DPC Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Bantu Korban Kebakaran di Sungai Landia, Kabupaten Agam


DPC Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Bantu Korban Kebakaran di Sungai Landia, Kabupaten Agam

pengacarabukittinggi.blogspot.com – Kebakaran melanda Kabupaten Agam. Kali ini rumah milik Muslim, (65) suku Sikumbang di Jorong Ranah Nagari Sungai Landia Kecamatan Ampek Koto hangus dimamah si jago merah, sekitar pukul 14.0) WIB, Selasa (27/1).

Ludesnya rumah Muslim (65) langsung direspon Riyan Permana Putra, S.H., M.H. yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (DPC PPKHI Kota Bukittinggi). "Semoga bantuan dari DPC PPKHI Kota Bukittinggi bermanfaat untuk Bapak Muslim dan keluarga yang sedang berduka karena bencana," katanya usai menyerahkan bantuan, Jumat (29/1/2021).

Riyan Permana Putra, S.H., M.H. juga berharap bantuan itu bisa membantu keluarga Muslim. Bantuan ini diberikan sebagai wujud pengabdian pengacara DPC PPKHI Kota Bukittinggi kepada masyarakat. Di lokasi kebakaran, Riyan juga mendoakan para korban kebakaran dan memberi pesan jika musibah kebakaran ini adalah ujian Allah SWT yang harus diterima dengan sikap sabar. “Insya Allah, semoga keadaan bisa cepat pulih dan lebih baik,” harap pengacara muda Kota Bukittinggi ini.

Peristiwa kebakaran yang terjadi di Jorong Ranah Nagari Sungai Landia Kecamatan Ampek Koto ini meludeskan satu unit bangunan rumah semi permanen berukuran sekitar 9×10 meter hangus terbakar. Kerugian sementara ditaksir sekitar Rp150 juta, termasuk isi perabot rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Saat ini, korban kebakaran ditampung di rumah keluarga terdekat, setelah dilakukan koordinasi dengan Wali Jorong Ranah dan Wali Nagari Sungai Landia berserta pemuka masyarakat.(*)


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Wakil Walikota Bukittinggi Pertanyakan Legal Standing Pengacara yang akan Menggugat Jika Perwako 40/41 Dicabut

Gambar
Wakil Walikota Bukittinggi Pertanyakan Legal Standing Pengacara yang akan Menggugat Jika Perwako 40/41 Dicabut pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Terkait akan ada praktisi hukum yang akan menggugat ke PTUN jika  Perwako 40/41 dicabut, Wakil Walikota Marfendi hanya menanggapi dengan kalimat singkat. Alasannya apa, legal standingnya apa, KTP Bukittinggi kah dia, terkena imbas apakah dia, kerugian apakah yang diderita pengacara itu, sebut Marfendi melalui telepon selulernya, sebagaimana dilansir dari semangatnews.com dalam judul berita Pemko Bukittinggi Bisa di PTUN kan Manakala Perwako 40-41 Dicabut.  Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., pun menanggapi serius terkait ini memang harus jelas legal standingnya dalam mengajukan gugatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 tahun 1986 ...
Read more »

Riyan: Polemik Lembaga Survei di Pilkada Sumatera Barat akan Menemukan Titik Terang Jika ada Laporan Masyarakat dan Dewan Etik yang Netral - Imparsial

Gambar
Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan: Polemik Lembaga Survei di Pilkada Sumatera Barat akan Menemukan Titik Terang Jika ada Laporan Masyarakat dan Dewan Etik yang Netral - mparsial Bukittinggi, Pengacara Bukittinggi - Hasil survei Pilkada Sumatera Barat yang dilakukan oleh Lembaga Poltracking menuai polemik. Seperti dikemukakan oleh Andre Rosiade Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Sumatera Barat (DPD Gerindra Sumbar) yang menyatakan bahwa hasil survei yang dilakukan Poltracking tersebut merupakan lucu-lucuan. Bahkan, anggota DPR RI ini menyebut hasil yang menyatakan Mulyadi-Ali Mukhni itu unggul mutlak dari pesaingnya sampai 49,5 persen sama halnya dengan menonton grup lawak yang sangat lucu. "Bagi kami, hasil survei yang dirilis Poltracking ini tidak usah dianggap serius. Ini diduga hanyalah strategi dari membangun opini, kalau seakan-akan Mulyadi menang Pilgub Sumbar. Te...
Read more »

Ketua PPKHI Bukittinggi Apresiasi Keberhasilan Guguk Bulek Juara Kelurahan Berprestasi 2021

