Riyan Ungkap Pelanggaran Dalam Proses Pilkada yang Dapat Membatalkan Hasil Pilkada

Riyan Ungkap Pelanggaran Dalam Proses Pilkada yang Dapat Membatalkan Hasil Pilkada 

pengacarabukittinggi.blogspot.com ,  Jakarta - Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H.,  mengungkapkan pelanggaran dalam proses pilkada yang dapat membatalkan hasil sebuah pilkada. 

Riyan mengatakan, jika kita mencermati dengan saksama putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pilkada selama ini, selain pelanggaran dalam bentuk penggelembungan suara, setidaknya ada tiga bentuk pelanggaran dalam proses pilkada yang dapat membatalkan hasilnya, ujarnya di Jakarta pada Senin (5/1).

Pertama, mobilisasi aparat birokasi pemerintahan. Pelanggaran seperti ini pada umumnya dilakukan calon petahana. Kedua, keberpihakan dan kelalaian penyelenggara pemilu terkait syarat calon kepala daerah. Kelalaian itu bisa berbentuk meluluskan calon yang seharusnya menurut undang-undang tidak memenuhi syarat atau mendiskualifikasi calon yang menurut undang-undang seharusnya memenuhi syarat. Dan yang ketiga, pelanggaran politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. 

Seharusnya menurut Riyan, pilkada ialah bentuk nyata perwujudan demokrasi lokal. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih ditemukan fenomena yang merusak citra pilkada bermartabat. Sebagaimana dalam hasil pilkada yang digelar pada 9 Desember ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 16 Desember sampai 26 Desember. Atas penetapan itu, ada pasangan calon yang menerima kekalahan, ada pula yang tidak bisa menerima dengan ragam alasan. Mereka yang tidak terima itulah yang mengajukan gugatan ke MK. 

Riyan pun menjelaskan, pendaftaran gugatan ke MK paling lambat 3 hari setelah KPU menetapkan perolehan suara. Sejauh ini sudah 75 pasangan calon yang mendaftarkan gugatan ke MK. Sesuai Peraturan MK Nomor 8 Tahun 2020, batas akhir pengajuan permohonan gugatan ke MK pada 29 Desember.

Gugatan yang paling ditunggu-tunggu saat ini ialah gugatan yang dilayangkan pemantau pilkada di 25 daerah dengan calon tunggal. Sesuai ketentuan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020, pemantau boleh mengajukan gugatan terkait pilkada dengan calon tunggal. 

Terakhir Riyan berharap apa pun putusan akhir MK terkait sengketa pilkada, hendaknya putusan itu tidak hanya menyangkut nasib para kandidat yang berkompetisi. Paling penting ialah putusan MK itu mengembalikan kemurnian kedaulatan rakyat pada saat di bilik suara. Hanya itu cara menjadikan pilkada benar-benar sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan mahkamah.(*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

[Profil Riyan Permana Putra] Bawaslu Bukittinggi Putuskan Verifikasi Faktual Ulang Pertama di Indonesia terhadap Bapaslon Independen, Riyan Permana Putra, S.H., M.H. Tim Hukum Bapaslon Walikota dan Wakil Walikota Independen Bukittinggi yang Menangkan Sengketa atas KPU Bukittinggi

Gambar
[Profil Riyan Permana Putra] Bawaslu Bukittinggi Putuskan Verifikasi Faktual Ulang Pertama di Indonesia terhadap Bapaslon Independen, Riyan Permana Putra, S.H., M.H. Tim Hukum Bapaslon Walikota dan Wakil Walikota Independen Bukittinggi yang Menangkan Sengketa atas KPU Bukittinggi  Riyan Permana Putra, S.H.,M.H. bersama Bapaslon Independen Walikota dan Wakil Walikota M. Fadli dan Yon Afrizal di Bawaslu Bukittinggi  Akhir-akhir ini Bukittinggi hangat dengan informasi tentang Pilkada Bukittinggi yang akan dihelat pada 2020 ini. Berita terbaru adalah tentang adanya Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi (Bawaslu Kota Bukittinggi) dengan Nomor Registrasi : 001/PS.REG/13.1375/VIII/2020 yang memutuskan KPU Bukittinggi harus melakukan verifikasi faktual ulang terhadap pendukung Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Independen Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi M. Fadli dan Yon Afrizal. Sesuai putusan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bukittinggi diperintahkan untuk memverifi...
Read more »

