Junjung Tinggi Profesionalitas, Sejumlah Wartawan dalam FPII BA Gelar Rakerda

Junjung Tinggi Professionalitas, Sejumlah Wartawan dalam FPII BA Gelar Rakerda

BUKITTINGGI, pengacarabukittinggi.blogspot.com – Minggu, (20/12) FPII (Forum Pers Independent Indonesia) sejumlah wartawan mengadakan pertemuan bersama pengurus organisasi, yang mana pertemuan tersebut di hadiri lebih kurang dari 15 orang.

Meski pertemuan tersebut disertai dengan hujan yang mengguyur deras, namun semangat para insan jurnalis tidak pudar, mereka tetap datang menghadiri acara pertemuan itu di kantor FPII Bukittinggi yang beralamat di Jalan Kurai Labuah Tigo Baleh, kecamatan ABTB , Kota Bukittinggi, demi semangat professionalitas dan kemerdekaan pers yang berintegritas dan bertanggungjawab.

Rapat tersebut langsung dipimpin oleh Musmulyadi selaku Ketua FPII Bukittinggi - Agam, dan acara inipun berjalan dengan  lancar. Semua  insan Jurnalistik yang hadir pun sangat antusias menyuarakan aspirasinya untuk kemajuan Organisasi tersebut.

“Untuk tahun 2021 mendatang kita akan lebih tingkatkan progress organisasi ini”, ujar Musmulyadi  saat pertemuan tersebut.

Begitu banyak susunan rancangan-rancangan untuk kedepannya yang diusulkan dalam rapat tertutup ini, mulai dari rancangan keuangan sampai program kerja yang akan dijalankan untuk tahun 2021 mendatang.

Untuk kedepannya Musmulyadi berencana akan membentuk FPII Setwil Sumbar di Bukittinggi, dan itu juga mendapat respon positif dari seluruh wartawan yang tergabung dengan Organisasi tersebut. (Rahmi)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. ajak Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Bergabung menjadi Anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI)

Gambar
Ketua  Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. ajak Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia bergabung  menjadi anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi- Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. mengajak pengacara dan konsultan Hukum Indonesia bergabung menjadi anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI). "Bergabung dalam organisasi profesi sangat penting bagi seorang pengacara. Apalagi PPKHI melahirkan sebuah terobosan baru dengan mengadakan asuransi bagi anggotanya dan memberikan kepastian bagi lulusan fakultas hukum untuk menjadi pengacara." Hal itu disampaikan Ketua PPKHI Kota Bukittinggi, di Bukittinggi pada Jumat (8/1/2020). Riyan menerangkan organisasi profesi menekankan kepada pengacara dan konsultan hukum agar profesio...
Read more »

Penegakan Hukum

Problem-problem penegakan hukum tidak dapat dipahami dengan tepat jika hanya menggunakan logika silogisme (premis mayor-premis minor-konklusi), karena hukum bukan semata-mata rule and logic, melainkan social structure and behavior (Black, 1980) atau dalam istilah Oliver Wendel Holmes tidak senantiasa bersifat logis, tetapi juga pengalaman (Satjipto Rahardjo, 2006). Struktur sosial, tingkah laku, dan pengalaman aparat penegak hukum dalam berhukum pada realitas sosial politik tertentu, serta variabel-variabel sosial dalam masyarakat, terkadang jadi faktor determinan yang sangat memengaruhi bekerjanya hukum. Karena itu, ungkapan hukum hanya tajam pada mereka yang lemah secara sosial, ekonomi, dan pendidikan atau cenderung tumpul pada penguasa politik bukan cerita baru, dan tidak hanya terjadi di Indonesia. Sumber: Suparman Marzuki, Ketajaman Penegakan Hukum, https://kompas.id/baca/opini/2019/03/09/ketajaman-penegakan-hukum/, diakses 10 Maret 2019.
Read more »

Ketua Dewan Pembina DPN PPKHI Apresiasi Keberhasilan Ketua PPKHI Bukittinggi yang Berperan dalam Tim Hukum yang Mengharuskan KPU Melakukan Verifikasi Faktual Ulang Pertama di Indonesia terhadap Bapaslon Independen