Gambar
Ketua PPKHI Bukittinggi Apresiasi Keberhasilan Guguk Bulek Juara Kelurahan Berprestasi 2021 Bukittinggi , pengacarabukittinggi.blogspot.com - Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., mengucapkan selamat atas keberhasilan Kelurahan Campago Guguk Bulek menjadi kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2021.  "Alhamdulillah akhirnya daerah yang sangat terkenal sebagai pelopor penghasil keripik Sanjai di Ranah Minang, yakni Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) menjadi juara saat mewakili Kota Bukittinggi dalam lomba Kelurahan Berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Kami mengucapkan selamat, semoga Kelurahan Guguk Bulek tak hanya menjadi juara kelurahan terbaik di Sumatera Barat saja tapi juga di Nasional karna berdasar Kajian Hukum PPKHI Bukittinggi, Kelurahan Guguk Bulek termasuk kelurahan yang di dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a Per...
Read more »

Pandemi Marakkan Lagi Pinjaman Online, LBH Bukittinggi Buka Posko Pengaduan Korban Pinjaman Online

Gambar
Pandemi Marakkan Lagi Pinjaman Online, LBH Bukittinggi Buka Posko Pengaduan Korban Pinjaman Online  pengacarabukittinggi.blogspot.com , BUKITTINGGI - Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Bukittinggi (PPKHI) Kota Bukittinggi yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., bersama para korban membuka posko pengaduan pinjaman online (pinjol) pada hari Senin (26/4/2021). Hal ini dilakukan karena marak kembali pelanggaran hukum atas beroperasinya perusahaan pinjol karena masa sulitnya disaat covid-19.  Riyan menjelaskan, “Kasus pinjol sempat mendapatkan pemberitaan yang cukup meluas pada beberapa tahun lalu karena cara-cara penagihan yang tidak patut namun ternyata permasalahan tidak berhenti sampai di situ. Pinjol kembali marak seiring sulitnya kehidupan dimasa pandemi covid-19 ini. Kewajiban membayar pinjaman adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua konsumen/peminjam, namun persoalan-persoalan pelanggaran ...
Read more »

Lakatas Kembali Bantu Anak Penderita Tumor Mata di Pasaman

Gambar
Lakatas Kembali Bantu Anak Penderita Tumor Mata di Pasaman pengacarabukittinggi.blogspot.com , BUKITTINGGI - Walau Pandemi Covid-19 belum berlalu, tidak mengurangi semangat komunitas sosial Lancar Karna Tabah dan Sabar (Lakatas) untuk tetap turun ke lapangan melaksanakan tugas sosialnya, Minggu (25/4/2021).  Lakatas sebuah komunitas sosial yang juga tergabung dalam Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi dengan dipimpin Bapak Ketua Jhony Prasetya Simabur, kali ini memberikan bantuan kepada Alifka yang baru berusia 3 tahun berdomisili di Lungguak Batu, Kecamata Bonjol, Pasaman Timur. Alifka adalah anak penderita tumor mata yang sudah dideritanya selama setahun yang merupakan anak dari pasangan  Bapak Repianto (38 tahun) dan Marlina (37 tahun) yang bekerja sebagai petani.  Sebelumnya Lakatas telah memberikan bantuan yang langsung diterima oleh pihak keluarga. Kali ini Lakatas kembali memberi bantuan untuk dibawa berobat ke Rumah Sakit M. Jamil Kota Padang.  "Kami...
Read more »

Lakatas Bersama Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi Lakukan Aksi Sosial Penggalangan Dana Peduli Bencana Alam

Gambar
Lakatas Bersama Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi Lakukan Aksi Sosial Penggalangan Dana Peduli Bencana Alam pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Bencana alam yang beberapa waktu terakhir ini melanda sebagian tanah air, di Sulawesi Barat dan Kalimatan Selatan mengundang simpati maupun keprihatinan dari semua pihak, tidak terkecuali dari Lakatas Kota Bukittinggi yang juga merupakan Mitra Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi.  Lakatas yang juga merupakan mitra Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi  menggelar aksi sosial penggalangan dana di jalan dan pasar Kota Bukittinggi, pada Rabu (20/1/2021). Ketua Lakatas Kota Bukittinggi, Jhony Prasetya Simabur yang memimpin aksi sosial penggalangan dana peduli bencana yang juga merupakan mitra Pokdar Kambtimbas menerangkan, aksi sosial penggalangan dana ini merupakan bagian dari aksi solidaritas Lakatas Kota Bukittinggi untuk saudara-saudara kita yang ditimpa musibah gempa dan banjir di Sulawesi Barat dan Kalimatan Selata...
Read more »