Lakatas Kembali Bantu Anak Penderita Tumor Mata di Pasaman

Gambar
Lakatas Kembali Bantu Anak Penderita Tumor Mata di Pasaman pengacarabukittinggi.blogspot.com , BUKITTINGGI - Walau Pandemi Covid-19 belum berlalu, tidak mengurangi semangat komunitas sosial Lancar Karna Tabah dan Sabar (Lakatas) untuk tetap turun ke lapangan melaksanakan tugas sosialnya, Minggu (25/4/2021).  Lakatas sebuah komunitas sosial yang juga tergabung dalam Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi dengan dipimpin Bapak Ketua Jhony Prasetya Simabur, kali ini memberikan bantuan kepada Alifka yang baru berusia 3 tahun berdomisili di Lungguak Batu, Kecamata Bonjol, Pasaman Timur. Alifka adalah anak penderita tumor mata yang sudah dideritanya selama setahun yang merupakan anak dari pasangan  Bapak Repianto (38 tahun) dan Marlina (37 tahun) yang bekerja sebagai petani.  Sebelumnya Lakatas telah memberikan bantuan yang langsung diterima oleh pihak keluarga. Kali ini Lakatas kembali memberi bantuan untuk dibawa berobat ke Rumah Sakit M. Jamil Kota Padang.  "Kami...
Read more »

Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Ucapkan Belangsungkawa atas Meninggalnya Buya Boy Lestari Dt Palindih Ketua Gebu Minang Sumatera Barat

Gambar
Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Ucapkan Belangsungkawa atas Meninggalnya Buya Boy Lestari Dt Palindih Ketua Gebu Minang Sumatera Barat  pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., turut mengucapkan belangsungka atas meninggalnya Almarhum Boy Lestari Dt Palindih. "Saya turut berbelasungkawa atas meninggalnya Buya Boy Lestari Dt Palindih yang juga merupakan Ketua Gebu Minang Sumatera Barat pagi ini di Rumah Sakit Dr M Djamil Padang pada Sabtu, 9 Desember 2021 pukul 05.50 WIB,” ujar Riyan di Bukittinggi. Riyan yang terakhir kali bersilaturahmi dengan Buya Boy Lestari Dt Palindih pada Hari Santri 2020 di Padang menilai sosok Buya Boy Lestari Dt Palindih adalah sosok yang dekat dengan semua kalangan ini dan ia juga seorang ninik mamak di kampungnya Kabupaten Agam. Riyan juga mengungkapkan Buya Boy Lesta...
Read more »

E-Commerce sebagai Solusi bagi Perantau dan Masyarakat Minang saat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

E-Commerce sebagai Solusi bagi Perantau dan Masyarakat Minang saat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)   Oleh: Riyan Permana Putra, S.H.,M.H. “ Kerap kali kita temui orang yang masih hidup tetapi telah mati, karena semangat hidupnya yang padam, dan kerap kali pula kita bertemu orang yang telah lama mati padahal ia masih hidup karena semangat perjuangan hidupnya tidak pernah mati.” (Buya Hamka) Virus covid-19 sungguh menjadi masa kegelapan abad ini. Abad yang semula digambarkan sebagai era keemasan di saat dunia tidak mengenal batas. Virus kecil yang mematikan itu, setiap hari justru semakin memurukkan kehidupan umat manusia. Satu per satu orang mulai kehilangan pekerjaan dan juga kemudian masa depan. Di Indonesia, berdasarkan riset yang dipublikasikan akhir Januari lalu, Bank Dunia mencatat jumlah masyarakat rentan miskin di Indonesia mencapai 115 juta orang. Kelumpuhan ekonomi yang dimulai dari China telah menjalar ke hampir semua negara di dunia. Sebagai negara de...
Read more »

Ketua PPKHI Bukittinggi Tanggapi Positif Perpres 33 Tahun 2020

Gambar
Ketua PPKHI Bukittinggi Tanggapi Positif Perpres 33 Tahun 2020  pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Pada April 2021 ini wacana revisi Perpres 33 Tahun 2020 kembali mencuat. Perlu diingat tahun 2020 kemarin adalah tahun terakhir bagi pejabat pemerintah, terlebih di daerah, menikmati perjalanan dinas sebagai pendapatan tambahan karena anggarannya yang lumayan besar. Ya, mulai tahun depan, anggaran perjalanan dinas untuk setiap pejabat pemerintah regional akan dipangkas hingga 75% untuk tiap kali perjalanan dinas. Uang harian perjalanan dinas para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Anggota DPRD Sumatera Barat pada tahun 2021 ini dipastikan dipangkas. Bahkan, nilai uang saku perjalanan dinas ASN, pejabat dan anggota dewan hanya berkisar mulai dari Rp 110 ribu untuk diklat, Rp 150 ribu perjalan dinas dalam kota, dan Rp 370 ribu untuk perjalanan dinas di luar kota (dalam negeri). Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Ri...
Read more »