Gambar
Ketua Dewan Pembina DPN PPKHI Apresiasi Keberhasilan Ketua PPKHI Bukittinggi yang Berperan dalam Tim Hukum yang Mengharuskan KPU Melakukan Verifikasi Faktual Ulang Pertama di Indonesia terhadap Bapaslon Independen   Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Ketua PPKHI Kota Bukittinggi Menyambut Kedatangan Bapak Decky Wijaya, S.H., M.H.,  Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Nasional PPKHI. Foto: Istimewa pengacarabukittinggi.blogspot.com – Bukittinggi, Dalam kunjungan Bapak Decky Wijaya, S.H., M.H., yang merupakan Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia ( DPN PPKHI) ke Bukittinggi pada Kamis, (3/12/2020) terungkap bahwa akhir-akhir ini Bukittinggi hangat dengan informasi tentang Pilkada Bukittinggi yang akan dihelat pada 2020 ini. Berita terbaru adalah tentang adanya Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi (Bawaslu Kota Bukittinggi) dengan Nomor Registrasi : 001/PS.REG/13.1375/VIII/2020 yang memutuskan KPU Buki...
Read more »

Jelang Nataru, Kasat Binmas Polres Bukittinggi Fokus pada Pencegahan Klaster Baru Covid-19

Gambar
Jelang Nataru, Kasat Binmas Polres Bukittinggi Fokus pada Pencegahan Klaster Baru Covid-19  Bukittinggi, pengacarabukittinggi.blogspot.com -  Jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Kepolisian Resort Kota Bukittinggi memprioritaskan pengamanan untuk mencegah terbentuknya klaster baru Covid-19. Polisi tidak akan memberikan izin keramaian untuk perayaan tahun baru dan melarang kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa. Hal ini disampaikan Kasat Binmas Polres Bukittinggi, Dwi Purwito, pada pertemuan persiapan menghadapi Nataru yang dihadiri Pokdar Kamtibmas Bukittinggi, Senkom Bukittinggi, dan Laskar Merah Putih Bukittinggi yang berlangsung di Ruangan Binmas Polres Bukittinggi, Selasa (22/12/2020). Ada 400-an personel gabungan yang terlibat dalam operasi kali ini.  "Kita harus lebih peduli, jangan sampai kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru menimbulkan klaster-klaster baru penyebaran Covid-19," kata Bapak Dwi. Dia juga menyampaikan, pertemuan ...
Read more »

Aksi Moge, Hiruk Pikuk Kota Bung Hatta dan Momentum Memperkokoh Jiwa Bela Negara Masyarakat Kota

Aksi Moge, Hiruk Pikuk Kota Bung Hatta dan Momentum Memperkokoh Jiwa Bela Negara Masyarakat Kota Oleh: Riyan  Permana Putra, S.H.,M.H. (Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukittinggi, Kasubid Pemetaan Masalah Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi, & Wakil Sekretaris Laskar Merah Putih Markas Cabang Kota Bukittinggi) Suasana Kota Bung Hatta, Kota Bukittinggi akhir-akhir ini memanas, ada keonaran, pengeroyokan yang dibuat sebagian oknum klub motor besar hingga perang dominasi yang dilakukan secara sunyi dan nyata oleh calon pemimpin kota. Ini sungguh mengusik kita mereka seolah-olah mengejar kepentingan pribadi. Sehingga jalan tak lagi dimiliki bersama bahkan sebuah kota sudah dianggap dalam genggaman mereka saja. Dalam suasana seperti itu seharusnya bisa dingin dengan masing-masing memperkokoh jiwa kebangsaan, jiwa bela negara, jiwa satu bangsa, dan satu tanah air. Mengesampingkan sikap individual mengutamakan kepentingan bersama sepertinya menjadi solusi...
Read more »

Riyan Permana Putra, S.H., M.H. Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukittinggi Ungkap Epicentrum Penyebab Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat

