Perlunya Penguatan Alutista Maritim Pasca Tenggelamnya Kapal Selam Nanggala 402

Perlunya Penguatan Alutista Maritim Pasca Tenggelamnya Kapal Selam Nanggala 402

pengacarabukittinggi.blogspot.com , BUKITTINGGI - Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Bukittinggi, Riyan Permana Putra, S.H., M.H., menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban atas hilang kontaknya kapal selam KRI Nanggala 402 pada Minggu, (25/4/2021).

Ia berharap, kapal selam bersama personelnya tersebut dapat segera ditemukan oleh tim Search and Rescue (SAR).

“Saya menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas kejadian yang membawa duka ini. Semoga pesawat kapal selam KRI Nanggala segera ditemukan dan keluarga prajurit TNI AL yang menjadi korban diberikan ketabahan serta kesabaran atas kejadian ini,” ungkapnya.

Dari rilis resmi Dinas Penerangan TNI AL (Dispenal) disebutkan bahwa kapal selam milik TNI AL ini hilang kontak saat melakukan latihan penembakan senjata strategis di Perairan Selat Bali.

Menurut alumnus Universitas Indonesia tersebut, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sudah mengambil langkah-langkah yang tepat menyikapi hilangnya kapal buatan Jerman tersebut. 

"Semoga keluarga dari 53 personel bisa diberikan ketabahan dan kesabaran, jika harapan kapal ditemukan tak kunjung terwujud," pungkasnya. 

Pentingnya Penguatan Alutista Maritim

Pasca kejadian tenggelamnya kapal selam ini berdasarkan kajian PPKHI Bukittinggi tentu memberikan pesan agar penguatan alutista maritim kita segera terwujud tentu saja dengan mengacu pada UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. 

"Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum membeli alutsista. Sesuai Pasal 43 ayat (1) UU No.16 Tahun 2012 itu, pengguna (dalam hal ini TNI) wajib menggunakan alat atau peralatan pertahanan dan keamanan produksi dalam negeri," sebutnya. 

Namun jika produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan, pengguna dan industri pertahanan dapat mengusulkan kepada Komite Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia (KKIP) untuk menggunakan produk luar negeri dengan pengadaan melalui proses langsung antar pemerintah (G to G) atau kepada pabrikan.(*)

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Riyan : Pancasila bisa menjadi Penengah Terbelahnya Arab-Erdogan vs Eropa

Keluarga Korban 13 Penusukan oleh Suami, Tunjuk Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H. sebagai Pengacara

Riyan: Maulid Nabi dan Tahun Politik Momentum Melahirkan Kepemimpinan Profetik di Sumatera Barat

[Profil Riyan Permana Putra] Bawaslu Bukittinggi Putuskan Verifikasi Faktual Ulang Pertama di Indonesia terhadap Bapaslon Independen, Riyan Permana Putra, S.H., M.H. Tim Hukum Bapaslon Walikota dan Wakil Walikota Independen Bukittinggi yang Menangkan Sengketa atas KPU Bukittinggi

Riyan Ketua PPKHI Bukittinggi yang juga Penasehat Hukum Banua Minang Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Ibunda Sekretaris FPII Bukittinggi - Agam dan Redaktur Banua Minang

Salah Satu Dugaan Epicentrum Masalah Proyek di Jalan Perintis Kemerdekaan Bukittinggi

Riyan : Untuk Merebut Hati Pelanggan, Dunia Kuliner dan Perdagangan Bukittinggi Harus Menyesuaikan dengan Perda Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru

Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukittinggi Bantu Korban Kebakaran di Kabupaten Agam

Seharusnya Tak Ada Polemik Antara DPRD dan Kepala Daerah Bukittinggi, Untuk Wujudkan Great Bukittinggi

Riyan : Bagi yang Telah Lulus Ujian Profesi Advokat Jangan Lupa Ikuti Sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi Padang yang dibuka Setiap Bulan