawaslu Kota Bukittinggi) dengan Nomor Registrasi : 001/PS.REG/13.1375/VIII/2020 yang memutuskan KPU Buki...
Read more »

Junjung Tinggi Profesionalitas, Sejumlah Wartawan dalam FPII BA Gelar Rakerda

Gambar
Junjung Tinggi Professionalitas, Sejumlah Wartawan dalam FPII BA Gelar Rakerda BUKITTINGGI, pengacarabukittinggi.blogspot.com – Minggu, (20/12) FPII (Forum Pers Independent Indonesia) sejumlah wartawan mengadakan pertemuan bersama pengurus organisasi, yang mana pertemuan tersebut di hadiri lebih kurang dari 15 orang. Meski pertemuan tersebut disertai dengan hujan yang mengguyur deras, namun semangat para insan jurnalis tidak pudar, mereka tetap datang menghadiri acara pertemuan itu di kantor FPII Bukittinggi yang beralamat di Jalan Kurai Labuah Tigo Baleh, kecamatan ABTB , Kota Bukittinggi, demi semangat professionalitas dan kemerdekaan pers yang berintegritas dan bertanggungjawab. Rapat tersebut langsung dipimpin oleh Musmulyadi selaku Ketua FPII Bukittinggi - Agam, dan acara inipun berjalan dengan  lancar. Semua  insan Jurnalistik yang hadir pun sangat antusias menyuarakan aspirasinya untuk kemajuan Organisasi tersebut. “Untuk tahun 2021 mendatang kita ak...
Read more »

Sekilas Kebebasan Berpendapat

-Kebebasan berpendapat diatur dalam Universal Declaration of Human Rights pada pasal 19 yang berbunyi “Everyone has the right to freedom of opinion and expression, this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontier (setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas). -Seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan gagasannya dijamin secara konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan (constitutional guarantee) dalam perlindungan (to protect), penghormatan (to respect), dan pemenuhan (to fulfil) terhadap kemerdekaan mengemukakan pendapat. Dalam Pasal 28 UUD 1945 dinyatakan secara tegas bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan...
Read more »

Kapatoman, Cafe Millenial Minang

Kapatoman, Cafe Millenial Minang  pengacarabukittinggi.blogspot.com, Bukittinggi - Berita tentang perbaikan jalan arah ke Ngarai Sianok, tak menyurutkan langkah pengacara muda Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H., dkk ( traveller) untuk menuju Kapatoman Cafe. Karna masih bisa berkunjung menuju Kapatoman Cafe dengan melewati arah Padang Luar dan melewati Guguak Randah, Koto Gadang dan Sianok. Dari pusat Kota, Kapatoman Cafe bisa dijangkau dengan waktu tempuh 15 menit menggunakan kendaraan. Dengan adanya perbaikan jalan di Kelok Cindua, kira-kira bertambah menjadi 10 menit perjalanan, menjadi 25 menit. Jangan memaksakan diri untuk melewati Kelok Cindua hingga 18 Desember 2020 karna akan ada aksi buka tutup jalan yang akan memakan waktu lebih lama, lewat saja ke arah Padang Luar dan melewati Guguak Randah, Koto Gadang, dan Sianok. Meski perjalanan sedikit terganggu, itu tak menyurutkan langkah kami untuk menikmati keindahan Ngarai Sianok dan untuk ikut berkontribusi memajukan k...
Read more »

Wasit Asing

Wasit Asing Alhamdulillah Semen Padang bisa menang Kata orang gara-gara peran wasit asing Wasit asing yang katanya fair play Semoga saja Sepak bola Indonesia semakin maju Jangan hanya terpola pada satu kelompok Harus fair tidak hanya kala bermain Tetapi juga kala pemilihan Ketua PSSI Dan manajemen harus lahirkan fair management Dalam manajemen yang jujur akan mudah melahirkan hasil-hasil yang baik
Read more »

Berapa Lama Waktu dan Biaya yang Dibutuhkan saat Mengurus Cerai di Bukittinggi?

Berapa Lama Waktu dan Biaya yang Dibutuhkan saat Mengurus Cerai di Bukittinggi? Menurut Riyan Permana Putra, S.H. M.H., lama atau tidaknya perkara cerai tergantung pada tingkat kerumitan dalam masalah rumah tangga tersebut. Misalnya saja apakah pihak yang menggugat juga mengajukan gugatan hak asuh dan harta gono-gini atau tidak. Jika hanya gugatan cerai saja pastinya prosesnya lebih cepat dibandingkan cerai dengan tambahan dua gugatan lainnya. Biasanya proses perceraian biasanya memakan waktu 3-6 bulan. Namun semuanya kembali lagi tergantung pada rumit atau tidaknya proses perceraian tersebut. Kalau sudah sama-sama sepakat bercerai dan salah satu pihak tidak hadir dalam perceraian sejak awal, itu akan diputuskan cepat.  UU Perkawinan maupun peraturan pelaksananya juga tidak membatasi secara mutlak jangka waktu pemeriksaan suatu gugatan cerai, kecuali apabila tergugat bertempat kediaman di luar negeri yang mana gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman pe...
Read more »

Ketua PPKHI Kota Bukittinggi Luncurkan E-Lawyer for City (Akses Pelayanan Hukum Secara Digital Semakin Mudah di Bukittinggi)

Gambar
Ketua PPKHI Kota Bukittinggi Luncurkan E-Lawyer for City (Akses Pelayanan Hukum Secara Digital Semakin Mudah di Bukittinggi) pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Riyan Permana Putra, S.H., M.H., yang juga merupakan Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, mengungkapkan saat ini keberadaan internet menjadi vital sebagai satu pendekatan inovasi akses pelayanan bantuan hukum, ia menginisiasi elektronik lawyer (e-lawyer) for city.  "Perkembangan teknologi tidak hanya berdampak positif terhadap profesi hukum tapi juga masyarakat luas dalam mengakses bantuan hukum," ujar Riyan di Bukittinggi pada Jumat (26/3/2021). Karna selain untuk bekerja, publik juga menggunakan internet sebagai sarana komunikasi dan interaksi sosial. Terlebih saat ini internet mudah diakses melalui smartphone yang bisa dibawa ke manapun. Konsep lain dari society 5.0 adalah menjadikan akses internet sebagai media untuk memindahkan apa yang ada ...
Read more »