Riyan Permana Putra, S.H., M.H. Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukittinggi Ungkap Epicentrum Penyebab Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat  pengacarabukittinggi.blogspot.com, Bukittinggi - Penyalahgunaan wewenang menjadi epicentrum terjadinya sengketa tanah ulayat di wilayah Sumatra Barat. Demikian disampaikan Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukittinggi Riyan mengungkapkan, sengketa tanah ulayat yang kerap terjadi di daerah ini pada umumnya terjadi akibat penyalahgunaan pengelolaan yang tidak sesuai dengan kedudukannya. Misalnya tanah ulayat milik kaum atau suku seharusnya berkedudukan sebagai kekayaan suku bukan kekayaan pribadi penghulu, kata dia di Bukittinggi, Kamis (26/11/2020). Berdasarkan kebanyakan kasus yang ada  epicentrum sengketa tanah ulayat kaum kerap dijumpai tidak digunakan untuk kepentingan kaum tersebut. Malah ada yang dijual oleh mamak, anak pisang, hingga diub...
Read more »

PHK terhadap Karyawan Outsourcing di Bukittinggi Harus Sesuai Ketentuan

Gambar
PHK terhadap Karyawan Outsourcing di Bukittinggi Harus Sesuai Ketentuan pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Dalam dunia usaha Bukittinggi yang merupakan salah satu kota terbesar di Sumatera Barat, penggunaan jasa outsourcing memang sudah tidak asing lagi. Hanya saja, tidak semua orang paham tentang outsourcing, ditambah lagi ada berita-berita yang negatif seputar karyawan outsourcing dan bahkan ada yang berlanjut ke ranah hukum. T ak hanya itu, saat ini banyak perusahaan pemberi kerja yang mem-PHK secara sepihak terhadap karyawan outsourcing-nya. Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., mengatakan, harus dilihat terlebih dahulu bagaimana ketentuan yang diberlakukan klien yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) kedua belah pihak. "Sesuai ketentuan perundang-undangan, sah saja memutus kontrak atau PHK saat di tengah jalan. Tapi undang-undang mengharuskan perusahaan membayar...
Read more »

Riyan : Jangan ada Intimidasi di Alek Gadang Pilkada Badunsanak Kota Bukittinggi

Riyan : Jangan ada Intimidasi di Alek Gadang Pilkada Badunsanak Kota Bukittinggi  Tindakan mengintimidasi tersebut bisa dipidana PengacaraBukittinggi, Bukittinggi -- Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyerukan agar tidak ada intimidasi dalam alek gadang Pilkada Badunsanak di Bukittinggi, Senin (19/10). Pasalnya, tindakan intimidasi tersebut bisa dipidana sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. "Kami mengimbau semua pihak tidak boleh melakukan tindakan intimidatif karena hal tersebut sudah merupakan tindak pidana," ujar Riyan ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (19/10). Larangan tersebut diatur dalam Pasal 531 UU Pemilu yang menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara atau menggagalkan pemungut...
Read more »

Gelorakan Spirit Hukum Responsif Bung Hatta dalam Janji Legislasi Perwako 40/41

Gambar
Gelorakan Spirit Hukum Responsif Bung Hatta dalam Janji Legislasi Perwako 40/41 pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi -- Di hari yang sama pada bulan ini bertepat pada hari Jum'at  Tanggal 14 Maret 1980 (26 Rabiul Akhir 1440), Muhammad Athar atau dikenal dengan nama Muhammad Hatta dan populer dengan panggilan Bung Hatta berpulang ke Rahmatullah. Beliau lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 (8 Jumadil Awal 1320) di Bukit Tinggi dan berpulang di Jakarta. Beliau meninggal pada umur 77 tahun, pukul 18.56 WIB. Untuk mengenang wafatnya Bung Hatta, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi menyatakan agar penyelenggara negara khususnya di Kota Bukittinggi untuk belajar keteladanan dari para pendiri bangsa. Apalagi di Bukittinggi sedang hangatnya isu mengenai aturan Perwako 40/41 yang masih berlaku dan memberatkan masyarakat pedagang. Riyan mengisahkan teladan Bung Hatta, termasuk pemikiran Bung Ha...
Read more »