Syeikh Sulaiman ar-Rasuli Penuhi Syarat sebagai Pahlawan Nasional

Gambar
Syeikh Sulaiman ar-Rasuli Penuhi Syarat sebagai Pahlawan Nasional pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi -   Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI)   Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., mengatakan Syeikh Sulaiman ar-Rasuli   (Inyiak Canduang) telah memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. "Dalam kajian hukum PPKHI Kota Bukittinggi Syeikh Sulaiman ar-Rasuli telah memenuhi syarat umum dan khusus sebagai pahlawan nasional yang terdapat dalam Pasal 25 dan Pasal 27 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan," ujar Riyan di Bukittinggi pada Kamis (22/4/2021). Berikut uraian Pasal 25 dan Pasal 27 ayat 2   UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan : -           Pasal 25 UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan, Syeikh Sulaiman ar-Rasuli   adalah WNI atau seseorang yan...
Read more »

Polemik Walikota dan DPRD, Jangan Sampai Berujung Impeachment

Gambar
Polemik Walikota dan DPRD, Jangan Sampai Berujung Impeachment  Bukittinggi - Ada dugaan polemik antara walikota dan DPRD, kita sebagai warga kota tentu tidak ingin melihat hubungan antara walikota dan DPRD ada polemik, apalagi sampai berujung impeachment (pemakzulan) terhadap walikota sebagaimana terjadi pada Bupati Jember. Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., pun berharap bahwa, "Jika ada polemik antara Walikota dan DPRD jangan sampai berujung impeachment seperti yang pernah dialami Bupati Jember pada 2020 silam, karna mekanisme pemberhentian Walikota sesuai UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 79 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemberhentian kepala daerah diberitahukan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD. Berdasar Pasal 149 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki hak pengawasan yang dapat berujung ke...
Read more »

Bukittinggi Butuh Peraturan Daerah Penanggulangan Bunuh Diri

Gambar
Bukittinggi Butuh Peraturan Daerah Penanggulangan Bunuh Diri  pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Telah terjadi kembali kasus bunuh diri di Pintu Kabun, Kota Bukittinggi. Sebelumnya juga seorang warga Kota Bukittinggi bunuh diri usai berpamitan dengan istrinya. Korban merupakan warga Simpang Limau, Kelurahan Manggis Gantiang.  Korban diduga mengalami masalah keluarga sampai masalah ekonomi hingga nekat melakukan aksi bunuh diri. Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar memerintahkan setiap Lurah berkeliling setiap hari memantau warga miskin. Hal ini dilakukan setelah salah satu warganya bunuh diri karena faktor kemiskinan. "Segera kita jalankan besok, tanyakan apakah warga kita sudah makan atau belum, target awal kita fokuskan ke masalah makan lebih dulu, jangan sampai ada warga yang tidak makan," kata Erman. Ditempat berbeda Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyatakan Buki...
Read more »

Dibuka, Pengambilan Sumpah Advokat Periode Desember 2020 di Pengadilan Tinggi Padang

Dibuka, Pengambilan Sumpah Advokat Periode Desember 2020 di Pengadilan Tinggi Padang  Untuk wilayah Sumatera Barat, PPKHI selalu membuka pendaftaran pengambilan sumpah advokat setiap bulannya di Pengadilan Tinggi Padang dengan biaya Rp. 2.500.000, - untuk 10 orang peserta dan 3.500.000,- untuk 5 orang peserta sudah termasuk Berita Acara Sumpah (BAS), KTA (Kartu Tanda Anggota), dan SK (Surat Keputusan), dapat menghubungi: 081285341919.  Syarat yang harus dilengkapi untuk mengikuti Penyumpahan dengan biaya terjangkau di Pengadilan Tinggi Padang adalah: Foto copy KTP, Sertifikat PKPA, Sertifikat UPA , Ijazah S1 Hukum, Foto dileges, Surat magang bagi yang sudah magang, SKCK asli, Surat pernyataan belum pernah di pidana dari Pengadilan Negeri, Pas photo 4x6 = 4 lembar dan 4x3 = 4 lembar dengan latar belakang merah. Menariknya, biaya sumpah dilakukan setelah tanggal sumpah keluar dari pengadilan tinggi. Jika syarat-syarat sudah terpenuhi, Anda dapat mengirimkan berkas untuk mengikut...
Read more »