Sekilas tentang Politik Uang

-Budaya harus bayar tampak telah melanda semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ( Umar Kayam, 19 99), sehingga suara rakyat pun harus dibayar.  Politik uang sudah ada sebelum merdeka,  politik uang selalu menyertai pemilihan kepala desa (pilkades) di Jawa sejak masa sebelum merdeka (Djaja Sapija, 1944).  -Pada titik ini, rakyat selalu menyukai politik uang karena kondisinya masih miskin. Padahal, jumlah rakyat miskin di negeri ini masih sangat besar.  Yang lebih parah, jumlah rakyat yang bermental miskin, meskipun sebetulnya sudah cukup makmur, yang tetap menyukai money politics juga masih besar -Politik uang dan korupsi selalu berkelindan dan tak akan bisa terpisahkan.  -Komitmen kesepakatan menolak politik uang sering dianggap hanya sebatas seremonial bersifat formalitas yang menjadi tradisi menjelang kontestasi demokrasi, sedangkan di baliknya praktik politik uang tetap berlangsung diam-diam. -Perlu diberlakukan hukuman tambahan tidak ...
Read more »

Jalan Keluar Polemik Posko Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Sumatera Barat

Jalan Keluar Polemik Posko Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Sumatera Barat Oleh: Riyan Permana Putra, S.H., M.H. “Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, serta ulil amri diantara kalian. Jika kalian berselisih dalam suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir.Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. An Nisa 59). Sudah berkali-kali terjadi polemik di Posko Covid-19 Sumatera Barat. Pertama kali terjadi ketika Anggota DPRD Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dari Fraksi Gerindra, Martias sempat jadi sorotan lantaran terlibat cekcok dengan petugas jaga PSBB. Ketika itu, Martias menolak untuk diperiksa dan sempat marah saat diingatkan untuk mengenakan masker. Aksi Martias itu berbuntut teguran dari partainya. Teguran itu tertuang dalam surat bernomor 01/SP/DPC-Gerindra/Pasaman.05/2020 tertanggal 12 Mei 2020. Teguran itu merupakan inst...
Read more »

Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. ajak Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Bergabung menjadi Anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI)

Gambar
Ketua  Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. ajak Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia bergabung  menjadi anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi- Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. mengajak pengacara dan konsultan Hukum Indonesia bergabung menjadi anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI). "Bergabung dalam organisasi profesi sangat penting bagi seorang pengacara. Apalagi PPKHI melahirkan sebuah terobosan baru dengan mengadakan asuransi bagi anggotanya dan memberikan kepastian bagi lulusan fakultas hukum untuk menjadi pengacara." Hal itu disampaikan Ketua PPKHI Kota Bukittinggi, di Bukittinggi pada Jumat (8/1/2020). Riyan menerangkan organisasi profesi menekankan kepada pengacara dan konsultan hukum agar profesio...
Read more »

Ketua PPKHI Kota Bukittinggi : l'histoire se répète , Kembalikan Kejayaan Polisi di Bukittinggi

Gambar
Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. yang juga merupakan Kepala Sub Bidang Penyelesaian Masalah Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdarkamtibmas) Kota Bukittinggi Ketua PPKHI Kota Bukittinggi : l'histoire se répète , Kembalikan Kejayaan Polisi di Bukittinggi  pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi - Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Riyan Permana Putra, S.H., M.H. yang juga merupakan Kepala Sub Bidang Penyelesaian Masalah Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdarkamtibmas) Kota Bukittinggi menjadi pembicara di Focus Grub Discussion (FGD) Babinkamtibmas bersama Pokdar Kamtibmas Kota Bukittinggi dalam acara yang membahas tentang Sinergitas Bhabinkamtibmas dan Podar Kamtibmas Dalam Rangka Pencegahan Masalah dan Menyelesaikan Masalah, pada Rabu (31/03/2021) di Polres Bukittinggi. Kembalikan Kejayaan Poli...
Read more »

Gelorakan Spirit Hukum Responsif Bung Hatta dalam Janji Legislasi Perwako 40/41

Gambar
Gelorakan Spirit Hukum Responsif Bung Hatta dalam Janji Legislasi Perwako 40/41 pengacarabukittinggi.blogspot.com , Bukittinggi -- Di hari yang sama pada bulan ini bertepat pada hari Jum'at  Tanggal 14 Maret 1980 (26 Rabiul Akhir 1440), Muhammad Athar atau dikenal dengan nama Muhammad Hatta dan populer dengan panggilan Bung Hatta berpulang ke Rahmatullah. Beliau lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 (8 Jumadil Awal 1320) di Bukit Tinggi dan berpulang di Jakarta. Beliau meninggal pada umur 77 tahun, pukul 18.56 WIB. Untuk mengenang wafatnya Bung Hatta, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi menyatakan agar penyelenggara negara khususnya di Kota Bukittinggi untuk belajar keteladanan dari para pendiri bangsa. Apalagi di Bukittinggi sedang hangatnya isu mengenai aturan Perwako 40/41 yang masih berlaku dan memberatkan masyarakat pedagang. Riyan mengisahkan teladan Bung Hatta, termasuk pemikiran Bung Ha...
Read more »